Tulisan tanpa makna

SITU PATENGGANG

2009-11-25T04:48:00.000-08:00

(oleh Hamim Tohari)

Alhamdulillah, dalam weekend kemaren akhirnya saya sempat mengajak istri dan anak-anak saya refreshing, setelah menjalani masa-masa sibuk selama beberapa minggu sebelumnya. Tempat yang akhirnya menjadi pilihan untuk melepaskan penat adalah kawasan wisata Ciwidey, yang salah satu obyeknya adalah Situ Patenggang.

Menurut makna historisnya, nama Situ Patenggang berasal dari bahasa sunda yaitu situ yang berarti danau atau telaga, sedangkan patenggang berasal dari kata pateang-teang (saling mencari) yang akhirnya bermetamorfosa menjadi pateangan (tempat pencarian) dan kemudian menjadi patengan atau patenggang. Entah mana yang benar, yang jelas nama tempat wisata tersebut sekarang terkenal dengan Situ Patenggang yang berada di desa Patengan.

Menurut legenda yang juga tertulis pada papan batu di pintu masuk, tempat tersebut pada jaman dahulu kala (entah kapan) merupakan tempat bertemunya Raden Indrajaya (Putra Prabu) dan Putri Rengganis (Titisan Dewi) setelah sekian lama berpisah dan saling mencari, sehingga kemudian disebut dengan Situ Patenggang (patengan, pateangan-teangan) dan ditandai dengan adanya sebuah batu di tengah-tengah danau yang disebut dengan Batu Cinta.

Wallahu ‘alam bis shawab.

Terlepas dari makna historis atau legenda yang melatar belakangi (yang bisa dikarang oleh siapa saja), tempat tersebut bagi saya dan keluarga juga memiliki makna psikologis yang relatif sama yaitu tempat pencarian (pateangan) nuansa alami atau istilah kerennya back to nature , karena disana, kita yang hidup sehari-hari di lingkungan perkotaan dengan urban lifestyle dapat menemukan kembali lingkungan dan suasana alam seperti yang saya rasakan pada waktu kecil dulu. Kita yang sehari-hari menghirup udara perkotaan yang penuh polusi serta dipusingkan oleh kemacetan, panas dan lain-lain, dapat sejenak merasakan kesegaran alam untuk memulihkan kesegaran pikiran dan menghilangkan kepenatan.

Di dalam suasana hujan yang tidak kunjung berhenti, saya bermalam di sebuah pemondokan kecil yang menyerupai rumah panggung dengan dinding terbuat dari anyaman bambu. Sebuah nuansa pegunungan yang sebenarnya sangat menyenangkan apabila tidak diiringi oleh hujan yang turun sepanjang malam dan siang hari. Namun di tengah cuaca tersebut, udara menjadi sangat dingin hingga rasanya menyentuh sampai ke sumsum tulang, walaupun badan sudah terbungkus dengan jaket yang cukup tebal. Pemondokan kecil yang saya tempati untuk bermalam juga tidak memiliki penerangan yang cukup, sehingga jalan masuk dan suasana sekeliling pondok jadi gelap gulita. Di dalam ruangan juga tidak tersedia TV, kulkas atau pemanas air seperti yang layaknya tersedia di kamar-kamar hotel. Hanya sebuah kasur yang tergelar di lantai, untuk tidur manakala sudah ngantuk.

Malam itu keluarga saya serta beberapa keluarga rekan saya tidak dapat kemana-mana karena hujan yang tak kunjung berhenti. Akhirnya kami hanya menghabiskan waktu malam hari untuk menikmati dingin yang menusuk tulang dengan kongkow-kongkow di kolong rumah panggung sambil minum kopi dan masak mie instant dikelilingi oleh kegelapan malam di sekitar, hingga tiba waktunya ngantuk. Tidurpun juga tidak bisa nyenyak akibat dingin yang sulit di hilangkan walaupun sudah menggunakan selimut tebal.

Bagi mereka yang sudah terlalu nyaman dengan kehidupan di lingkungan kota yang serba gemerlap dan serba tersedia, kondisi tersebut rasanya sulit untuk diadaptasi, karena sense of nature mereka sudah semakin menguap tergantikan oleh urban lifestyle yang menuntut berbagai kegemerlapan dan kemudahan instant. Sulit rasanya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang serba terbatas dan serba tidak nyaman di tengah-tengah lingkungan alami seperti itu. Kehidupan alam perkotaan seolah-olah telah menurunkan ”survivabilitas” manusia di tengah-tengah kondisi ”alam liar” yang serba tidak menentu.

Memang bukan merupakan sesuatu yang bisa dihindari bahwa manusia cenderung berprinsip ”kalau masih bisa mudah, kenapa harus cari yang susah?” Kalau masih bisa mencari kenyamanan dan kesenangan di lingkungan perkotaan, kenapa harus menyengsarakan diri di tengah hutan yang serba tidak nyaman....?. Sebuah prinsip hidup yang sangat manusiawi dan tidak bisa disalahkan oleh siapapun.

Namun alangkah baiknya apabila kita juga menyadari bahwa salah satu persoalan terbesar yang dihadapi oleh manusia di muka bumi sekarang ini adalah permasalahan alam, yaitu global warming. Memang banyak sekali teori tentang global warming dan penyebabnya serta tidak semua manusia memiliki pendapat yang sama. Ada kelompok-kelompok atau pendapat tertentu yang mengatakan bahwa global warming adalah fenomena alam yang sudah menjadi keharusan dari siklus alam semesta tanpa ada kaitannya dengan tingkah laku manusia. Namun mayoritas teori berkeyakinan bahwa fenomena global warming lebih banyak diakibatkan oleh tingkah laku manusia yang merusak alam di muka bumi ini.

Kehidupan manusia yang semakin modern telah membawa pola pikir dan perilakunya untuk lebih ”urban”. Generasi demi generasi semakin dimanjakan dengan kemudahan-kemudahan akibat penggunaan teknologi yang berkembang secara cepat di lingkungan perkotaan. Sense of nature atau sensitivitas manusia terhadap ekosistem lingkungan semakin berkurang, bahkan manusia terkesan menjadi semakin jauh dan semakin asing dengan lingkungan alam di pegunungan atau pedesaan. Segala yang berbau pedesaan atau pegunungan dianggap kuno, ketinggalan jaman, nggak trendy, nggak gaul dan lain-lain.

Selain berkurangnya sense of nature dari manusia-manusia urban, saya juga melihat bahwa ”survivabilitas” dari generasi yang dilahirkan dan dimanja di tengah-tengah lingkungan perkotaan juga rendah. Banyak anak-anak yang tidak bisa beradaptasi dengan kegelapan, cuaca dingin, makan seadanya, tidur di rumah panggung dan lain-lain. Artinya adalah bahwa banyak generasi muda yang menjadi tidak siap menghadapi kerasnya kehidupan yang serba ”unpredictable”.

Saya sendiri sebenarnya sempat kuatir terhadap kondisi anak-anak saya, karena ketika mau berangkat, anak saya yang kecil agak demam. Tapi Alhamdulillah, anak saya justru terlihat menikmati suasana alam di pemondokan, walaupun tidur kedinginan di tengah-tengah kegelapan. Bahkan keesokan harinya anak saya yang agak demam sebelum berangkat, justru menjadi sehat dan ceria walaupun sempat kehujanan ketika berjalan-jalan dan naik perahu di Situ Patenggang. Dalam hati saya merasa kagum kepada anak-anak saya yang masih kecil dan berdoa mudah-mudahan mereka berdua dapat menjadi manusia-manusia yang kuat. Manusia-manusia yang memiliki ”survavibilitas” handal untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Dan yang juga penting adalah, mudah-mudahan sense of nature mereka akan tetap terjaga hingga dewasa, sehingga mampu berbuat untuk mengurangi kerusakan alam akibat urban lifestyle yang rakus memporak-porandakan ekosistem lingkungan.

Ini adalah sekedar pengalaman weekend di Situ Patenggang. Apapun makna historis dan latar belakang legendanya, bagi saya dan keluarga lingkungan alam seperti yang terdapat di daerah wisata Ciwidey tetap merupakan sebuah patenggang atau pateangan (tempat pencarian) suasana alam untuk melatih survivabilitas dan sense of nature, setelah sekian lama hidup di tengah-tengah hiruk pikuknya alam perkotaan yang semakin sumpek.

SENGKETA KENTUT

2009-11-17T22:22:00.000-08:00

Bagi di facebook

(oleh: Hamim Tohari)

Alkisah dalam sebuah hikayat, suatu hari Umar bin Khattab Al Faruq duduk-duduk bersama para sahabatnya. Hadir dalam majelis tersebut Jabir bin Abdullah. Di tengah majelis tiba-tiba saja tercium bau tidak sedap, kentut. Umar kemudian berkata, "Aku ingin yang memiliki bau ini segera berdiri kemudian berwudhu."

Akan tetapi sahabat Jabir bin Abdullah tidak ingin orang yang kentut melakukan perintah Umar tersebut, karena hal ini jelas akan membuatnya malu. Kemudian sahabat Jabir mempersilahkan semua berdiri dan berwudhu seraya berkata pada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana jika semua yang hadir disini berdiri dan berwudhu?"

Sahabat Umar bin Khattab menjadi takjub dengan kebijakan sahabat Jabir, berliau berkata, "Semoga Allah merahmatimu, engkau adalah sebaik-baik tuan di masa jahiliyah dan di masa Islam."

Subhanallah....

Beberapa waktu belakangan ini, kita bangsa Indonesia juga sedang dilanda fenomena bau kentut yang tiba-tiba saja menyeruak di tengah-tengah majelis penegak hukum. Sampai sekarang masih dilakukan proses pencarian fakta dan kebenaran asal-usul bau kentut tersebut. Masing-masing pihak telah saling menuduh bahwa pihak lain lah yang kentut dan menimbulkan bau, sehingga publik yang menyaksikan menjadi semakin bingung. Sementara publik sendiri juga telah terpecah menjadi kelompok-kelompok yang mendukung pihak-pihak yang berselisih. Melalui media teknologi, publik telah menunjukkan justifikasi masing-masing terhadap pelaku kentut yang menyebarkan bau busuk seantero negeri ini.

Dalam perkembangannya, ternyata yang dipersoalkan bukan sebatas pada siapa yang kentut dan menimbulkan bau, tetapi berpendar ke masalah-masalah lain, misalnya apa yang dimakan sehingga kentutnya bau?. Bahkan berkembang pula ke arah siapa yang memberi makan sehingga menyebabkan terjadinya kentut atau mengapa si tukang kentut mau diberi makan...............dan lain-lain. Pokoknya semakin rumit dan publik semakin bingung dengan pikirannya masing-masing.

Konflik kentut terus berkembang semakin panas hingga akhirnya sang Amirul negeri membentuk sebuah tim untuk melaksanakan penyelidikan dan memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan sengketa kentut.

Tim yang dibentuk secara ad hoc dan independen telah bekerja keras selama beberapa hari untuk melakukan penyelidikan secara komprehensif dan bermuara pada rekomendasi kepada sang Amirul. Namun tetap saja, semua pihak dan publik pendukung terus menerus bertahan pada justifikasi masing-masing. Ketidak percayaan publik terhadap integritas moral majelis penegak hukum telah mengkristal sehingga walaupun sang Amirul negeri telah membentuk tim independen, masih juga muncul kecurigaan-kecurigaan. Misalnya tim itu dicurigai membawa kepentingan tertentu atau bekerja secara tidak profesional dan lain-lain. Sementara masih menunggu sang Amirul negeri mempelajari rekomendasi tim, sudah muncul lagi desakan untuk membentuk tim lain guna melakukan pembenahan majelis penegak hukum. Makin tambah memusingkan.....!

Yang jelas, dengan munculnya sengketa kentut ini, masyarakat dapat melihat semakin jelas bahwa penegakan hukum di negeri ini masih karut marut. Publik juga disuguhi tontotan yang menunjukkan bahwa "bisnis hukum" telah menjadi lahan mencari nafkah yang sangat menjanjikan. Bila dalam bisnis hewan kurban menjelang Idul Adha ini, banyak makelar yang membantu para pembeli untuk mencari hewan kurban, maka dalam bisnis hukum juga banyak makelar kasus (MARKUS) yang mencari keuntungan dari berbagai kasus, sehingga "harga" penyelesaian sebuah kasus menjadi melambung tinggi, diatas "harga normal".

Lalu apa sebenarnya yang ingin diungkap dari bencana kentut ini? Kebenarankah....? atau keadilankah....? atau popularitas kah.... ?

Kalau yang dicari kebenaran, mestinya konflik kentut ini diselesaikan melalui jalur hukum dengan mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya dan tidak didistorsikan kemana-mana, sehingga pelaku kentut yang sebenarnya dapat diungkap dan dipublikasikan serta diberi hukuman. Inipun mungkin akan sulit, karena bau yang disebarkan telah begitu menyengat busuknya, dan ada kemungkinan pelakunya tidak hanya satu pihak saja, tetapi semua pihak yang ada di majelis kentut secara bersama-sama. Apabila itu yang terjadi, maka majelis ini akan bubar dan tidak ada lagi institusi yang melakukan penegakan hukum di negeri ini. Mungkin cerita Petruk dadi Ratu di dunia pewayangan akan menjadi nyata di dunia manusia negeri ini, dimana seorang rakyat jelata tiba-tiba mengobrak-abrik tatanan akibat rusaknya lembaga-lembaga kenegaraan.

Kalau yang dicari keadilan, mungkin langkah sahabat Jabir dalam hikayat diatas patut ditiru, dalam arti bahwa penyelesaian sengketa kentut ini dapat membawa kebaikan kepada semua pihak tanpa membuat malu salah satu pihak. Masalahnya, sampai sekarang pihak-pihak yang berada dalam majelis masih saling ngotot dan tidak merasa kentut, sehingga tidak ada yang mau diajak berwudhu seperti para sahabat dalam majelisnya Umar bin Khattab.

Yang sebenarnya harus dihindari adalah pencarian popularitas. Artinya bahwa jangan sampai gara-gara desakan publik yang belum jelas juga kebenarannya, kemudian sang Amirul menjustifikasi salah satu pihak sebagai pelaku kentut. Karena sesuatu yang dianggap benar oleh banyak orang, belum tentu pada hakekatnya adalah benar. Harus ada pembuktian. Jangan sampai sang Amirul mengambil tindakan-tindakan populis yang hanya didasarkan atas desakan publik, karena ini dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di negeri ini. Kita ingat betul betapa tumpulnya penegakan hukum pasca reformasi apabila tindakan-tindakan melanggar hukum itu dilakukan secara kolektif dan mengatasnamakan massa.

Sebaiknya penyelesaian sengketa kentut di negeri ini diawali dengan pencarian kebenaran, kemudian diselesaikan dengan prinsip keadilan dan mempertimbangkan aspek-aspek kepentingan publik.

Bagaimanapun juga, kentut tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kentut telah ada dan akan tetap ada seiring dengan keberadaan manusia di atas bumi ini. Hanya saja kentut itu ada yang senyap dan ada yang bunyi dengan keras. Bau kentut juga sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas makanan yang ditelah oleh manusia. Masalah kentut akan timbul manakala bunyi atau baunya mengganggu stabilitas kehidupan manusia di sekelilingnya.

Marilah kita tunggu perkembangan beberapa waktu ke depan untuk mengetahui penyelesaian sengketa kentut ini. Yang jelas, publik berharap agar sengketa kentut ini menjadi titik tolak perbaikan majelis penegakan hukum di negeri ini. Semua orang juga harus menjadikan moment ini untuk belajar "kentut dengan baik". Pilihlah makanan yang tepat sehingga kentut kita tidak bersuara dan tidak menimbulkan bau yang menyebabkan masalah bagi orang lain.

PASAR ANTRI

2009-11-04T03:31:00.000-08:00

Bagi di facebook

(oleh: Hamim Tohari)

Sampai sekarang saya belum tahu dengan pasti hikayat atau asal muasal nama suatu tempat di samping kantor saya itu, kenapa disebut Pasar Antri…..? Yang saya tahu, 16 tahun yang lalu ketika pertama kali menginjakkan kaki ke Cimahi, Pasar Antri adalah sebuah “pasar kumuh" di sela-sela pertokoan yang seharusnya merupakan jalan raya. Lapak-lapak yang berisi segala jenis dagangan berjubelan, berhimpitan, campur baur jadi satu memenuhi ¾ jalan sepanjang kurang lebih 1 kilo. Akibatnya, jalan raya yang seharusnya menjadi tempat perlintasan mobil pun menjadi macet total. Hanya satu jalur mobil kecil yang bisa melewati tempat itu, dan memerlukan waktu yang lama hanya untuk menempuh jarak sekitar 1 kilo, karena harus berebutan dengan pedagang, sepeda motor dan pejalan kaki yang sama-sama tidak mau ngalah. Semua orang harus ngantri untuk berjalan, melintas, membeli, bahkan untuk buang air ke toilet. Itulah Pasar Antri.

Mungkin kehidupan sosial kita memang harus diwarnai dengan berbagai jenis antrian mulai dari antri pembagian BLT, antri pembagian zakat, antri airnya Ponari, antri mudik, hingga antri untuk dipanggil menjadi menteri. Ironisnya, antrian-antrian itu juga sering membawa korban baik korban nyawa seperti pada antrian zakat, BLT dan air Ponari, korban “sakit jiwa” para caleg tidak terpilih, hingga sekedar korban perasaan calon menteri yang sudah “kadung ngantri" tetapi akhirnya tidak terpanggil.

Antrian memang sering menjadi kelaziman ketika banyak orang menuju ke satu tujuan dengan bersamaan dan melalui jalan yang sama. Antrian seperti itu juga tidak akan menimbulkan masalah sepanjang semua orang memiliki persepsi yang sama bahwa memang itu satu-satunya jalan yang harus ditempuh serta saling bertoleransi selama dalam perjalanan. Masalah biasanya muncul ketika sudah mulai ada oknum-oknum yang mencoba untuk menyimpang dari “mainstream” lalu lintas jalan yang ditetapkan. Ketika sudah mulai ada oknum yang mencoba untuk mencari jalan pintas dan melanggar rambu-rambu yang ditetapkan pada jalan utama, maka para pengguna jalan utama kemudian menjustifikasi oknum tersebut melakukan pelecehan atau penistaan terhadap rambu-rambu di jalan utama yang telah diikuti mayoritas orang selama ini. Oknum-oknum itu kemudian dicap sebagai oknum yang "sesat".

Hari-hari dalam minggu kemaren media massa banyak diwarnai kembali dengan berita-berita tentang munculnya “aliran sesat” di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur dimana masyarakat merasa resah dengan munculnya aliran Baha’i di Tulungagung dan Santri Loka di Mojokerto yang dicap sebagai “aliran sesat”. Hal ini menambah daftar panjang sejarah “aliran sesat” di Indonesia yang sudah muncul sejak beberapa abad yang lalu, dan entah kapan akan berakhir.

Kalau kita lihat ke belakang, fenomena “aliran sesat” ini telah berkembang beriringan dengan perkembangan budaya manusia. Fenomena ini terjadi di berbagai belahan dunia dan dialami oleh berbagai agama. Sekedar contoh saja, di dalam agama Kristen tercatat tokoh-tokoh seperti Iranaeus, Tertulian, Origen dan Lucian yang hidup pada abad-abad awal Masehi yang dianggap “sesat” karena pandangan-pandangan mereka yang menyimpang dari ajaran Injil. Di India juga pernah terdapat sebuah sekte yang melakukan ritual menyimpang dari ajaran agama Hindu sehingga dianggap sesat. Di dalam agama Islam, rasaya sudah sulit untuk menghitung jumlah “aliran sesat” yang pernah muncul di muka bumi ini, baik yang benar-benar sesatdianggap sesat. Sejak jaman setelah Rasulullah SAW, muncul beberapa “aliran sesat” pokok mulai Al-Haruriyyah, Al-Qodariyyah hingga Al- Mu’tazillah, yang kemudian berkembang terus menjadi sempalan-sempalannya yang menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia dan sampai yang terakhir ramai di bicarakan adalah Santri Loka. maupun yang sekedar

Yang menarik adalah realita bahwa fenomena seperti ini tidak banyak didengar terjadi di negara-negara barat atau negara sekuler dimana agama dan dinamika yang terjadi di dalamnya tidak terlalu dominan mewarnai kehidupan masyarakat. Masyarakat barat atau sekuler tidak begitu peduli dengan agama yang dianut oleh orang-orang di sekelilingnya, bahkan mereka bisa dengan terang-terangan mengaku tidak beragama atau memeluk agama yang notabene tidak masuk dalam kategori agama besar yang dianut mayoritas masyarakat dunia. Fenomena “aliran sesat” ini justru banyak terjadi di negara-negara yang “religius” dimana sensitifitas masyarakat terhadap masalah-masalah keagamaan masih begitu tinggi.

Intinya adalah bahwa apabila masyarakat sudah merasa mapan atau nyaman dengan sebuah “mainstream”“sesat”. Mungkin ketika pertama kali agama diperkenalkan kepada manusia menggantikan animisme, agama itu juga dianggap “sesat” oleh masyarakat pada saat itu, kemudian ketika sebuah agama yang lebih baru muncul dan “menggeser posisi” agama lama yang sudah mapan, maka agama baru itu juga dianggap “sesat” oleh penganut agama lama, dan demikian seterusnya, setiap muncul yang baru dan bertentangan dengan yang lama, maka yang baru akan mudah dianggap “sesat”. sosial, khususnya agama, maka mereka akan dengan mudah menganggap segala sesuatu yang berbeda arah atau bertentangan sebagai sesuatu yang

Anehnya, kadang-kadang ketika ada orang mencoba untuk berpikir "berbeda" dari kemapanan pola yang sudah ada, walaupun tidak melecehkan atau menistakan apa yang sudah ada, juga sering dicap sebagai pemikiran yang sesat. Contohnya, ketika kalangan intelektual muda Islam yang ingin melakukan perubahan paradigma berpikir melalui Jaringan Islam Liberal (JIL), maka ada pihak-pihak konservatif yang menganggapnya sesat. Bahkan ketika saya sendiri pun mencoba untuk berpikir "out of the box", maka ada rekan saya sendiri yang cenderung menganggap bahwa pemikiran saya adalah pemikiran yang sesat, karena menyalahi norma atau pakem yang sedang dan telah berlaku.

Hal inilah yang mestinya harus disikapi dengan sangat berhati-hati. Kita tidak bisa dengan serta-merta men-cap sebuah paham atau gerakan di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah “aliran sesat”. Ada institusi atau lembaga yang berwenang untuk menentukan apakah paham itu masuk pada katagori aliran sesat atau bukan dan itupun harus dilakukan melalui sebuah pengkajian atau penelitian yang komprehensif. Apabila aliran atau gerakan di masyarakat itu membawa label sebuah agama tetapi prakteknya menyalahi norma-norma yang ada dalam kitab suci agama tersebut, maka bisa dikatakan bahwa alliran itu adalah sesat dan menyesatkan, serta mengandung unsur pelecehan atau penistaan terhadap agama tertentu.

Tetapi bila muncul suatu aliran yang tidak berlabelkan agama manapun, hanya berbeda dari agama yang dianut mayoritas masyarakat, maka tidak bisa secara serta merta aliran tersebut dicap sebagai “aliran sesat” “sesat secara konstitusional” karena berada diluar agama-agama yang resmi diakui negara berdasarkan undang-undang, walaupun disana juga akan terjadi kerancuan “superioritas kedudukan” antara agama/kepercayaan dengan aturan perundang-undangan. Apakah aturan perundang-undangan yang bersifat “duniawi” dapat dipakai sebagai rujukan untuk menjustifikasi sebuah keyakinan atau kepercayaan yang lebih bersifat “samawi”…? dengan menggunakan referensi agama tertentu. Mungkin aliran tersebut dapat dicap

Seberapapun tingkat “kesesatan” suatu aliran, paham, kepercayaan atau gerakan di dalam masyarakat, hal ini tentu saja tidak serta merta terjadi dengan begitu aja. Tentu saja ada faktor-faktor yang mendorong bermunculannya “aliran sesat” selama ini, dan faktor-faktor inilah yang harus dievaluasi untuk mencegah bermunculannya “aliran sesat” pada masa-masa yang akan datang. Mungkin saja munculnya “aliran sesat” itu merupakan sebuah bentuk perlawanan terhadap dominasi agama mainstream, atau bisa juga merupakan buah dari kekecewaan dan keputus asaan manusia dalam mencari, dan menanti untuk bertemu serta berhubungan dengan Sang Khalik Pencipta dan penopang semesta raya ini.

Mungkin saja para pengikut “aliran sesat” itu merasa belum mampu menemukan harapan utopia mereka dalam kehidupan melalui agama-agama mayoritas yang berlaku sekarang ini, sehingga mereka mencari alternatif solusinya. Atau mungkin juga mereka menganggap ajaran agama yang ada sekarang lebih banyak berisi ancaman-ancaman sehingga mereka berusaha untuk mencari sesuatu yang lebih menjanjikan kenikmatan tanpa harus bersusah payah, dan itu yang kebanyakan dijanjikan oleh “aliran sesat”.

Sebuah hal yang menarik untuk dicermati adalah realitas bahwa kebanyakan pengikut “aliran sesat” yang pernah berkembang di Indonesia adalah masyarakat bawah dengan tingkat ekonomi yang masih rendah (mungkin aliran Lia Eden menjadi pengecualian). Hal ini juga mengindikasikan bahwa kemungkinan besar para pengikut “aliran sesat” itu mengharapkan mukjizat ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan dan penderitaan mereka, dan itu yang disatu sisi dijanjikan oleh pimpinan penyebar “aliran sesat” sedangkan di sisi yang lain belum mereka temukan di dalam agama-agama besar yang dianut oleh mayoritas masyarakat.

Ada sebuah pertanyaan yang perlu dijawab yaitu, cukupkah cap dan label “sesat” dan “penyesat”“YA”, pertanyaan baliknya adalah, apakah penganut agama mainstream juga bebas dari kesesatan dan penyesatan. Lalu, label “sesat” dari pihak mana yang bisa sah dipakai untuk umum dan apakah cap yang diberikan oleh mainstream terbukti valid? Apa dasar yang membuatnya menjadi valid? Solusi yang juga sering diberikan adalah mengharuskan pengembang ajaran baru untuk tidak memakai nama mainstream. diberikan dan dialamatkan kepada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai keyakinan berbeda dengan agama mainstream? Seandainya jawabannya adalah

Ajaran baru harus mempunyai namanya sendiri yang bebas dari nama mainstream. Pertanyaannya lagi, apakah nama baru menjamin sempalan dan sekte-sekte sesat tidak “diutak-atik” karena walaupun namanya baru, tetap saja ada bagian-bagian bahkan mayoritas ajaran mainstream yang diajarkan dengan berbagai variasi dan versi sang pengembang ajaran? Mampu dan maukah mainstream, dalam arti semua agama besar dan mayoritas, mengendalikan umatnya untuk tidak “usil” dan “jahil” kepada sebuah sempalan dan sekte baru.

Diperlukan kearifan untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Tidak gampang dan perlu kerja keras. Bagaimanapun juga, ajaran dan sempalan “sesat” akan selalu ada. Masalahnya adalah bagaimana kita menjaga “gawang” kita supaya tidak kebobolan. Para tokoh agama perlu melakukan evaluasi secara jujur dan obyektif terhadap metode pembinaan umat yang dilakukan selama ini, apakah sudah menyentuh substansi permasalahan sosial kemasyarakatan yang paling dasar atau belum. Misalnya apakah metode pembinaan yang dilakukan selama ini sudah mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dialami oleh umatnya atau belum.

Metode ceramah keagamaan juga seharusnya tidak lebih banyak diisi oleh “ancaman-ancaman”, tetapi hendaknya diberikan dengan metode yang lebih menarik bagi ummat, yang bisa memunculkan senyum dan harapan ketika di dengarkan. Toh Tuhan juga bukan Maha Pemarah, tetapi Maha Pemurah lagi Penyayang.

Ibarat menertibkan jalan di depan Pasar Antri agar tidak macet setiap saat, semua harus ditertibkan dengan konsisten. Para petugas yang berwenang melakukan penertiban hendaknya secara konsisten menertibkan semua unsur yang ada di pasar antri dengan cara-cara yang ramah tetapi tegas, sehingga bisa diterima oleh semua pihak dengan kesadaran. Apabila terjadi antrian, maka tidak akan sampai menimbulkan kemacetan parah yang berakibat pada kekecewaan dan keputusasaan para pengguna jalan. Bila ini dapat dilakukan, besar harapan bahwa tidak akan banyak orang yang keluar dari antrian untuk menuju ke tujuan bersama. Tidak akan banyak orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, karena petugas pun mengaturnya dengan ramah dan penuh senyum.

Tetapi itulah hakekat dari Pasar Antri, walaupun sudah dilakukan berbagai upaya penertiban, masih aja kemacetan terjadi setiap saat, dan masih juga banyak oknum yang mencoba menerobos dan melanggar rambu-rambu. Masih saja banyak orang yang mencoba (atau sudah terbiasa) berbuat “sesat”.

Pokok-Pokok Pemikiran tentang PERANG SEMESTA

2009-11-02T04:08:00.000-08:00

Bagi di facebook

(Oleh: Hamim Tohari)

Sekedar berbagi kepada rekan-rekan yang mungkin belum sempat membaca buku tulisan Wakasad Letjen TNI JS. Prabowo yang berjudul Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta.

Walaupun hanya berupa “pokok-pokok pemikiran”, tetapi secara keseluruhan dalam buku ini Wakasad mencoba untuk meluruskan pemahaman yang “kurang tepat” selama ini tentang makna dari Perang Semesta. Memang banyak orang yang menganggap bahwa konsep Perang Semesta yang diwacanakan oleh TNI AD, dan mulai di legalisasikan melalui Kursus Strategi Perang Semesta (KSPS) di Seskoad atau Sekolah Strategi Perang Semesta (SSPS) di Unhan, adalah perwujudan kembali Perang Rakyat Semesta (People’s War) seperti yang dilakukan pada era perang kemerdekaan dulu.

Banyak yang berpikiran bahwa Perang Semesta sama artinya dengan “perang bareng-bareng dengan rakyat”, dan menjadikan rakyat sipil (non-kombatan) menjadi kekuatan bersenjata (kombatan) pada saat perang untuk meraih kemenangan. Kalangan aktifis HAM kemudian mengkuatirkan hal ini akan berdampak pada pelanggaran atas Konvensi Jenewa dan lain-lain.

Wakasad dalam buku ini mengajak para pembaca untuk memahami Perang Semesta dengan terlebih dahulu menyamakan persepsi tentang pengertian perang sebagai sebuah “konflik berskala besar antar (beberapa) Negara atau didalam suatu Negara, yang terkait dengan masalah kedaulatan dan atau wilayah suatu Negara.”(hal. 9) Dengan pengertian ini, maka perang harus dipahami secara luas, baik dari segi wilayah territorial maupun motif dan musuhnya. Perang juga tidak berarti atau tidak harus menggunakan kekuatan bersenjata, melainkan berkait dengan pelibatan semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perang (war) harus dibedakan dengan pertempuran bersenjata (battle). Perang juga tidak berarti harus dilakukan melawan Negara lain (lintas Negara), tetapi dapat juga berupa konflik berskala besar yang terjadi dalam suatu Negara sepanjang itu berkaitan dengan masalah kedaulatan Negara, seperti perang melawan separatisme atau terorisme. Dengan demikian, maka Wakasad juga melihat adanya paradoks dalam pengistilahan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (hal. 57) karena di dalamnya terdapat operasi untuk mengatasi pemberontakan bersenjata, separatis bersenjata dan terorisme, sementara dalam pengertian yang ditawarkan oleh Wakasad, ketiganya dikategorikan sebagai sebuah Perang.

Dengan terlebih dahulu membahas generasi peperangan yang sampai saat ini telah berada pada generasi ke empat (4GW), maka Wakasad mencoba menempatkan Perang Semesta ini pada lingkup jenis perang generasi keempat (4GW) ini, dimana perang lebih bersifat asimetris dan non linier.(hal 19-30) Perang juga lebih bersifat non-konvensional dengan lebih banyak memanfaatkan elemen-elemen non militer untuk mencapai kemenangan. Contoh-contoh kasus di berbagai belahan dunia yang dibawa oleh Wakasad sebagai ilustrasi dalam buku ini semakin memperjelas pemahaman pembaca tentang pengertian perang secara luas dan Perang Semesta itu sendiri.

Memang sulit untuk dipungkiri ketika kita membicarakan sebuah perang, yang terbayang adalah sebuah konflik berdarah yang diwarnai oleh dentingan senjata tajam yang beradu, letusan senjata api, ledakan bom dan lain-lain. Hal inilah yang juga masih terlihat dalam buku karya Wakasad ini, walaupun dari awal sampai akhir beliau mencoba untuk membawa alam pikiran pembaca tentang lingkup perang yang luas, tidak sekedar sebuah pertempuran bersenjata, namun berbagai contoh yang diberikan masih lebih banyak membicarakan jumlah korban, yang tentu saja sangat berkorelasi dengan penggunaan senjata.

Dalam membuat perbandingan antara Perang Semesta dan Total War, Wakasad menggambarkan bahwa lingkup Perang Semesta jauh lebih besar dari sekedar Total War yang merupakan rangkaian pertempuran bersenjata yang massif dan melibatkan banyak Negara. (hal. 64) Namun dalam ada sesuatu yang sedikit membingungkan dalam tabel perbandingan dimana disebutkan bahwa motif total war adalah politik, kemanusiaan, ekonomi dan perbatasan sedangkan motif perang semesta adalah kemerdekaan, revolusi, lawan insurjensi dan kedaulatan wilayah. (hal. 65) Hal ini agak membingungkan karena motif perang semesta yang diidentifikasi justru terkesan lebih berkaitan dengan penggunaan senjata, sementara motif total war lebih jauh sangkutannya dengan penggunaan kekuatan bersenjata. Ini tidak mendapatkan penjelasan yang memadai dalam buku.

Akhirnya Wakasad menawarkan berbagai langkah yang dapat ditempuh untuk mempersiapkan Perang Semesta ini mulai dari membangun sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial budaya, sistem teknologi dan sistem pertahanan. Kelima sistem tersebut perlu dibangun dan dikelompokkan dalam wujud komponen cadangan dan komponen pendukung. (hal. 82)

Bukan bermaksud untuk mengoreksi, namun barangkali ada satu hal yang tidak dibahas oleh Wakasad tetapi sangat penting untuk juga dibangun, yaitu membangun atau menumbuhkan kebanggaan nasional (national pride). Kalau kita pelajari secara mendalam, rakyat akan secara sukarela mempertahankan kedaulatan negaranya apabila mereka memiliki kebanggaan nasional yang tinggi kepada negaranya. Memang kelima sistem yang ditawarkan oleh Wakasad untuk dibangun merupakan bagian dari jalan untuk membangun kebanggaan nasional. Namun faktor kepemimpinan nasional yang kuat dan berkarakter juga merupakan faktor yang sangat mendukung terbangunnya kebanggaan nasional dalam suatu Negara bangsa.

Mungkin contoh nyata yang dapat dilihat dalam konteks ini adalah rakyat negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia bahkan negara-negara “antagonis” seperti Libya, Iran hingga Venezuela yang miskin di Amerika Selatan.
Dalam sebuah survey yang dilakukan oleh associated press, terlihat bahwa dalam urusan national pride ini rakyat Amerika Serikat menempati urutan pertama karena rakyat mereka bangga dengan sistem demokrasi, pengaruh politik, ekonomi, ilmu pengetahuan serta militer.

Yang cukup mengejutkan adalah kenyataan terpilihnya salah satu “lawan politik AS” yaitu Venezuela di tempat kedua. Ternyata rakyat Venezuela memiliki kebanggaan terhadap negaranya akibat perkembangan bidang olahraga, seni budayadan kepustakaan, sejarah serta perlakuan adil terhadap semua kelompok masyarakat oleh pemerintahnya. Sebagian besar rakyat Venezuela percaya bahwa Presiden Hugo Chavez telah mampu menciptakan “sense” yang baru bagi masyarakatnya sehingga memunculkan sebuah kebanggaan nasional terhadap negaranya.

Kebanggaan nasional ini tentu saja akan dapat terwujud ketika keseluruhan sistem dalam sebuah negara berjalan dengan baik, termasuk kelima sistem yang ditawarkan oleh Wakasad. Hal itu perlu didukung oleh kepemimpinan nasional yang kuat dan mampu menciptakan good governance sehingga rakyat memiliki kepercayaan (trust) yang tinggi.

Secara umum, buku ini sangat bermanfaat untuk dibaca oleh para perwira TNI AD dan masyarakat luas, agar memiliki kesamaan pemahaman tentang makna Perang Semesta. Kesamaan persepsi terhadap konsep Perang Semesta serta perlunya penyiapan sejak dini antara TNI dan rakyat inilah yang diharapkan juga dapat menumbuhkan kesadaran untuk bahu membahu dalam menjaga kedaulatan NKRI dari setiap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri.

BALE SEGOLO-GOLO (post power syndrome)

2009-10-27T05:05:00.000-07:00

Bagi di facebook

(oleh: Hamim Tohari)

Dalam kisah pewayangan terdapat cerita yang sangat terkenal yaitu Bale Segolo-golo. Kisah ini merekam intrik politik di negeri Astina pasca-meninggalnya Prabu Pandu Dewonoto. Mayoritas rakyat Astina, menghendaki para ksatria Pandowo melanjutkan pemerintahan Astina. Maka Adipati Drestoroto sebagai care taker pemerintahan memerintahkan Patih Sengkuni untuk merayakan pergantian pemerintahan di padang Bale Segolo-golo.

Tapi Joko Pitono, ksatria Kurowo anak Adipati Drestoroto, tidak legowo memberikan kekuasaan ke para satria Pandowo. Ia pun berkoalisi dengan Patih Sengkuni menyusun siasat jahat untuk menggagalkan dan merebut tahta dari Pandowo. Satu-satunya cara, Bimo dan saudara–saudaranya harus dibunuh. Kemudian cerita berkembang dan berkat kepiawaian sang dalang, penonton jadi tersihir dan terpaku di tempat duduknya masing-masing sambil minum kopi, makan gethuk goreng, kemplang, plenggong dan lain-lain hingga subuh.

Rasanya cerita intrik seperti ini masih sering dan terus menerus kita lihat dan dengar di kehidupan yang sudah semakin modern, dimana wayang sudah tidak lagi menjadi hiburan yang menarik, dikalahkan oleh bioskop, DVD, facebook dll. Tetapi para budayawan luhur yang hidup ratusan tahun yang lalu telah memiliki pemikiran-pemikiran yang universal dan long lasting, sehingga nilai-nilai dari warisan budaya yang diciptakan masih juga relevan walaupun di jaman yang sama sekali berbeda. Bale Segolo-golo adalah sebuah contoh kisah ke-tidak legowo-an manusia yang melihat keberhasilan orang lain, karena menganggap bahwa dirinya lah yang sebenarnya lebih berhak.

Memang sih, pada jaman yang sudah modern ini kisah intrik Bale Segolo-golo tidak banyak lagi yang berujung pada perang fisik dan saling membunuh secara fisik. Yang lebih sering terjadi adalah perang non fisik dan saling membunuh karakter melalui pernyataan-pernyataan di media. Namun apapun ujungnya, intrik seperti yang terjadi pada cerita Bale Segolo-golo ini masih sangat sering terjadi pada setiap persaingan atau “kejuaraan” dalam berbagai bentuk.

Dalam sebuah kejuaraan atau persaingan selalu ada pihak yang menang, dan sebaliknya selalu harus ada yang kalah. Itu sudah kodrat. Masalahnya apakah yang menang bisa menyikapi kemenangannya dengan bijak dan yang kalah bisa menerima kekalahannya dengan lapang dada (bukan besar dada…)?. Itu hal yang masih sulit dilakukan. Bagi yang menang, tidak pernah ada masalah, bagaimanapun cara untuk mencapai kemenangannya, yang penting sudah menang, sudah juara, tinggal mempertahankan dan mempertanggung jawabkan predikat juaranya. Tetapi bagi yang kalah, tersedia seribu alasan untuk “melindungi” kekalahannya. Yang paling sering dan gampang terjadi adalah menyalahkan sistem pertandingan atau wasit, alasan-alasan klasik. Ketika kemudian alasan-alasan itu sudah memenuhi isi kepala, maka yang muncul adalah “ke-tidak legowo-an” itu tadi. Tidak bisa menerima kekalahannya, dan menganggap bahwa lawan tidak seharusnya menjadi juara karena dianggap tidak lebih baik dan menempuh cara-cara yang tidak sehat. Pada akhirnya sang kalah enggan atau malu untuk mengucapkan selamat kepada sang menang. Bahkan ketika diundang pada acara penganugerahan gelar juara juga tidak datang dengan alasan bahwa dalam aturan pertandingan seorang yang kalah tidak diwajibkan untuk datang, demikian juga para mantan juara tidak diwajibkan untuk hadir pada ceremonial penyematan gelar bagi sang juara baru. Alasan yang sebenarnya sih…….logis, tapi kok aneh aja.

Secara yuridis formal memang tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk menghadiri sebuah undangan, tetapi secara moral etika, disana terdapat kewajiban untuk menghargai pihak yang mengundang. Artinya adalah, apabila tidak terdapat suatu halangan yang sangat berat, menghadiri sebuah undangan adalah suatu kehormatan, kehormatan bagi yang mengundang, sekaligus kehormatan bagi diri pribadi orang yang diundang. Kalaupun tidak bisa datang karena alasan yang sangat krusial, misalnya sakit atau sedang tidak ada ditempat, maka seyogyanya menyampaikan alasan tersebut kepada pihak pengundang sebelum acara dimulai. Tetapi kalau tidak menghadiri sebuah undangan dengan berlindung dibalik alasan-alasan yuridis, kok malah lucu. Disinilah kemudian muncul kesan ke-tidak legowo-an seseorang.

Dalam ilmu psikologi dikenal suatu penyakit yang berkaitan dengan sikap tidak legowo ini, yaitu Post Power Syndrome. Post power syndrome adalah gejala yang terjadi dimana ‘penderita’ hidup dalam bayang-bayang kebesaran masa lalunya (entah jabatannya atau karirnya, kepemimpinannya atau hal yang lain), dan seakan-akan tidak bisa memandang realita yang ada saat ini. Pada fase-fase tertentu di dalam kehidupan kita, kita bisa mengalami krisis-krisis semacam ini. Fase-fase dimana seseorang merasa tidak legowo atas kemenangan atau keberhasilan orang lain dan merebut gelar yang pernah dipegangnya.

Sifat tidak legowo, atau Post Power Syndrome ini sebenarnya juga merupakan sifat iblis yang muncul ketika Sang Maha Pencipta menciptakan sebuah makhluk yang bernama manusia. Sebelum penciptaan manusia, Iblis sebenarnya memiliki derajat yang paling tinggi diantara ciptaan Nya, bahkan melebihi malaikat. Namun kemudian dia tidak terima kalau posisinya yang superior tiba-tiba digantikan oleh makhluk yang dianggapnya lemah, bodoh, tidak menguasai bidangnya, bahkan unsurnya tidak sehebat unsur si Iblis.

Iblis merasa dirinya lebih baik dari Adam. Iblis merasa dirinya lebih ahli dari Adam. Iblis merasa dirinya lebih berhak dari Adam untuk semua wewenang dan kekuasaan yang diberikan Tuhan. Iblis merasa diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Mengapa seorang Adam yang dianggap ‘nobody’ tiba-tiba diangkat dan diberi hak dan wewenang sebesar itu.

Jiwa iblis berontak dan tidak terima atas ‘anugerah’ Tuhan kepada Adam. Buat iblis, apa yang Tuhan berikan kepada Adam bukan anugerah, tetapi ‘malapetaka’. Ya, malapetaka, karena libido kekuasaan iblis telah membangkitkan api cemburunya kepada Adam.

Maka reaksinya berbeda dengan para malaikat. Kalau malaikat dengan ketaatannya diperintahkan oleh Tuhan kemudian mereka bertasbih dan mau disuruh sujud kepada Adam, Iblis bereaksi sebaliknya. Baginya, sujud kepada Adam adalah hal yang harus dihindari. Tidak tidak mau mengakui wewenang yang Tuhan berika kepada Adam. Tidak mau sujud dan tidak mau mengakui bahwa Adam diberikan kekuasaan sebesar itu.

Jauh di lubuk hati Iblis ada perasaan luka, derita, sakit, perih dan kecewa. Ya, kecewa kepada keputusan Tuhan yang dianggapnya tidak adil. Kecewa karena ‘prestasi’ dirinya dianggap tidak ada dan sia-sia. Buktinya, Tuhan malah menunjuk Adam sebagai pemimpin alam semesta. Bukan dirinya. Padahal dirinya selama ini sudah sangat taat, tunduk dan telah mencurahkan semua perhatian kepada Tuhan.

Itulah Iblis, makhluk Tuhan yang dikutuk karena tidak mau menerima kenyataan bahwa dirinya sudah bukan makhluk yang berkuasa lagi. Iblis mengalami post power syndrome yang akut, di mana dia akan selalu menggangu dengan segala upaya, trik, siasat, celah dan metode.

Pelajaran yang dapat diambil dari cerita ini antara lain, jangan sekali-kali kita merasa diri kita akan berkuasa selamanya. Sebab Tuhan sangat mungkin mengganti kekuasaan di tangan kita dengan orang lain.

Ketika kekuasaan itu diberikan kepada orang lain, jangan ada perasaan tersisih, tergeser, minder atau dipermalukan. Sebaliknya, serahkan semua kepada Tuhan saja. Sebab kekuasaan, jabatan, kekayaan, wewenang dan lainnya, datang dari Tuhan. Hak Tuhan untuk mencabut semuanya dan kita jangan sakit hati, baik kepada Tuhan atau pun kepada orang yang menggantikan diri kita.

Jelas semua ini ujian, Iblis telah jatuh terperosok di dalamnya. Jangan sampai kita pun ikut terperosok di lubang yang sama dengan Iblis.

Kalau memang sudah tidak berkuasa, bersikaplah legowo. Berikan wewenang itu kepada orang baru yang ditunjuk. Belum tentu orang itu akan sukses dalam tugas dan amanahnya. Jangan jadi seperti Iblis yang malah tidak berhenti menggangu Adam dan keturunannya.

Inilah pelajaran penting yang perlu kita cermati bersama. Dan tragedi post power syndrome yang dialami Iblis ini sungguh merupakan tragedi besar yang menjadi latar belakang kehidupan manusia di dunia ini dan hubungannya dengan anak keturunan Iblis. Sampai hari kiamat, hubungan tidak harmonis antara anak keturunan Iblis dan anak keturunan Adam memang akan terus berlangsung.

Dari cerita diatas juga dapat dilihat bahwa sifat legowo ini sebenarnya merupakan salah satu sifat yang tertua karena telah ditunjukkan oleh malaikat sejak penciptaan manusia, sekaligus juga menjadi salah satu sifat yang paling sulit untuk dilaksanakan karena merupakan warisan iblis yang juga muncul sejak awal penciptaan manusia. Entah karena kebetulan atau kesengajaan yang didasari oleh pemikiran yang panjang, dalam ilmu kepemimpinan TNI juga dikenal 11 Azas Kepemimpinan yang menempatkan azas Legowo menjadi azas ke sebelas (paling akhir). Artinya adalah bahwa, legowo merupakan salah satu sifat terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, tetapi mungkin merupakan hal yang paling sulit untuk diimplementasikan dibandingkan dengan sifat-sifat lainnya, makanya diletakkan di urutan ke 11.

Wallahu’alam

GATOLOTJO

2009-10-27T05:02:00.000-07:00

Bagi di facebook

(oleh: Hamim Tohari)

Dalam dinamika perkembangan kesusasteraan Djawa, pernah terdapat suatu karya sastra besar yang pada era Orde Baru dilarang beredar di masyarakat karena dianggap sebagai sebuah penyesatan dan dikuatirkan dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat. Karya itu bernama Balsafah Gatolotjo, sebuah serat atau tembang yang hingga sekarang belum bisa dipastikan dengan jelas siapa pengarangnya. Serat Gatolotjo ini susah untuk dipahami secara instant karena menggunakan bahasa filsafat jawa tingkat tinggi. Jangankan memahami naskah aslinya dalam bahasa jawa, untuk memperoleh pemahaman yang memadai dari tafsirnya dalam bahasa Indonesia saja sangat sulit. Seorang dosen filsafat UGM telah mencoba menulis tafsir terhadap serat Gatolotjo ini dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, namun tetap saja sulit bagi pembaca awam untuk memahaminya.

Yang jelas, secara umum dapat digambarkan bahwa serat Gatolotjo merupakan karya sastra filsafat yang mencoba untuk menggugat "kemapanan" kultur religius sebuah agama yang sedang berkembang pesat di tanah Jawa pada saat itu. Sebagian masyarakat menganggap serat ini sebagai sebuah kesesatan dan pelecehan terhadap agama karena membahas persoalan agama secara vulgar dan menggunakan bahasa-bahasa yang jorok, dihubung-hubungkan dengan seksualitas. Pandangan inilah yang kemudian membuat pemerintah Orde Baru melarang beredarnya serat ini demi menjaga stabilitas politik dan keamanan masyarakat. Tetapi bagi sebagian masyarakat lainnya yang berpikir lebih jernih didasari wawasan yang luas, serat Gatolotjo hanyalah sebuah karya sastra yang bagaimanapun tetap harus dihargai. Hanya saja perlu sikap dan pemikiran yang jernih dan dewasa dalam membacanya agar tidak terjebak pada pemikiran-pemikiran emosional sempit.

Gatolotjo, tokoh dalam serat itu, digambarkan sebagai seorang pemuda yang sangat jelek, pendek, kakinya pincang, kupingnya lebar, badannya bau, tingkahnya "pethakilan", nggak punya sopan-santun, suka ngomong jorok dan segala kejelekan lainnya. Karakter yang digambarkan oleh penulisnya sangat sesuai dengan nama yang disandang, yaitu Gatolotjo (alat kemaluan laki-laki). Tetapi dibalik segala kekurangan itu, Gatolotjo adalah seorang yang jujur apa adanya, tidak tedeng aling-aling untuk mengkritisi kondisi sosial, dan didasari oleh pemikiran-pemikiran filosofisnya yang cemerlang. Dengan kondisi seperti itulah akhirnya Gatolotjo mengembara di seluruh tanah jawa dan menggugat pemikiran-pemikiran "para pemikir yang sebenarnya malas untuk berfikir". Gatolotjo banyak mendebat argumen orang lain yang hanya pintar mencuplik ayat-ayat kitab suci tanpa memahami makna hakikinya. Kejujuran, kepolosan, kevulgaran dan sikap anti kemapanan yang ditunjukkan oleh Gatolotjo inilah yang kemudian memunculkan resistensi dari sebagian orang yang berpikiran sempit, karena dianggap sebagai sebuah pelecehan.

Tetapi itulah kehidupan yang telah diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta dengan semua isinya ini tidaklah sama, tidaklah seragam. Perbedaan adalah ayat Tuhan. Perbedaan bentuk, warna, pikiran, baik dan buruk, siang dan malam, terang dan gelap, tinggi dan rendah, semuanya telah digariskan oleh Tuhan. Tidak boleh seorang makhluk pun menolak apa yang telah digariskan oleh Tuhan. Yang diperbolehkan bagi manusia adalah berusaha untuk membuat perubahan, dari warna hitam menjadi putih, dari yang gelap menjadi terang, dari yang buruk menjadi baik. Tetapi kalau Tuhan tidak menghendaki adanya perubahan itu, maka apa yang diinginkan oleh manusia juga tidak akan pernah terjadi.

Terlepas dari kontroversi Gatolotjo dengan segala tingkah laku dan pemikirannya yang "pethakilan" dan keluar dari mainstream pemikiran sosial masyarakat saat itu, kita tetap harus bersyukur bahwa Tuhan telah menciptakan seorang makhluk seperti Gatolotjo ini. Gatolotjo, atau penulisnya, adalah ciptaan Tuhan yang tidak bisa kita ingkari keberadaannya. Pemikirannya yang ekstrim dan kontroversial juga merupakan bagian dari ciptaan Tuhan yang harus diterima sebagai penyeimbang kehidupan dan pemikiran manusia di dunia. Sama halnya seperti Tuhan menciptakan Syekh Siti Jenar dengan ajaran Manunggaling Kawulo Gusti yang juga kontroversial dan dianggap menyesatkan. Wali Songo pun menghargai perbedaan yang dicoba untuk dibuat oleh Siti Jenar, karena itu merupakan bagian dari ayat Tuhan dimuka bumi. Walaupun akhirnya Wali Songo diperintahkan oleh Sultan Demak untuk "menangkap" Siti Jenar, tetapi ketika Siti Jenar wafat (masih kontroversi apakah terbunuh atau bunuh diri), maka Walisongo memakamkan jasadnya di halaman sebuah masjid sebagai bentuk penghargaan. Artinya adalah bahwa Walisongo sangat menghargai perbedaan yang telah diciptakan oleh Tuhan melalui Syekh Siti Jenar.

Tidak akan ada istilah baik apabila tidak ada yang jelek, sama seperti tidak ada siang apabila tidak pernah ada malam, tidak ada tinggi apabila tidak ada rendah. Semua saling berpasangan dan saling berlawanan. Itulah dialektika sosial kehidupan manusia yang merupakan ayat Tuhan dan harus diterima.

Manusia tidak memiliki lisensi untuk menolak perbedaan dan manusia juga tidak pernah punya kemampuan untuk membuat semua yang ada di alam ini menjadi seragam. Nabi Muhammad SAW, sebagai manusia yang paling dekat dan dicintai oleh Allah SWT pun tidak mampu membuat Abu Tholib, pamannya, menjadi muslim hingga hembusan nafas terakhirnya. Semua sudah digariskan oleh Tuhan dan harus diterima oleh manusia. Hanya saja, dengan tidak berhasilnya mengislamkan pamannya, bukan berarti Nabi Muhammad SAW berhenti untuk mengajak ummat manusia ke arah perubahan yang lebih baik. Tugas beliau sebagai Rasulullah tetap dijalankan hingga akhir hayatnya.

Tetapi kembali lagi, Rasulullah SAW dan Gatolotjo adalah dua sosok yang sangat berbeda dan tidak boleh disamakan, bagaikan langit dan bumi. Cara yang dilakukan untuk mengajak ke arah perubahan juga pasti berbeda.

Semua itu adalah PERBEDAAN YANG HARUS DITERIMA

Jaka Tingkir

2009-10-27T04:56:00.000-07:00

Bagi di facebook

(oleh: Hamim Tohari)

Hari ini saya ingin menuliskan uneg-uneg lagi. Sebenarnya tulisan ini nggak berjudul, tetapi biar menarik maka saya ambil judul Jaka Tingkir, seolah-olah saya akan bercerita tentang kepahlawanan dan kesaktian seorang pemuda yang terkenal dalam dongeng Jawa (Babad Demak). Mudah-mudahan juga tulisan ini nggak membuat orang tersinggung, karena memang tidak bertujuan untuk menyinggung atau mengoreksi siapa-siapa. Kebetulan juga beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan senior dan seorang sahabat tentang tokoh-tokoh dalam dongeng jawa yang patut untuk ditiru, salah satunya adalah Jaka Tingkir.

Di lingkungan masyarakat Jawa nama Jaka Tingkir memang sangat terkenal. Jaka Tingkir adalah putra dari Ki Ageng Pengging yang setelah kedua orang tuanya meninggal dunia kemudian tinggal seorang diri dan diasuh oleh sanak-saudaranya. Setelah besar, pemuda yang bernama asli Mas Karebet, dibawa oleh budhenya ke Tingkir dan diangkat sebagai anak, sehingga kemudian menggunakan nama Jaka Tingkir.

Singkat cerita, Jaka Tingkir kemudian diangkat menjadi putra angkat Sultan Demak, dan berkat kesaktiannya akhirnya berhasil menjadi panglima perang kesultanan Demak. Namun kesalahan yang dibuatnya tanpa sengaja telah mencampakkannya kembali menjadi rakyat jelata. Tetapi ketekunan dan kegigihannya untuk menebus kesalahan tersebut pada akhirnya mampu membawanya kembali ke puncak kejayaan, yaitu diambil menantu oleh Sultan Demak dan akhirnya dinobatkan menjadi Raja Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya.

Lantas kemana arahnya cerita ini…..? Saya melihat ada persamaan antara bahasa Jawa dengan bahasa Inggris (kalo dihubung-hubungkan dengan cara yang ngarang-ngarang poll.........). Jaka Tingkir adalah seorang pemuda yang tekun belajar dan berpikir sejak kecil hingga akhirnya mendapatkan kedudukan sebagai seorang Raja di sebuah Kesultanan besar di Tanah Jawa tempoe doeloe...... Dalam bahasa Inggris juga ada kata “think” yang artinya berpikir. Orang yang gemar berpikir disebut “thinker”, jadi mungkin Jaka Tingkir bisa juga disebut sebagai Jaka Thinker karena kegemarannya untuk menuntut ilmu dan berpikir demi masa depannya. Tingkir juga merupakan sebuah nama daerah di dekat Salatiga yang merupakan jalur alternatif dari Semarang-Sragen yang sering saya lalui ketika pulang kampung. Saya juga yakin 500 % bahwa masyarakat Tingkir semuanya adalah pemikir. Ada yang mikir masa depan, ada yang mikir sawahnya supaya berhasil panen, ada yang mikir kebau, mikir perut, mikir anak, mikir bebek, bahkan mikir hutang dan lain-lain, yang jelas semuanya mikir..........semuanya adalah thinker, semuanya tingkir, kecuali orang gila. Orang gila punya naluri tapi nggak punya nurani, punya otak tapi nggak punya pikiran, jadi orang gila bukanlah “thinker”…. bukanlah tingkir.

Tetapi dalam tulisan ini saya tidak mengajak para pembaca untuk menjadi Jaka Tingkir yang asal berpikir, tetapi marilah kita menjadi tingkir-tingkir yang positif, kreatif, strategis dan bertanggung jawab.

Saya sering mengikuti rapat-rapat untuk membahas produk dengan beragam materi bahasan, tetapi pada setiap rapat yang justru lebih banyak dibahas adalah kesesuaian format, penulisan dan lain-lain, sementara substansi materi dari produk itu sendiri justru sering terabaikan. Artinya adalah bahwa para tingkir yang diharapkan dapat berdiskusi untuk menghasilkan ide-ide cemerlang, ternyata masih banyak berkutat pada masalah-masalah kecil sehingga melupakan hal-hal besar, substansial dan strategis.

Contoh lainnya, ketika proses pemilu sedang berjalan, para caleg berpikir keras (dan menghalalkan segala cara) untuk bisa terpilih menjadi anggota dewan. Ketika sudah terpilih, mereka berpikir keras untuk mengembalikan biaya besar yang telah mereka keluarkan waktu kampanye. Ketika menjelang akhir masa jabatan, mereka berpikir keras untuk dapat terpilih kembali. Dengan demikian, otak para tingkir-tingkir politis ini kehabisan energi untuk memikirkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Mereka adalah tingkir-tingkir oportunis.

Di dalam lingkungan TNI AD, ketika sedang persiapan untuk mengikuti seleksi pendidikan Seskoad setiap perwira yang memiliki kesempatan selalu berpikir keras supaya bisa lolos seleksi, kemudian belajar keras untuk bisa menghadapi seleksi yang memang super ketat. Tetapi ironisnya, pada saat belajar kebanyakan yang dipikirkan adalah menghapal format, mencari kata kunci..... hingga berpikir siapa yang harus dihubungi agar bisa masuk Seskoad......... luar biasa.... Melupakan apa hakekat pendidikan Seskoad (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat) yang merupakan kawah chandradimuka untuk menggembleng para Pamen TNI AD......... tetapi akhirnya banyak diisi oleh para penghafal format dan para pencari jalan pintas.

Ketika sudah masuk pendidikan Seskoad, maka yang kemudian dipikir adalah bagaimana menikmati kehidupan jadi pasis, dapat ranking bagus, pendidikan segera selesai dan penempatan di tempat yang “basah”. Lha terus kapan para tingkir ini berpikir sesuai dengan tujuan sekolah Seskoad…? Padahal judulnya saja Sekolah Staf dan Komando….. sekolah tertinggi di angkatan. Seharusnya para pasis lebih banyak memulai untuk belajar berpikir strategis….. berpikir luas, tidak sektoral, tidak sempit…tidak hanya sekedar mikir jabatan setelah selesai pendidikan...…

Kemaren saya mengikuti sebuah diskusi dengan para Jaka Tingkir tua untuk membahas sebuah masalah yang sebenarnya tidak terlalu strategis. Sebuah masalah yang sebenarnya sederhana, namun akhirnya menjadi rumit akibat tidak jernihnya pikiran (thinking) dari pihak pihak yang bekepentingan dalam menyikapi kegiatan ini. Di satu sisi para Jaka Tingkir tua (dengan sikap dan bahasa yang lebih bijak) berpikir bahwa generasi muda berusaha untuk menghilangkan peran mereka, disisi yang lain para Jaka Tingkir generasi baru (dengan ego dan emosi yang masih tinggi) menganggap bahwa orang-orang tua ini tidak legowo terhadap apa yang dikerjakan oleh generasi sekarang. Akhirnya, diskusi berakhir tanpa suatu keputusan, dan para peserta pulang masih dengan pikirannya masing-masing.

Dari kegiatan yang saya ikuti hari ini, saya dapat membuat penilaian bahwa kesulitan mendapatkan kesepakatan pada diskusi tersebut diakibatkan oleh “negative thinking” para tingkir yang berkepentingan dalam diskusi tersebut. Kemudian pikiran yang negatif ini di pertajam oleh egosentrisme para tokoh sentral dari kedua pihak. Yang kedua, masalah inti yang di perdebatkan sebelumnya telah ditetapkan, tetapi terkesan diambil tanpa melalui sebuah pengkajian yang komprehensif, dan lebih bernuansa buru-buru serta emosional. Ketika keputusan itu kemudian digugat, barulah dicari-cari argumentasi untuk membenarkan. Harusnya yang dilakukan adalah sebaliknya, sebuah keputusan tidak didasari oleh pemikiran yang emosional, tetapi melalui pengkajian yang komprehensif sehingga argumen-argumen kebenarannya sudah cukup kuat dan tidak rentan untuk digugat. Terakhir, faktor pertama tadi kemudian “membutakan” mata hati dan “mengeraskan kepala” kedua pihak sehingga memicu sikap apriori terhadap pendapat orang lain. Walaupun masing-masing pihak menyampaikan argumen-argumen ilmiah yang rasional dan seharusnya bisa diterima dengan pikiran jernih, tetap saja argumen itu tidak dapat diterima. Akhirnya masing-masing pihak menggunakan argumen-argumen bantahan yang terkesan kurang rasional.

Kembali ke nilai-nilai ”ketingkiran”nya Jaka Tingkir. Walaupun sebenarnya ada juga sedikit unsur “tipu-tipu” pada diri Jaka Tingkir ketika berhasil menaklukkan banteng yang mengamuk, namun secara keseluruhan Jaka Tingkir adalah sosok pemuda yang selalu berpikir positif, berpikir untuk bisa berbuat yang terbaik, berpikir untuk selalu mengembangkan diri, berpikir strategis. Hasil-hasil yang menguntungkan akhirnya datang dengan sendirinya karena orang lain membuat penilaian yang baik. Kedudukan puncak dalam sebuah kerajaanpun akhirnya dapat diraih.

Itulah sebenarnya yang ingin saya ungkapkan. Jaka Tingkir dengan kehidupan dan “ketingkiran” nya telah berlalu ratusan tahun yang lalu, tetapi kita yang hidup pada jaman ini bisa menjadi Jaka Tingkir modern, yang selalu berpikiran maju, berpikiran luas dan jujur, berpikir untuk mengembangkan diri. Jangan Cuma puas menjadi tingkir-tingkir yang hanya berpikir sempit, berpikir jabatan dan kedudukan ataupun berpikir materi tetapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak semestinya.

Berpikir seperti apapun memang tidak akan menghasilkan sesuatu yang nyata tanpa diikuti dengan tindakan atau perbuatan. Namun perbuatan atau pelaksanaan tugas-tugas kita di lapangan akan memberikan hasil guna dan daya guna yang optimal manakala di dasari oleh pemikiran-pemikiran yang positif, kreatif dan inovatif. Dalam agamapun diajarkan bahwa ilmu tanpa amal akan menjadi lumpuh, tetapi amal tanpa ilmu juga berarti buta. Keduanya harus berjalan seimbang dan saling mendukung.

PARODI NYELAK

2009-10-16T01:57:00.000-07:00

Bagi di facebook

(oleh: Hamim Tohari)

Sambil nungguin anak-anak saya sarapan pagi, hari Minggu kemaren saya buka-buka Koran Kompas Online dan ada sebuah tulisan singkat yang menarik dengan judul Parodi Nyelak. Tulisan ini merupakan sebuah kritik sosial yang menggugat kebiasaan “tidak mau antri” yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Parodi nyelak mengambil sebuah contoh peristiwa yang dialami oleh penulis, Samuel Mulia, di sebuah pesta pernikahan yang membuatnya jengkel karena ketika setiap mengantri untuk melakukan suatu kegiatan selalu di “selak” atau diserobot oleh orang lain tanpa basa-basi dan tanpa ada perasaan bersalah sama sekali. Sebuah kondisi yang saya yakin juga banyak ditemui dan dirasakan dimana-mana. Bagi mereka yang memiliki nurani dan etika sosial yang “beradab”, pasti ini merupakan sebuah kondisi yang memprihatinkan. Namun tidak sedikit pula mereka yang memang menikmati kebiasaan buruk ini serta menemukan kepuasan bathin tersendiri apabila berhasil “nyelak” orang lain untuk mengambil keuntungan. Ironisnya, mereka-mereka yang “beradab” pada akhirnya banyak yang justru menyerah oleh keadaan dan berusaha untuk menikmati kebiasaan “nyelak” ini.

Entah dari daerah mana istilah “nyelak” itu diambil, karena di kampung asal saya istilah itu tidak ada. Tetapi darimanapun diambil, saya rasa istilah itu agak mudah dipahami karena terjadi di hampir setiap lini kehidupan sosial masyarakat kita sampai dengan saat ini. Selak menyelak akan sangat mudah ditemukan di tempat-tempat umum, di jalan, di ATM, di halte, di depan lift, di loket bioskop, stasiun kereta, di toilet dan dimana-mana. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat lagi-lagi sering dijadikan sebagai kambing hitam yang disalahkan atas terciptanya kondisi sosial ini. Namun kenyataannya, kebiasaan “nyelak” ini tidak hanya dimiliki orang-orang yang “kurang berpendidikan”, tetapi juga banyak dilakukan orang yang berpendidikan tinggi, yang seharusnya secara moral etika sudah matang.

Waktu mudik lebaran kemaren…. saya juga beberapa kali dibikin jengkel sama orang-orang yang hobi nyelak di jalan raya, udah tau antrean panjang dan orang-orang sudah ngantre dengan tertib…eeee…. tiba-tiba orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi (karena mobilnya bagus-bagus…) pada “nyelak” sak enak udele dewe…..akhirnya kemacetan parah tidak dapat terhindarkan. Padahal kalau semua orang mau ngantre dengan tertib, hal itu akan bisa dihindari. Tetapi itulah realitas yang masih kita hadapi sehari-hari.

Saya mencoba untuk tidak menyebut “selak-menyelak” ini sebagai sebuah budaya (kultur) karena setahu saya budaya itu mengandung nilai-nilai luhur. Kita orang Indonesia yang menjadi bagian dari budaya timur dikenal memiliki nilai-nilai yang luhur (paling tidak menurut pelajaran PMP waktu saya sekolah dulu….), dan seingat saya dalam budaya ketimuran sangat dianjurkan untuk saling menghormati-menghargai dan sejenisnya……serta tidak pernah dianjurkan untuk saling menyelak. Mungkin selak-menyelak ini lebih tepat disebut sebagai kebiasaan, sebuah kebiasaan yang akultural, karena tidak sesuai dengan budaya (kultur) yang berlaku. Saya juga lebih suka menyebut berbagai contoh diatas sebagai sebuah selak-menyelak “lahiriyah”, karena gampang sekali dilihat di berbagai ruang dan waktu diatas bagian bumi yang bernama Indonesia ini. Selak-menyelak sudah menjadi dialektika sosial masyarakat Indonesia.

Nampaknya kebiasaan akultural selak-menyelak ini tidak hanya terjadi pada ranah lahiriyah saja, tetapi sudah jauh merambah pada wilayah “ghoibiyah” alias tidak terlihat, sulit dibuktikan, abstrak….. tetapi terasa dimana-mana. Selak menyelak banyak kita rasakan di antrean untuk meraih kedudukan, jabatan, kesempatan maupun kesejahteraan, baik di perusahaan maupun di setiap lini instansi pemerintahan. Sekali lagi…. ini sulit dibuktikan atau dilihat secara kasat mata, tetapi dapat dirasakan dimana-mana. Sifatnya ghoib seperti setan, iblis, hantu, kuntilanak, gendruwo, thothok uwok…. dan sebangsanya. Tuhan dan malaikat, walaupun ghoib, tidak termasuk dalam kelompok ini, karena Tuhan Maha Baik dan melalui malaikat, yang kemudian diteruskan oleh para Rosul, mengajarkan kebaikan kepada umat manusia.

Saya akan mengambil contoh selak-menyelak ghoib ini di lingkungan TNI AD. Kalau mau jujur kepada diri sendiri (mudah-mudahan nggak dicap ekstrim…..) kita sering mendengar betapa teganya seseorang “menyelak” pada saat orang lain secara normatif sedang menunggu giliran untuk menjadi Danyon, Dandim, Danrem dan Dan-Dan lain-lain. Saya sendiripun sudah berkali-kali mengalami sakitnya “diselak” oleh orang lain pada saat harapan-harapan indah sudah berada di depan mata. Sudah menjadi cerita publik juga adanya kelompok “pasukan siluman” yang hobi menyelak jatah teman-temannya untuk masuk pendidikan Seskoad maupun pendidikan dan penugasan luar negeri. Luar biasanya….. mereka-mereka yang memiliki “uncivilized habits” itulah yang justru akhirnya menjadi orang penting. Sementara manusia-manusia beradab yang dengan sabar mengikuti jejak kakinya secara normatif, justru selalu ketinggalan.

Kembali ke Parodi Nyelak, si penulis menawarkan “nilai-nilai” yang mungkin bisa kita ikuti untuk tidak terjebak pada kebiasan selak-menyelak ini yaitu dengan membiasakan diri untuk:

1. Mendisiplinkan diri. Susah memang, tetapi apa boleh buat. Kita semua tahu, berbuat yang baik dan benar itu susahnya setengah mati dan kadang mengesalkan. Tetapi, seperti susahnya menjalani hidup ini, kita toh tetap harus bertahan hidup dan tak langsung gantung diri. Artinya, mau susahnya seperti apa, ada tujuan akhir yang ingin kita capai. Itu membutuhkan kedisiplinan. Kedisiplinan dalam urusan mengantre juga untuk melatih agar kita tak terlalu egois dan berakhir dengan membahagiakan orang lain.

2. Memiliki tenggang rasa, bukan tegang rasa. Tenggang itu berarti memiliki rasa toleran. Rasa ini tak boleh hanya berlaku saat kita melihat orang kesusahan, tetapi juga saat mau membuat manusia lain berbahagia. Kita ingin anak dan pasangan bahagia, tak mungkin kalau kita tak punya tenggang rasa.

Kalau kita tak bisa memilikinya, anak dan pasangan kita pasti minggat. Mungkin buat mereka yang sedang ditinggalkan seseorang, bisa berpikir salah satu sebabnya adalah tidak adanya tenggang rasa, tetapi malah memupuk tegang rasa.

3. Tidak berpikir pendek. Pendek itu lawannya panjang. Kalau berpikir pendek tak selalu jelek, tetapi umumnya pendek dalam berpikir lebih diasosiasikan dengan tidak berpikir panjang. ”Yaa… iyalah, pendek itu tidak panjang, goblok,” nurani saya berteriak seperti biasa. Nah, kalau berpikirnya pendek, kita hanya bisa berpikir untuk diri sendiri dan tidak mendalam. Kalau panjang, kita memikirkan orang lain juga dan berpikir akibat dari apa yang hendak kita perbuat. Berpikir untuk orang lain dan akibatnya, itu adalah pikiran yang dalam.

4. Bertanya seperti ini—tentu kepada diri sendiri—”Enak enggak yaa… kalau diselak? Sakit hati enggak, ya?” Untuk memulai memahami orang lain, kita harus memahami diri kita sendiri. Sama persis kalau kita menjual jasa, kita tak bisa melayani dengan hati senang pelanggan atau pembeli kalau kita sendiri tak senang dengan pekerjaan kita, tak senang dengan lingkungan di mana kita bekerja.

Makanya kalau kita dijutekin sama penjual jasa, coba pikir mungkin salah satu sebabnya adalah karena ia tidak bahagia. Saya membaca artikel yang ditempelkan teman saya di dinding ruang kerjanya, bunyinya: Stop thinking like a banker, start thinking like a customer.

Bagaimanapun, kita masih harus banyak, dan perlu waktu yang lama untuk, belajar mengikis kebiasaan selak-menyelak ini dari kehidupan kita. Selak-menyelak baik yang ”lahiriyah” maupun ”ghoibiyah” seakan-akan sudah menjadi tumor ganas dalam tubuh kehidupan sosial kita. Bila tidak dikikis sampai ke akar-akarnya, bahkan ke sel-selnya yang paling kecil, akan terus tumbuh menggerogoti tubuh sehat kita, hingga akhirnya lumpuh dan mati.

Banyak orang yang menikmati kebiasaan selak-menyelak ini, karena merasa diuntungkan, tanpa berpikir bahwa itu merugikan orang lain. Sayangnya kita sulit menemukan kebiasaan selak menyelak ini di panti asuhan, rumah jompo maupun kantor pajak. Seandainya ada, alangkah indahnya hidup ini....

Wallahu’alam bis shawab.

NARSISME dalam KEPEMIMPINAN

2009-10-10T03:43:00.000-07:00

Bagi di facebook

(oleh: Hamim Tohari)

Narsis, sebuah istilah yang mulai sering saya dengar kira-kira 1,5 tahun yang lalu karena saya agak kurang gaul, sehingga telat mengenal istilah-istilah seperti itu, walaupun sebenarnya bukan istilah baru. Sering temen-temen bilang “tuh orang narsis banget” ketika melihat gambar atau foto seseorang yang “di cakep-cakepin” atau “digagah-gagahin” atau semacam itulah kira-kira……Kemudian akhirnya saya memiliki pemahaman bahwa istilah narsis itu digunakan untuk memberikan sebutan kepada seseorang yang suka menonjolkan dirinya lewat penggambaran yang seolah-olah menjadi orang “yang paling…..”.

Ternyata pemahaman saya tersebut tidak sepenuhnya benar, walaupun juga tidak salah. Setelah saya buka kamus, ternyata istilah narsis yang sering saya denger itu berasal dari kata narcissism yang berarti suka membanggakan diri sendiri. Memang secara nyata sifat narsis tidak hanya sebatas pada “tampilan foto/gambar yang di cakep-cakepin…..” saja, tetapi jauh lebih luas dari itu dan menyentuh pada aspek psikologis manusia. Namun orang yang suka berfoto dengan pose yang dibuat-buat biar kelihatan seolah-olah paling keren seperti yang dipasang di profile facebook juga termasuk salah satu bentuk perilaku narsis.

Setelah saya baca-baca berbagai artikel, ternyata istilah narsis (narcissism) diambil dari sebuah mitologi yunani dimana seorang kesatria yang bernama Narcissus (ναρκισσος - NARKISSOS) dan parasnya elok bukan main suka memuja dirinya sendiri dan banyak menolak cinta secara kejam dari para wanita yang mencintainya. Sampai suatu saat dia menolak cinta Echo, yang menyebabkan Echo patah hati, dan Narcissus dikutuk sehingga jatuh cinta pada bayangannya sendiri di air kolam .Tanpa sengaja ia menjulurkan tangannya, sehingga ia tenggelam dan tumbuh bunga yang sampai sekarang disebut bunga narcissus yang saya sendiri juga ndak tahu bentuknya.

Istilah "Narsisme" (dengan mengambil kisah Narcissus) pertama kali digunakan dalam psikologi oleh psikiater Austria Sigmund Freud pada tahun 1890-an untuk menggambarkan sifat manusia yang sangat senang mengagumi/melebih-lebihkan dirinya sendiri. Narsisme adalah salah satu bentuk kesombongan manusia dan beberapa pakar psikoanalis mengkategorikan sifat ini sebagai sebuah penyimpangan psikologis pada manusia.

Berbagai karakteristik kepribadian telah dikaitkan dengan narsis. Sebagai contoh, narsis sering didefinisikan sebagai sibuk dengan mimpi-mimpi kesuksesan, kekuasaan, keindahan, dan kecemerlangan serta mencari perhatian dan kekaguman dari orang lain. Berkaitan dengan hal itu, ancaman terhadap harga diri orang yang narsis sering diikuti dengan perasaan marah, tertantang, malu, dan terhina. Seorang narsis juga cenderung lebih memikirkan hak yang harus mereka terima tanpa memikirkan tanggung jawab yang harus dipikul. Menurut American Psychiatric Association, orang yang narsis rentan terhadap kemarahan, rasa malu, rendah diri, dan penghinaan saat mereka dikritik oleh orang lain.

Orang yang memiliki sifat narsis senang melakukan glorifikasi diri yang biasanya diikuti oleh proses psikologis sebaliknya yakni demonisasi (penyetanan orang lain). Contoh perilaku ini paling gampang ditemukan pada saat menjelang pemilu legislatif dimana semua calon berlomba-lomba memasang gambar dirinya dengan berbagai slogan di setiap tempat. Mereka berlomba-lomba untuk mengatakan bahwa dirinyalah yang paling baik, paling pantas dipilih…. Artinya, caleg yang memuliakan dirinya secara berlebihan telah "menyetankan" caleg lainnya. Mereka melakukan itu dengan menghabiskan biaya yang tidak sedikit, dan kemudian ketika akhirnya tidak terpilih, yang muncul adalah kekecewaan, kemarahan, ke-malu-an dan perasaan terhina, yang ujung-ujungnya terjadi stress atau depresi sehingga menuh-menuhin RSJ.

Sebagai sebuah penyimpangan perilaku psikologis, sifat narsis ini juga perlu diwaspadai oleh mereka-mereka yang menjadi atau bercita-cita menjadi pemimpin, karena perilaku seperti ini akan sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Makanya temen2 yang merupakan calon-calon pimpinan TNI masa depan jangan suka narsis di facebook.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh para pakar psikologi, disimpulkan bahwa individu-individu yang memiliki kepribadian narsistik akan membawa dampak yang mendalam atas jalannya sebuah organisasi. Sebagai contoh, para manajer dan supervisor narsistik mungkin memiliki masalah dalam berinteraksi dengan rekan kerja, serta berkomunikasi dengan tingkat yang lebih rendah dan unsur pelaksana. Perilaku seperti itu dapat menyebabkan kurangnya efektifnya proses dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Senada dengan hal tersebut, seorang pemimpin yang mempromosikan visi yang berlebihan dan tidak realistis dapat menyebabkan anggota organisasi kesulitan untuk memahami dan merealisasikannya. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan sebuah organisasi tidak hanya lambat dalam mencapai tujuan tertentu, tetapi mungkin dapat membawa kerugian yang lainnya.

Disamping itu, karena kesombongan yang dimiliki, perasaan untuk selalu mendapatkan pelayanan khusus, kurangnya kepedulian terhadap orang lain, serta keinginannya untuk tetap menjadi pusat perhatian, seorang pemimpin yang narsis akan merasa sulit untuk bekerja secara efektif dalam tim (Lubit, 2002). Akhirnya, pemimpin yang narsis tidak hanya melakukan pekerjaan yang buruk pada mengembangkan orang, tetapi mereka “mengasingkan” bawahan sebagai akibat dari devaluasi mereka terhadap orang lain, memaksakan cara mereka sendiri, kurang empati, dan ingin selalu mengeksploitasi orang lain.

Beberapa pakar psikologis telah mencoba mengkaitkan perilaku narsis ini dengan gaya kepemimpinan yang kharismatik. Ternyata keduanya memiliki keterkaitan, walaupun tidak sepenuhnya sama. Menurut teori kepemimpinan, pemimpin yang kharismatik akan lebih mudah menciptakan ikatan emosional dengan anakbuahnya. Anak buah akan mudah terinspirasi secara antusias untuk memberikan ketaatan, kesetiaan, komitmen, dan pengabdian kepada pemimpin dan menyerahkan semua keputusan kepada sang pemimpin karena dianggap segala yang ada pada diri pemimpin sudah mampu mewakili. Menurut Conger dan Kanungo (1994) pemimpin karismatik berbeda dari pemimpin lain karena kemampuan mereka untuk merumuskan dan mengartikulasikan sebuah visi dan inspirasi perilaku dan tindakan yang menumbuhkan kesan bahwa mereka memiliki misi yang luar biasa.

Nadler dan Tushman (1990) juga melihat seorang pemimpin yang kharismatik sebagai seseorang dengan visi (yaitu, mengartikulasikan sebuah visi, menetapkan harapan yang tinggi, dan pemodelan perilaku konsisten), sebuah energizer (yaitu, menunjukkan kegembiraan pribadi, mengungkapkan keyakinan pribadi , dan mencari, menemukan, dan meraih sukses), dan akhirnya, pendukung (yaitu, mengekspresikan dukungan pribadi, berempati, dan mengekspresikan kepercayaan orang). Dalam situasi krisis, sebuah gaya kepemimpinan karismatik dapat meningkatkan respons organisasi untuk kembali ke keadaan operasi normal. Namun, di sisi lain, sebuah gaya kepemimpinan karismatik juga dapat membuahkan bencana bagi karyawan dan organisasi yang tertimpa masalah (Conger & Kanungo, 1998).

Dalam kaitannya dengan perilaku narsis, para pemimpin karismatik dapat rentan terhadap narsisme ekstrem, yang dapat membawa mereka untuk memposisikan diri secara berlebihan. "perilaku pemimpin dapat menjadi berlebihan, kehilangan hubungan dengan realitas, atau menjadi kendaraan untuk keuntungan pribadi murni" (Conger & Kanungo, hal 211). Lebih jauh lagi, narsisme dapat menyebabkan pemimpin karismatik melebih-lebihkan kemampuan mereka dan meremehkan peran serta keterampilan orang lain. Akhirnya, para pemimpin narsistik, yang memiliki perasaan sebagai orang yang paling penting, ditambah dengan kebutuhan untuk menjadi pusat perhatian, akan sering mengabaikan sudut pandang orang lain dalam organisasi, serta pengembangan kemampuan kepemimpinan bagi pengikutnya. Perilaku seperti itu tidak hanya membahayakan diri pemimpin itu sendiri, tetapi juga anakbuah, karyawan perusahaan, serta organisasi yang dipimpinnya.

Sebagai kesimpulan, saya menyarankan kepada rekan-rekan saya, para calon pimpinan TNI masa depan. Belajarlah mulai dari sekarang untuk tidak berperilaku narsis. Penghargaan, rasa hormat, respek, loyalitas dan sejenisnya tidak harus didapatkan dari orang lain dengan cara-cara yang narsis, cara-cara yang melebih-melebihkan diri sendiri seolah-olah kita ini adalah orang “yang paling…..”. Mari kita raih semua itu dengan karya nyata, tidak dengan kepura-puraan. Mari kita kikis secara perlahan-lahan kultur yang terlalu mendewa-dewakan “tampilan luar” sehingga seringkali melupakan inner quality yang lebih substansial untuk diperhitungkan. Janganlah kita bawa arah organisasi ini sesuai dengan keinginan kita (atau suka-suka kita) yang memimpin, tetapi mari kita bawa ke arah yang seharusnya, sesuai dengan norma-norma kehidupan organisasi yang benar karena TNI bukanlah punya kita yang kebetulan memimpin. TNI adalah punya rakyat dan rakyatlah yang sebenarnya memiliki hak untuk menentukan arah jalannya organisasi TNI. Kita hanya mengemudikan ke arah dikehendaki oleh rakyat sambil membenahi semua perangkat yang sudah mulai rusak dan ketinggalan jaman.

SERVANT LEADER

2009-10-04T21:20:00.000-07:00

Bagi di facebook

(sebuah renungan di Hari TNI ke-64)

(oleh: Hamim Tohari)

Dalam sebuah kesempatan, saya pernah mendengar Komandan saya menyampaikan bahwa "the ultimate wisdom" dari seorang pemimpin adalah ketika dia mampu memposisikan dirinya sebagai pelayan bagi organisasi atau anakbuahnya, sebuah prinsip yang luar biasa dan pasti sangat sulit untuk mewujudkannya. Dalam sebuah organisasi sosial mungkin karakter kepemimpinan melayani ini dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan dan mengaplikasikan nilai-nilai moral sosial yang baik pula. Tetapi untuk model organisasi yang memiliki pattern hirarkhis yang “kaku” hal ini mungkin sulit untuk diimplementasikan, karena seringkali terjadi proses pengambilan keputusan dan perintah yang cepat dan tepat untuk mengatasi suatu masalah. Dalam hal ini yang lebih menonjol adalah “perintah untuk diikuti”, yang seringkali tidak disenangi oleh orang lain, sehingga sifat “pelayanan” diabaikan.

Dalam sebuah buku berjudul Leadership (Robert P. Vecchio) yang merupakan kumpulan tulisan tentang kepemimpinan, beberapa diantaranya membahas tentang konsep servant leadership ini. Teman kuliah (sekaligus teman FB) saya, Rohmat Haryadi, juga pernah menulis sebuah buku yang berjudul Servant Leader (sayang saya belum dapat copy nya untuk dibaca….)

Konsep servant leadership ini diluncurkan oleh Robert K. Greenleaf pada tahun 1970 dalam sebuah esai, "Servants as leader," di mana ia menciptakan istilah "servant-leader" dan "servant leadership." Greenleaf kemudian menulis sejumlah esai tambahan tentang berbagai aspek kepemimpinan pelayan. Sejak kematiannya pada tahun 1990, konsep ini banyaik dikembangkan oleh penulis lain seperti James Autry, Ken Blanchard, Jim Hunter, Ken Jennings, Kent Keith, George SanFacon, dan Larry Spears.

Untuk menjadi pemimpin-pelayan, seseorang harus memiliki untuk kualitas untuk mendengarkan, komitmen untuk pertumbuhan, visi jauh ke depan, membangun komunitas dll.

Konsep Servant Leader ini sebenarnya sudah ada sejak jaman dahulu kala. Pada abad ke-4 SM Chanakya menulis dalam bukunya Arthashastra bahwa:

"Raja [pemimpin] akan dianggap baik, bukan dari apa yang menyenangkan dirinya sendiri, tetapi apa yang menyenangkan rakyatnya [pengikutnya]" "raja [pemimpin] adalah pelayan yang dibayar dan menikmati sumber daya negara bersama-sama dengan orang lain."

Ada sebuah ungkapan China yang berhubungan dengan servant leadership dalam Tao Te Ching, yang ditujukan kepada Lao-Tzu, yang diyakini tinggal di Cina kira-kira antara 570 SM dan 490 B.C.:

"Jenis tertinggi penguasa adalah seseorang yang keberadaannya ditengah pengikutnya hampir tidak disadari. Kemudian datang seseorang yang mereka cinta dan puji. Kemudian datang seseorang yang mereka takuti. Kemudian datang seseorang yang mereka benci dan ditentang. Bila Anda tidak memiliki kepercayaan, orang lain tidak akan percaya kepada Anda. Pemimpin yang bijaksana adalah orang yang merendahkan diri dan tidak banyak bicara. Ketika tugasnya selesai dan sesuatu telah selesai, Semua orang mengatakan, 'Kami sendiri telah mencapai hal itu! "

Kembali kepada konsep modern dari Servant Leadership yang dikemukakan oleh Greenleaf. Dalam esainya Greenleaf menggambarkan pelayan-pemimpin sebagai:

"The servant-leader is servant first… It begins with the natural feeling that one wants to serve, to serve first. Then conscious choice brings one to aspire to lead. That person is sharply different from one who is leader first, perhaps because of the need to assuage an unusual power drive or to acquire material possessions…The leader-first and the servant-first are two extreme types. Between them there are shadings and blends that are part of the infinite variety of human nature.

The difference manifests itself in the care taken by the servant-first to make sure that other people’s highest priority needs are being served. The best test, and difficult to administer, is: Do those served grow as persons? Do they, while being served, become healthier, wiser, freer, more autonomous, more likely themselves to become servants? And, what is the effect on the least privileged in society? Will they benefit or at least not be further deprived?"

Sepuluh karakteristik servant leader (Greenleaf, RK, 2003):

1. Mendengarkan. Pemimpin memiliki komitmen yang mendalam untuk mendengarkan dengan penuh perhatian kepada orang lain.
2. Empati. Berusaha untuk memahami dan berempati dengan orang lain.
3. Menyelesaikan masalah. Belajar untuk menyelesaikan masalah adalah sebuah kekuatan yang besar untuk transformasi dan integrasi. Salah satu kekuatan besar dari servant leadership adalah potensi untuk menyelesaikan masalah diri sendiri dan orang lain.
4. Kesadaran. Kesadaran umum dan terutama kesadaran diri, memperkuat pelayan-pemimpin.
5. Persuasif. Seorang servant-leader lebih mengutamakan tindakan-tindakan persuasif, daripada menggunakan otoritas posisional seseorang.
6. Konseptual. Servant-leader berusaha untuk memupuk kemampuan mereka untuk 'mimpi mimpi yang besar'. Kemampuan untuk melihat masalah (atau organisasi) dari perspektif konseptual berarti bahwa kita harus berpikir di luar realitas keseharian.
7. Visi ke depan. Kemampuan untuk memahami pelajaran dari masa lalu, realitas masa kini, dan kemungkinan konsekuensi dari keputusan untuk masa depan.
8. Stewardship. Komitmen atas kepercayaan yang lain.
9. Komitmen terhadap perkembangan individu. Servant-leader sangat berkomitmen untuk pekembangan masing-masing individu di dalam institusi nya.
10. Membangun kebersamaan di antara mereka yang bekerja dalam suatu organsiasi.

James Sipe dan Don Frick, dalam buku The Seven Pillars of Servant Leadership, menyatakan bahwa servant leader memiliki karakter individu untuk melayani orang sebagai yang utama, komunikator yang terampil dan penuh kasih, kolaborator, memiliki visi jauh ke depan, dan lain-lain.

Berbeda dengan pendekatan kepemimpinan top-down gaya hierarkis, kepemimpinan pelayan menekankan kolaborasi, kepercayaan, empati, dan etika penggunaan kekuasaan. Dengan kesadarannya membuat keputusan untuk memimpin dengan tujuan untuk lebih melayani orang lain, bukan untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri.

Dari berbagai argumen diatas, dapat diambil sebuah garis besar kesimpulan bahwa seorang pemimpin yang bertipe servant leader memiliki karakter:

* Mengabdikan diri untuk melayani kebutuhan organisasi dan anakbuahnya.
* Fokus pada pemenuhan kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya.
* Mengembangkan anakbuah untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi.
* Melatih dan mendorong ekspresi diri anakbuah.
* Memfasilitasi pertumbuhan pribadi dalam semua orang yang bekerja dalam organisasi.
* Mendengarkan dan membangun rasa kebersamaan.

Luar biasa seandainya model kepemimpinan melayani ini dapat diterapkan di setiap bentuk organisasi, termasuk organisasi militer. Pada awal tulisan ini, penerapan konsep servant-leadership pada organisasi militer yang memiliki pattern hirarkhis yang ”kaku” mungkin agak sulit. Tapi ”wisdom dasar” yang ada di dalamnya sebenarnya sangat relevan untuk diterapkan dalam setiap jenis organisasi, yaitu ”komitmen tanpa pamrih untuk memajukan organisasi dan anakbuah”

Secara realitas, implementasi model kepemimpinan ”servant leadership” ini rasanya masih akan sangat sulit bagi kehidupan kepemimpinan TNI pada saat ini. TNI yang lahir dan bertumbuh kembang di dalam masyarakat Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh sosio kultural masyarakat yang berkait erat dengan kehidupan monarkis dimana seorang pemimpin lebih banyak tercipta untuk ”dilayani” dan ”dikasih upeti”. Masih banyak berkembang persepsi ortodoks bahwa pemimpin itu memiliki hak untuk ”serba dilayani” melebihi tanggung jawabnya untuk melayani. Gambaran para raja yang duduk ”methengkrang” dikelilingi dayang-dayang dan para ”kawulo” seolah-olah merupakan sebuah hak bagi pemimpin walaupun hidup di jaman modern.

Tetapi kita tidak boleh pesimistis atas keadaan ini, usia kita ”baru” 64 tahun pada hari ini, dan perjalanan kita masih sangat panjang. Reformasi internal untuk membawa TNI menjadi organisasi yang lebih modern dan profesional baru berjalan 1 dasawarsa dan sedang memasuki gerbang dasawarsa kedua. Semua masih dalam proses dan proses itu akan terus dilaksanakan sampai cita-cita dan harapan seluruh bangsa Indonesia tercapai.

Komitmen generasi muda TNI untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih positif sangat diperlukan. Jangan kita takut kehilangan ”hak untuk dilayani” seperti yang didapatkan para senior kita. Mari kita pikul ”tanggung jawab untuk melayani” untuk mendapatkan ultimate value sebagai seorang pemimpin sejati demi membawa TNI ke arah yang lebih baik.

DIRGAHAYU TNI KE 64, SEMOGA TETAP JAYA

PERANG DAN STRATEGI

2009-09-29T20:20:00.000-07:00

Bagi di facebook

mengingat kembali teori-teori strategi dari para pakar strategi klasik

(oleh: Hamim Tohari)

Sekedar berbagi apa yang pernah saya baca, kepada rekan-rekan dan para pembaca blog ini, walaupun mungkin juga nggak akan dibaca karena tulisan seperti ini tidak se-menarik tulisan-tulisan yang bersifat menghibur.

Ketika Negara kita menghadapi potensi konflik dengan negara lain seperti sekarang ini, rasanya penting untuk kita mengkaji pikiran-pikiran strategis dari para pakar strategi klasik seperti Sun Tzu, Carl von Clausewitz, Machiavelli, Jomini dan lain-lain. Dengan pengkajian ini, diharapkan kita menjadi sadar bahwa banyak ilmu-ilmu kemiliteran yang harus kita ingat kembali untuk mendasari kesiapan kita menghadapi tuntutan profesionalisme kemiliteran. Secara universal bisa dikatakan bahwa fungsi pokok dari tentara adalah bertempur atau menjadi eksekutor utama dalam perang. Disini harus dibedakan pengertian pertempuran (battle) dan perang (war) karena perang mempunyai cakupan yang jauh lebih besar dan komplek daripada pertempuran. Perang melibatkan semua komponen dan potensi negara.

Perang itu sendiri merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan politis dan pelaksanaannya hanya bisa ditentukan oleh keputusan politis para pemimpin negara, bukan para komandan militer. Pengertian perang dan kaitannya dengan politik yang paling populer mungkin bisa diambil dari ungkapan seorang pakar strategi klasik dari barat yaitu Carl von Clausewitz bahwa, “…… (W)ar is not merely an act of policy but a true political instrument, a continuation of political intercourse, carried on with other means. The political object is the goal, war is the means of reaching it, and means can never be considered in isolation from their purpose.” (On War, hal. 87) Disini terlihat bahwa antara perang dan politik mempunyai keterkaitan yang sangat erat, bahkan tidak bisa dipisahkan. Sama halnya dengan membicarakan perang dan pertempuran, pembicaraan tentang strategi juga harus dibedakan dengan pembicaraan tentang taktik, karena strategi mempunyai lingkup yang jauh lebih luas dibandingkan dengan taktik. Pembahasan tentang strategi itu sendiri juga tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang politik.

Tulisan ini disamping bertujuan untuk lebih mengingatkan, dan mungkin memperkenalkan kita kepada pemikiran-pemikiran pakar strategi klasik, juga memberikan gambaran sebagai bahan perbandingan dengan konsep-konsep strategi yang di anut oleh para tokoh atau pendiri TNI seperti Jenderal Soedirman, Jenderal A.H. Nasution dan lain-lain. Disamping itu, konsep-konsep strategi yang ditulis ratusan tahun yang lalu (Sun Tzu dan Machiavelli) serta pada kisaran Perang modern di daratan Eropa (Clausewitz, Jomini dan Liddell Hart) mungkin akan sangat berguna bagi kita yang hidup pada abad ke-21 ini dimana warna perang dan pertempuran sudah sangat jauh berubah dibandingkan dengan masa-masa dimana konsep-konsep tersebut ditulis. Kita mungkin bisa memberikan penilaian apakah secara umum konsep dan logika dari perang dan strategi itu bersifat universal dan tidak berubah, ataukah diperlukan penyesuaian pada berbagai hal akibat berkembangnya situasi politik dan tekhnologi perang itu sendiri.

Perang dan Strategi

Seperti disebutkan dalam bagian pendahuluan, pengertian perang menurut Clausewitz, dan diterima secara universal adalah, “….a continuation of political intercourse, carried on with other means. The political object is the goal, war is the means of reaching it.” Jadi perang merupakan sarana untuk mencapai tujuan politik, disamping perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari konflik politik yang menggunakan cara lain. Kaidah universal yang lain yang juga harus diperhatikan adalah bahwa perang haruslah di dasarkan pada keputusan politis dan tujuan dari perang juga ditentukan oleh para pemimpin politik, bukan pemimpin militer. Sun Tzu yang hidup pada masa jauh sebelum Clausewitz dan dari belahan dunia yang berbeda ternyata juga memiliki penekanan yang sama dalam pembahasan hubungan antara prang dan politik. Hal ini yang lebih memperjelas universalitas kaidah perang.

Sejarah perang Amerika Serikat di Vietnam semakin membuktikan bahwa kaidah perang seperti tersebut diatas disamping berlaku universal juga bisa dikatakan aplikatif lintas waktu. Kegagalan Amerika Serikat di Vietnam (secara politis) mungkin merupakan kegagalan pertama Amerika dalam sejarah modernnya. Meskipun di berbagai kawasan Vietnam militer Amerika memperoleh keunggulan (karena keunggulan tekhnologi) tetapi secara umum Amerika dianggap gagal, karena kemenangan militer tidak diikuti oleh kemenangan politis. Banyak kontroversi yang menyertai pengiriman tentara Amerika ke Vietnam, bahkan sebagian besar tentara yang dikirim ke Vietnam pun bertanya untuk apa mereka berada disana.

Sejak kegagalan tersebut, pada dekade tahun 70-an para pemikir dan siswa di berbagai War Colleges mulai mencoba mengadakan evaluasi dan mereka mengkaji kembali teori strateginya dua orang tokoh klasik Sun Tzu dan Clausewitz. Akhirnya mereka sampai pada suatu kesimpulan bahwa perang dan politik tidak bisa dipisah-pisahkan seperti yang selama ini mereka kira; bahwa kemenangan militer di medan pertempuran tidak secara otomatis menjamin kemenangan politis; bahwa semua peperangan, khususnya yang berlangsung lama, memerlukan dukungan politik rakyat serta kesepakatan dimana dalam hal ini perang membawa nama rakyat. Mereka juga menyadari betul bahwa militer hanyalah salah satu cara untuk memperoleh kemenangan dan salah satu cara yang digunakan dalam perang.

Teori ini mungkin agak sulit untuk dikorelasikan dengan keadaan pada perang merebut Kemerdekaan RI karena pada masa itu Indonesia belumlah membentuk sebuah negara, sampai Proklamasi Kemerdekaan, dan kekuatan bersenjata yang berperang sebagian besar (atau seluruhnya) hanyalah merupakan kelompok-kelompom rakyat bersenjata. Tetapi kesatuan tujuan antara para pimpinan militer dan pemimpin politik mulai terlihat setelah secara resmi Indonesia menjadi negara melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan militer terwadahi dalam organisasi BKR/TKR serta pimpinan politik dan pimpinan militer sudah ditunjuk secara resmi. Kekuatan itulah yang pada waktu itu mampu menyatukan apa yang dinamakan national interest bangsa Indonesia sehingga kita bisa tetap menjadi bangsa yang merdeka hingga saat ini. Meskipun sempat terjadi perbedaan prinsip antara pemimpin politik (Soekarno) dan pemimpin militer (Soedirman) ketika menghadapi tekanan Belanda (Soekarno menyerah sedangkan Soedirman lebih memilih melanjutkan perlawanan dengan gerilya), namun secara utuh bangsa Indonesia yang baru saja merdeka tetap mempunyai kesatuan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja di dapatkan.

Ada sebuah paradigma tradisional tentang strategi yang berisi asumsi-asumsi dan observasi tentang perang yang ditulis oleh seorang professor Strategi dari Naval War College, Michael I. Handel. Paradigma tersebut berbunyi:

Karena perang melayani kepentingan politik suatu negara, perang hampir selalu berkaitan dengan sebuah tujuan yang rasional, minimal pada awal pelaksanaannya. Hal ini juga menjelaskan mengapa pemimpin politik, bukan militer, harus memegang kendali dan memberi arah pada jalannya perang pada level tertinggi.
Meskipun perang seharusnya tidak menjadi jalan pertama untuk penyelesaian masalah, tetapi perang juga tidak harus selalu menjadi jalan terakhir. Pada kondisi dan situasi tertentu, perang bisa merupakan cara yang paling efektif dan bahkan mungkin merupakan satu-satunya cara untuk mendukung kepentingan politik negara.
Aspek-aspek rasional dari perang meliputi, inter alia, pembentukan tujuan yang jelas, perhitungan untung rugi apabila sebuah perang dibuat secara berlanjut. Secara ideal, perang harus dimenangkan secepat mungkin dengan perhitungan kerugian yang sekecil-kecilnya.
Meskipun titik berat yang normatif dari pelaksanaan perang adalah bagaimana perhitungan untuk perang dilaksanakan serasional mungkin, tetapi paradigma strategi klasik juga mengenal bahwa beberapa factor dapat membatasi rasionalitas dari perhitungan tersebut. Faktor-faktor tersebut diantaranya, friksi di dalam, peluang dan ketidak pastian, kesabaran yang tidak terkontrol, ketidak mampuan dan berbagai tingkah laku yang tidak rasional dari para pemimpin. Sebagai tambahan, perang biasanya dimulai dengan perhitungan-perhitungan rasional untuk mendukung kepentingan politik negara, dan kemudian kehilangan rasionalitasnya pada saat mereka keluar dari kontrol. Lebih jauh, paradigma ini melihat kenyataan bahwa kadang-kadang perang dilakukan secara rasional untuk tujuan-tujuan yang tidak rasional.
Kegiatan-kegiatan politis, diplomatis, ekonomis dan lain-lain yang digunakan untuk menekan musuh tidak boleh berhenti pada saat terjadinya konflik antar negara dan mungkin sama pentingnya dengan kegiatan-kegiatan militer. Lebih jauh paradigma ini melihat bahwa keunggulan militer saja tidak cukup. Kemenangan yang diperoleh oleh militer harus dikonsolidasikan dengan unsure-unsur politik dan diplomatic karena kemenangan yang diperoleh harus bisa diterima oleh musuh dan setelah kemenangan tersebut diharapkan bisa tercipta perdamaian yang lebih baik.
Yang terakhir, paradigma tradisional yang berdasar pada observasi terhadap sifat dasar manusia dan kenyataan sejarah terlihat pesimistis dalam arti bahwa paradigma tersebut mengasumsikan bahwa perang tidak mungkin ditiadakan sama sekali. Konflik dan kekerasan merupakan bagian parallel yang menyertai hubungan antar negara. Dengan demikian, meskipun sebagian dari perang bisa dicegah, tetapi secara umum perang itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari sejarah yang berlangsung.(Masters of War, Classical Strategic Thought, 1996, hal. xiv – xv)

Membaca paradigma tersebut dan membuat kaitannya dengan kenyataan perang yang terjadi di berbagai kawasan, terlihat bahwa paradigma tersebut berlaku secara universal dan penyimpangan terhadap norma-norma universal tersebut bisa berakibat sangat merugikan pada suatu negara. Pengalaman Indonesia di Timor-Timur mungkin bisa merupakan indikasi penyimpangan terhadap kaidah-kaidah universal tersebut. Kita melihat bahwa kemenangan militer pada saat pembebasan Timor-Timur pada tahun 1975 tidak diikuti oleh langkah-langkah politis, diplomatis dan ekonomis yang mengakibatkan kemenangan pihak Indonesia dan kedatangannya diterima oleh masyarakat Timor-Timur. Akibatnya, timbul perasaan tidak puas sehingga terjadi penolakan yang mengakibatkan konflik berkepanjangan dan diakhiri dengan lepasnya kembali Timor-Timur dari wilayah Indonesia pada tahun 1999.

Akankah kejadian serupa bisa terjadi pada Irian dan Aceh? Kemungkinan itu akan selalu ada apabila pemerintah atau para pemimpin politik dan militer di Indonesia tidak menyadari pentingnya kaidah-kaidah perang (konflik) yang berlaku secara universal tersebut. Tetapi akan menjadi tidak baik pula apabila terjadi ketakutan yang berlebihan untuk melakukan sebuah aksi. Aksi militer terhadap daerah konflik vertikal bisa saja di laksanakan asalkan didasarkan pada perhitungan yang matang dan rasional bahwa aksi tersebut nantinya bisa diikuti dengan tindakan-tindakan politis, diplomatis dan ekonomis yang memadai, sehingga kehancuran yang ditimbulkan oleh perang atau aksi militer segera bisa direhabilitasi dengan baik dan hasilnya diterima oleh rakyat setempat. Yang paling penting disini adalah bagaimana pemerintah atau para pemimpin menerapkan manajemen konflik dengan benar. Strategi yang diterapkan oleh pemerintah, termasuk aksi-aksi yang diambil untuk penyelesaian konflik, diantaranya aksi militer, diplomasi, politik, ekonomi dan lain-lain harus tetap berpedoman pada kaidah-kaidah umum yang berlaku, tentunya dengan tetap memperhatikan faktor kultural.

Pelaksanaan perang itu sendiri bisa dilihat dari 3 sudut pandang hirarkhis, yaitu tataran strategis, operasional dan taktis. Pada tataran strategis, perang harus dilihat sebagai sebuah permasalahan yang merupakan bagian dari hal-hal yang mengikuti proses hubungan antar negara. Pada tataran ini juga perang harus dilihat sebagai sebuah hal yang sangat komplek, karena melibatkan banyak unsur didalamnya, bahkan bisa dikatakan semua komponen suatu bangsa bisa di gerakkan dalam rangka perang. Dalam hal ini, seperti diuraikan diatas, mayoritas pakar strategi klasik dan modern sepakat bahwa perang harus didasarkan pada kepentingan negara.

Pada tataran operasional, perang bisa dilihat dari aspek pengerahan kekuatan militer. Dalam hal ini perang harus didasarkan pada perencanaan dan perhitungan yang tepat untuk memperoleh hasil yang maksimal. Pada level inilah terlihat beberapa perbedaan sudut pandang antara para pakar strategi yang mungkin banyak diakibatkan oleh pengaruh situasi, geografi, serta perkembangan tekhnologi perang. Contoh yang bisa dikemukakan disini adalah ketika Sun Tzu lebih memilih kemenangan tanpa pertempuran atau pertempuran merupakan jalan terakhir, Clausewitz berpendapat bahwa pada berbagai kondisi, perang merupakan cara yang paling efektif, atau bahkan bisa merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh kemenangan. Pada tataran operasional ini Jomini berargumen bahwa perang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan menggunakan perhitungan-perhitungan yang cermat dan rasional, sedangkan Machiavelli lebih melihat hal-hal yang tidak rasional yang bisa mempengaruhi hasil dari peperangan, untuk itu Machiavelli menekankan perlunya pemimpin militer memiliki intuisi.

Tataran taktis dari perang lebih banyak membahas bagaimana pasukan di medan pertempuran bertempur dengan cara-cara tertentu untuk mencapai kemenangan militer. Pada level ini pula banyak terlihat perbedaan pandangan antara para pakar strategi klasik. Sun Tzu yang hidup pada sekitar tahun 400SM menganggap bahwa intelijen, pengelabuhan dan pendadakan merupakan factor yang sangat dominan dalam menentukan hasil sebuah perang. Sementara itu Clausewitz, Machiavelli dan Jomini yang hidup pada jaman, budaya dan kondisi geografis yang berbeda menganggap bahwa intelijen, pengelabuhan dan pendadakan lebih banyak membuang-buang waktu dan tidak efektif. Mereka yang hidup pada waktu dimana pengerahan pasukan besar-besaran lebih banyak mendominasi jalannya peperangan menganggap bahwa pengerahan pasukan yang besar untuk menyerang bagian-bagian vital dari musuh merupakan factor yang sangat penting.

Konsep strategi itu sendiri ternyata sulit untuk di definisikan. Berbicara mengenai strategi, sering terjadi kerancuan antara pengertian strategi itu sendiri dan pengertian operasi serta taktik. Sering orang berpikir apabila berbicara tentang strategi haruslah selalu berkait dengan pertempuran yang melibatkan aksi-aksi militer, padahal pengertian yang sebenarnya jauh lebih luas daripada itu.

Taktik, menurut International Military and Defense Encyclopedia, adalah “the art of fighting battles.” Atau seni melaksanakan pertempuran. Hal ini merupakan level operasional dan sekaligus merupakan inti dari perang. Sedangkan strategi menurut definisi yang dikemukakan seorang pakar strategi modern, Liddell Hart, adalah “the art of distributing and applying military means to fulfill the ends of policy.”(Strategy, 1967, hal. 335) Menurut Clausewitz strategy is the use of engagement for the purpose of the war.. Definisi Clausewitz terhadap pengertian strategi ini lebih luas dari Liddle Hart dimana diperlukan pengerahan seluruh sumber daya yang ada pada suatu negara. Beberapa konseptor strategi yang lain seperti Jomini dan Moltke juga cenderung menganut pengertian bahwa strategi sangat berkaitan dengan pengerahan kekuatan militer dalam perang untuk mencapai tujuan politis.

Definisi tentang strategi yang paling modern dan dianut khususnya oleh negara-negara barat adalah definisi yang dikemukakan oleh U.S. Joint Chiefs of Staff yaitu:

Strategy is the art and science of developing and using political, economic, psychological, and military forces as necessary during peace and war, to afford the maximum support to policies, in order to increase the probabilities and favorable consequences of victory and lessen the chances of defeat. (Handel, hal. 36)

Dari definisi strategi yang dikemukakan oleh berbagai tokoh strategi dunia tersebut dan khususnya definisi kontemporer dari Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat bisa dilihat bahwa dalam membicarakan strategi kita tidak boleh hanya terpaku kepada gambaran tentang pertempuran yang melibatkan aksi militer secara berdiri sendiri. Kegiatan-kegiatan politis, ekonomis, pesikologis dan lain-lain yang menyertai pelaksanaan perang haruslah menjadi bagian dari pemikiran kita.

Sejarah mencatat ada dua tokoh strategi yang sangat penting dan sering dianggap mewakili pemikiran strategis Barat dan Timur meskipun pada sebagian besar pembahasannya terdapat kesamaan konsep. Dua tokoh tersebut adalah Sun Tzu, pemikir strategi dari Cina yang dianggap mewakili konsep-konsep atau pemikiran strategis dunia Timur, dan Carl Von Clausewitz dari Jerman yang pemikiran-pemikirannya banyak dianut oleh negara-negara belahan dunia Barat. Selain mereka, masih ada beberapa pemikir-pemikir strategis terkenal yang konsep-konsepnya sebagian berada pada tengah-tengah antara konsep Sun Tzu dan Clausewitz. Tokoh tokoh tersebut diantaranya Machiavelli, Jomini, Moltke, T.E. Lawrence, Liddell Hart dan Mao Zedong.

Sayangnya tokoh-tokoh besar yang dimiliki oleh sejarah Indonesia tidak banyak menuliskan idenya menjadi teori-teori strategi yang bisa dibaca luas sehingga agak sulit untuk membuat perbandingan dengan tokoh-tokoh dari negara lain yang peradaban dan budayanya memang berkembang lebih maju seperti negara-negara Eropa dan Cina. Mahapatih Gajah Mada dari jaman kerajaan Majapahit yang mampu menyatukan Nusantara dan membawa Majapahit ke jaman keemasan tidak meninggalkan tulisan-tulisan yang bisa dipakai untuk mempelajari konsep strategisnya. Yang ada lebih banyak berupa tulisan sejarah dari orang lain tentang kebesaran sang Mahapatih beserta keberhasilan-keberhasilannya. Padahal mungkin Gajah Mada punya konsep strategis dan taktis yang digunakan pada saat melaksanakan ekspansi ke kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya sehingga mencapai keberhasilan yang besar.

Yang mungkin bisa sedikit menggambarkan ide strategis Gajah Mada adalah pada kejadian yang paling terkenal, yaitu Perang Bubat yang sekaligus menjadi awal dari kemunduran Gajah Mada. Pada peristiwa tersebut, kelihatan kecenderungan dan kemiripan konsep sang Patih dengan konsep strategisnya Clausewitz. Dengan ambisinya yang besar, Gajah Mada lebih memilih pengerahan pasukan yang besar untuk menyerang musuh yang relatif lebih kecil pada titik lemahnya dan di tempat yang menguntungkan buat pasukan Majapahit. Hal itu dilaksanakan pada saat sang Raja Hayam Wuruk (pemimpin politik) sedang mengupayakan langkah diplomatis politis (mengambil putrid Pajajaran sebagai istri). Gajah Mada terkesan menganggap bahwa pengerahan pasukan yang besar merupakan satu-satunya cara yang paling efektif untuk memperoleh kemenangan (seperti konsep Clausewitz). Tetapi pada akhirnya langkah yang diambil Gajah Mada menemui kegagalan meskipun secara militer dia memperoleh kemenangan. Disini bisa terlihat bahwa kegagalan Gajah Mada (secara politis) karena terjadinya penyimpangan dari kaidah-kaidah perang internasional bahwa perang harus dilaksanakan untuk kepentingan negara dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan atau langkah-langkah politis. Kemenangan militer Gajah Mada tidak diikuti dengan langkah-langkah politis karena sang pemimpin politik (Hayam Wuruk) mengalami kekecewaan, dan akhirnya ini merugikan sang Patih sendiri.

Secara taktis, konsep Gajah Mada pada perang Bubat terlihat mirip dengan konsepnya Sun Tzu, yaitu mengadalkan pendadakan dan penyerangan pada saat musuh lengah dan lemah. Hal itu menguntungkan bagi Gajah Mada karena kondisi geografis, dan kultur pada saat itu sangat cocok untuk aplikasi taktik tersebut.

Tokoh-tokoh dalam negeri lainnya yang besar pada jaman yang lebih modern seperti Jenderal Soedirman dan Nasution lebih jelas kemiripannya dengan Sun Tzu. Perang Gerilya yang dilakukan oleh Soedirman dan yang akhirnya di teorikan oleh Nasution menunjukkan arah kecondongan tokoh-tokoh tersebut kepada konsep strategisnya Sun Tzu.

Pada pembahasan selanjutnya akan dikutip beberapa konsep penting dari tokoh-tokoh strategi Barat dan Timur yang sangat berpengaruh dan diharapkan bisa dijadikan bahan perbandingan dengan konsep-konsep strategi yang dianut oleh negara dan angkatan perang kita.

Sun Tzu

Sun Tzu dengan tulisannya yang sangat terkenal, The Art of War, bisa dianggap sebagai seorang konseptor militer terbesar di belahan dunia bagian timur. Sebagai seorang bangsawan negeri Cina yang terkenal dengan budayanya yang tinggi dan kaya, konsep strategi Sun Tzu telah mempengaruhi pemikiran-pemikiran tentang strategi pada masa-masa berikutnya di hampir seluruh penjuru dunia, bahkan di negara-negara barat sekalipun sampai dengan sekarang. Konsep strategi Sun Tzu selalu menjadi pembicaraan yang menarik di kalangan pakar-pakar strategi, bahkan aplikasinya telah memasuki berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan bisnis dan ekonomi. Buku The Art of War sendiri sampai sekarang masih banyak membanjiri toko-toko buku di berbagai belahan dunia ini.

Dalam tulisannya, Sun Tzu secara umum menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum perang itu sendiri dilaksanakan. Pada tataran strategis, Sun Tzu sangat berfokus pada kepentingan-kepentingan suatu negara di dalam penggunaan kakuatan militer. Salah satu kalimat yang dituliskan mengenai hal ini adalah. “Jika bukan karena kepentingan negara, jangan bertindak. Jika tidak yakin akan berhasil, jangan menggunakan kekuatan militer. Jika tidak dalam bahaya (terancam) jangan bertmpur.” (The Art of War, hal. 142) Phrase ini merupakan salah satu prinsip yang sangat signifikan yang juga masih aplikatif sampai dengan sekarang. Prinsip ini juga yang mungkin menjadikan inspirasi munculnya kaidah perang universal ayng mengatakan bahwa Self Defense atau pembelaan diri menjadi salah satu alasan yang legal bagi suatu negara untuk melaksanakan perang. Penggunaan kekuatan militer juga dibenarkan apabila bertujuan untuk mengamankan kepentingan negara. Diluar itu, penggunaan kekuatan militer harus dikesampingkan tetapi militer itu sendiri harus selalu dalam keadaan siap sedia bila sewaktu-waktu diperlukan.

Sun Tzu juga mengatakan bahwa militer harus digunakan dengan tepat. “Seorang penguasa tidak boleh menggerakkan militer hanya karena dia marah, tidak pula seorang jenderal boleh berperang hanya karena dia merasa tertantang. Karena seorang yang marah mungkin akan menjadi tenang kembali, dan seorang yang merasa tertantang akan menjadi senang kembali. Sebuah negara yang hancur akan susah untuk dibangun kembali, dan orang-orang yang mati tidak akan mungkin hidup kembali.” (The Art of War, hal 143) Ini memperlihatkan bahwa penggunaan militer harus benar-benar diperhitungkan dengan tepat, dan tidak boleh dilakukan hanya atas keinginan dan ambisi pribadi, apakah itu seorang pemimpin politik maupun seorang pemimpin militer. Karena pengerahan kekuatan militer sangat berhubungan dengan kehancuran dan kematian, maka kesalahan dalam perhitungan akan menyebabkan kerugian yang sangat fatal. Contoh yang mungkin bisa diambil adalah kampanye militer Amerika Serikat di Vietnam pada saat perang Vietnam. Meskipun secara militer Amerika banyak memenangkan pertempuran, tetapi secara strategis Amerika menderita kekalahan baik di Vietnam maupun di dalam negeri sendiri. Hal itu disebabkan oleh ketidak jelasan tujuan perang. Pengerahan kekuatan militer di Vietnam lebih disebabkan oleh ambisi politis pemimpin pada saat itu. Sedangkan rakyat Amerika maupun tentara yang dikirimkan ke medan perang sebagian besar tidak memahami tujuan politis itu sendiri. Hal ini berarti pengerahan kekuatan militer Amerika pada saat itu tidak mewakili kepentingan negara secara utuh.

Pada tataran operasional, Sun Tzu memberikan titik berat pada intelijen, pengelabuhan, dan pendekatan tidak langsung kepada musuh sebagai cara yang paling efektif untuk memenangkan pertempuran. “Semua peperangan didasarkan pada pengelabuhan (deception).” (hal. 66) “Serang pada saat mereka tidak siap: adakan pendadakan pada saat mereka tidak menyangka.”( hal. 69) dan kata-kata yang paling populer di telinga kita adalah “Kenali musuhmu, kenali dirimu sendiri; kemenanganmu tidak akan pernah terancam.” (hal. 129)

Penggunaan kemampuan intelijen, pengelabuhan, dan mendekati musuh secara diam-diam dan tidak langsung merupakan titik berat pembahasan taktis Sun Tzu dalam tataran operasional pertempuran. Taktik-taktik yang kita anut dalam pelaksanaan Operasi Lawan Gerilya mungkin merupakan adopsi atau aplikasi secara tidak langsung dari konsep taktisnya Sun Tzu. Walaupun tekhnologi perang sudah sedemikian canggihnya saat ini, tetapi konsep umum taktisnya Sun Tzu kelihatannya tidak begitu saja ditinggalkan. Penggunaan pesawat mata-mata B-52, pesawat super canggih Stealth dan sejenisnya yang tidak terdeteksi oleh radar menunjukkan masih pentingnya unsur intelijen dan pendadakan meskipun di dalam perang modern. Hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kaidah perang universal yaitu capai kemenangan secepat dan sebesar mungkin dengan kemungkinan kerugian yang sekecil-kecilnya.

Machiavelli

Machiavelli yang hidup pada jaman pertengahan sebenarnya merupakan salah satu perintis dalam bidang politik sejajar dengan Adam Smith pada ekonomi dan Newton pada sains. Lewat bukunya yang terkenal The Prince and the Discourses, Machiavelli pemikiran-pemikiran Machiavelli banyak mempengaruhi perkembangan ilmu dan kehidupan politik di seluruh penjuru dunia. Meskipun demikian, bahasannya tentang perang dan strategi yang diselipkan dalam tulisannya juga perlu dikaji untuk bahan perbandingan dengan teori-teori strategi yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh besar lainnya. Pada bahasan tentang perang dan strategi, Machiavelli terlihat lebih menekankan pentingnya penggunaan keunggulan kekuatan militer sebagai penentu kemenangan dalam pertempuran. Disamping itu, Machiavelli juga terlihat sangat peduli dengan masalah kedisiplinan dan kepemimpinan. Dia berpendapat bahwa,

“ Seorang pangeran (pemimpin) yang mempunyai pasukan yang dipersenjatai dengan baik dan mempunyai disiplin yang tinggi seharusnya menunggu musuh yang kuat dan berbahaya di wilayahnya sendiri, dan tidak boleh menyambutnya jauh dari wilayahnya. Tetapi bagi pemimpin yang pasukannya tidak dipersenjatai dengan baik dan tidak terbiasa dengan perang, harus selalu menjaga agar bertempur dengan musuh jauh dari wilayahnya sendiri, dan dengan demikian keduanya akan bisa mempertahankan diri dengan baik, masing masing dengan caranya sendiri.” (The Prince and the Discourses, hal. 318)

Senada dengan Sun Tzu, Machiavelli juga melihat pentingnya pendadakan untuk mencapai kemenangan atas musuh. Menurutnya, menunggu pada saat musuh lengah dan terkejut kemudian menyerangnya akan lebih baik daripada menyerangnya dari awal dengan serangan cepat tanpa perhitungan dengan cermat. Dia mengambil contoh dari tokoh dalam bukunya, Fabius, yang berdebat dengan dirinya sendiri, “ dengan mengandalkan kelengahan musuh, memutuskan untuk menyerang dengan hati-hati menjadi sesuatu yang paling menguntungkan dan menghasilkan kepuasan dan antusiasme pada pasukannya ketika kemauan musuh untuk bertempur dan daya tembaknya menjadi menurun.” (hal. 534) Machiavelli melihat efek dari pendadakan pada penurunan moril musuh, karena musuh dalam keadaan tidak siap, dan hal ini sangat menguntungkan bagi pasukan sendiri.

Dalam pembahasannya tentang kualitas seorang komandan atau pemimpin, Machiavelli menyatakan bahwa seorang komandan atau pemimpin yang baik tidak boleh hanya memberikan perintah-perintah, tetapi dia harus memberi contoh melalui tindakannya sendiri. Machiavelli menyitir kata-kata dari Titus Livius, “ Aku ingin kalian mengikuti tindakanku dan tidak hanya kata-kataku; bukan cuma perintahku, tetapi contoh yang kuberikan untuk mencapai kejayaan.” (hal. 522)

Clausewitz

Clausewitz, seorang perwira militer Jerman yang berdinas pada masa perang antar negara di kawasan Eropa dikenal luas kebesarannya menyamai Sun Tzu lewat teori-teori strategisnya yang ditulis dalam buku On War. Clausewitz terkenal dengan konsepnya yang menitik beratkan pada pentingnya peran politik dalam perang. Menurutnya, “Policy (kebijaksanaan politik)…..akan masuk dan mempengaruhi semua operasi militer, dan seperti sifat dasar kekerasan mempengaruhi perang, policy juga akan terus mempengaruhi peperangan. Perang bukan hanya merupakan sebuah aksi politik, tetapi benar-benar merupakan sebuah alat politik, kelanjutan dari konflik politik dan dilaksanakan dengan cara lain. Obyek-obyek politik menjadi tujuan, dan perang merupakan suatu cara untuk mencapainya……” (On War, hal. 86-87) Clausewitz juga berpendapat bahwa, “Perang hanyalah merupakan salah satu bagian dari politik, satu-satunya penyebab perang adalah politik,……perang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan berpolitik.” (hal. 605)

Dari pendapat tersebut diatas, terlihat sekali bagaimana Clausewitz melihat politik sebagai unsure yang sangat berpengaruh terhadap peperangan, bahkan secara lebih jelas dia mengatakan bahwa perang hanyalah merupakan salah satu bagian dari politik. Meskipun Clausewitz berpendapat bahwa perang hanyalah merupakan salah satu cara dan menjadi kelanjutan dari proses politik, tetapi hampir mirip dengan Machiavelli, dia juga melihat bahwa penggunaan kekuatan militer sering menjadi sesuatu yang sangat penting, bahkan paling efektif untuk mencapai tujuan politik.

Kalau Sun Tzu lebih mengutamakan kemenangan tanpa berperang, maka Clausewitz melihat hal yang sebaliknya, bahwa cara terbaik atau terpraktis untuk mencapai tujuan politik adalah dengan menghancurkan kekuatan militer musuh dalam sebuah peperangan yang menentukan.

Tidak seperti Sun Tzu yang mengutamakan intelijen, pengelabuhan dan pendadakan, hal-hal tersebut tidak mendasari konsep strategis Clausewitz pada tataran operasional. Menurut Clausewitz, “Jarang terjadi sebuah negara melakukan pendadakan kepada negara lain, tetapi lebih sering perang dilakukan dengan serangan yang dipersiapkan.” (hal. 199) “Banyak laporan intelijen yang kontradiktif, lebih banyak lagi yang salah dan sebagian besar tidak pasti.” (hal. 117) Jadi jelas disini bahwa Clausewitz tidak melihat unsur intelijen dan pendadakan sebagai suatu hal yang penting dalam sebuah perang. Hal ini mungkin dilandasi oleh mulai berlakunya Hukum Internasional tentang perang yang mengatur bahwa sebuah negara yang menyatakan perang terhadap negara lain harus disampaikan terlebih dahulu, sehingga dalam kondisi seperti ini pendadakan tidaklah berfungsi dengan baik.

Secara umum Clausewitz menganggap bahwa konsentrasi pasukan pada titik-titik yang menentukan dalam medan pertempuran adalah sesuatu yang sangat penting. Ttitik pusat yang harus dihancurkan terlebih dulu adalah pasukan militer musuh. (Handel, Masters of War, hal 19)

Jomini

Jomini sebagai seorang pemikir strategis, lebih memiliki kesamaan dengan Clausewitz. Mungkin ini karena latar belakang cultural yang hampir sama antara keduanya. Kesamaan ini juga mungkin diakibatkan oleh masa dimana mereka menggeluti dunianya. Sejalan dengan Clausewitz, Jomini juga menekankan pentingnya peran politik dalam penggunaan kekuatan militer. “Kita bisa berharap agar militer memainkan perannya: pertimbangan pertama yang harus diperhatikan oleh pimpinan militer adalah persetujuan dari pimpinan negara terhadap pelaksanaan perang.” (Jomini, The Art of War, hal. 66) Menurut Jomini yang senada dengan sebagian besar pakar strategi, bahwa pemimpin militer tidak bisa mengambil keputusan sendiri untuk menggerakkan pasukannya atau menggunakan kekuatan militer. Semuanya harus atas persetujuan pemimpin negara atau pemimpin politik. Ini menunjukkan bahwa Jomini melihat keterkaitan yang sangat erat, tidak bisa dilepaskan satu sama lain, antara politik dan militer.

Jomini yang hidup pada era dimana persenjataan modern mulai diperkenalkan dan digunakan dalam perang, berpendapat bahwa kekuatan persenjataan mempunyai efek yang lebih menentukan pada keberhasilan perang. “Superioritas persenjataan mungkin dapat meningkatkan peluang tercapainya kemenangan dalam perang; senjata tidak dengan sendirinya memenangkan perang, tetapi merupakan komponen yang sangat penting dari sebuah keberhasilan. …..persenjataan tentara masih akan berkembang dengan pesat; negara yang memimpin pembuatan senjata akan memiliki keuntungan yang sangat besar.” ( hal. 47) Apa yang dikatakan Jomini ini bisa dilihat sekarang pada negara-negara besar yang memegang kendali dalam perlombaan persenjataan seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina dan Perancis. Negara-negara tersebut, dengan kekuatan senjatanya, mampu memegang kontrol atas sebagian urusan dalam hubungan antar negara pada masa sekarang ini.

Masih senada dengan Clausewitz, para level operasional Jomini menyatakan pentingnya penggunaan kekuatan yang besar untuk menyerang bagian-bagian dari musuh. “Strategi, disamping mengindikasikan poin-poin yang menentukan pada sebuah teater perang, juga memerlukan dua hal pemnting: 1. bahwa prinsip-prinsip penggunaan kekuatan yang besar untuk menyerang musuh yang kecil memperbesar keberhasilan. 2. bahwa arah gerakan yang paling baik untuk diadopsi adalah langsung kepada poin-poin yang menentukan.” ( hal. 331)

Tentang konsep pentingnya penggunaan kekuatan yang besar untuk menyerang bagian-bagian kecil musuh, mungkin aplikasinya bisa dilihat sekarang pada prinsip-prinsip yang dianut oleh TNI. Dalam serangan kita mengenal perbandingan 3:1 atau untuk menyerang pasukan dengan kekuatan tertentu, dibutuhkan jumlah pasukan penyerang sebesar 3 kali lipat. Dalam pertahanan diberlakukan sebaliknya.

T. E. Lawrence

Inggris yang mempunyai sejarah cukup besar juga memiliki seorang pemikir strategi yang layak diperhitungkan, dan mungkin pikiran-pikirannya bisa disejajarkan dengan konseptor-konseptor lainnya. Thomas Edward Lawrence, sang pakar, berpendapat bahwa untuk memperoleh sebuah kemenangan maka tujuan daripada perang itu sendiri harus jelas. “Kemenangan secara umum bersandar pada kejelasan tujuan…”(Seven Pillars of Wisdom, hal.191) Lawrence mengatakan bahwa perang ibarat sebuah rumah yang memiliki beberapa aspek structural. “…..bertolak pada pemikiran bahwa keseluruhan rumah adalah perang, maka dalam aspek strukturalnya terdapat strategi, dalam aspek perencanaannya terdapat taktik, dan pada kehidupan di dalamnya terdapat aspek psikologi; ……dan seorang komandan, seperti halnya seorang ahli arsitektur, bertanggung jawab terhadap semuanya.” (hal. 191-192) Dalam hal ini, Lawrence menitik beratkan pada kejelasan tujuan politis sebagai factor yang dominan dalam menentukan kemenangan dari sebuah perang. Pengalaman Amerika dalam Perang Vietnam mungkin juga bisa dijadikan ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan betapa pentingnya kejelasan tujuan politis dari perang.

Lawrence juga berargumen bahwa intuisi merupakan salah satu factor penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan seorang komandan (pemimpin). “….dan seorang komandan terhebat dari manusia adalah mereka yang mempunyai intuisi. Sembilan persepuluh dari taktik cukup jelas dan pasti untuk diajarkan di sekolah-sekolah, tetapi sepersepuluh lainnya yang tidak rasional seperti seorang pemancing handal yang memancing diatas kolam dan disitulah terdapat ujian bagi para jenderal. Hal itu hanya dapat di tentukan dengan instinc (dipertajam oleh latihan berfikir dalam keadaan tertekan).” (hal. 193) Memang pada kenyataannya banyak permasalahan di medan perang yang memerlukan mainnya intuisi atau instinc seorang komandan, tidak hanya pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan yang dipelajari di sekolah.

Pada tataran operasional Lawrence memberikan penekanan pada penyerangan terhadap materiil musuh. “Keputusan tentang apa yang kritik (penting) harus selalu berada pada pihak kita,……serangan mungkin dilaksanakan, tidak diarahkan kepada personel musuh, tetapi kepada materiilnya; jadi tidak mencari titik kuat maupun titik lemah musuh, tetapi pada materiil yang paling penting bagi musuh.” ( hal. 194) Untuk memperoleh informasi tentang keberadaan materiil musuh dan apa saja yang substansial dari materiil musuh tersebut, tentunya diperlukan kekuatan intelijen yang memadai. Dalam hal ini, Lawrence tampaknya sependapat dengan Sun Tzu dalam membahas pentingnya peran intelijen di dalam perang. “Sesuatu yang harus dibangun untuk sebuah perang adalah sebuah intelijen yang sempurna, sehingga kita dapat membuat rencana dengan pasti……Jika kita tahu segala sesuatu tentang musuh kita maka kita akan menjadi lega. Kita harus bekerja lebih keras dalam pengolahan data daripada hal-hal yang lain.” ( hal. 194)

Liddell Hart

Sir Basil Liddell Hart adalah seorang pemikir strategi yang luar biasa pada abad ke-20. Dia mengkritik Clausewitz karena dinilai terlalu menitik beratkan perhatian pada bagaimana perang dilaksanakan, bukan pada hasil akhirnya. Dia menilai bahwa teori Clausewitz tentang strategi mempunyai dua penyimpangan. Yang pertama, teori Clausewitz terlalu memasuki atmosfir politik, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan bukan tanggung jawab pemimpin-pemimpin militer yang diberi mempunyai wewenang kontrol secara eksekutif pada operasional. Kedua, teori itu menyempitkan arti daripada strategi kepada kegunaan dari murni dari sebuah pertempuran, dengan demikian memunculkan pendapat bahwa pertempuran adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan strategis.

Dalam pembahasannya tentang teori strategi, Liddell Hart berpendapat bahwa, “…..strategi bukanlah sekedar pekerjaan sederhana untuk mencari bagaimana menghancurkan kekuatan militer musuh. Ketika pemerintah melihat bahwa musuh mempunyai keunggulan militer, baik dalam peperangan secara umum atau tertentu, akan lebih bijaksana untuk menggabungkan strategi dengan tujuan yang terbatas.”

Liddell hart menyatakan bahwa tanggung jawab seorang komandan atau pemimpin militer adalah menentukan hal-hal yang paling menguntungkan bagi kepentingan politik perang yang lebih besar dimana pasukan tersedia dalam medan operasi yang ditentukan. Akhirnya Hart membnuat suatu definisi dari strategi sebagai, “the art of distributing and applying military means to fulfill the ends of policy.”

Definisi dari Liddell Hart inilah yang oleh sebagian besar pakar strategi saat ini dianggap sebagai definisi yang paling tepat untuk mengartikan kata-kata strategi.

Mao Zedong

Sama seperti mayoritas pakar strategi, Mao Zedong juga membahas hubungan antara perang dan politik. Menurut Mao, “Perang adalah kelanjutan dari politik. Dalam hal ini, perang adalah politik dan perang itu sendiri merupakan salah satu kegiatan politis; sejak jaman kuno tidak pernah ada perang yang tidak memiliki karakter politis.” (On Protacted War, hal. 57) Menurutnya perang tidak bisa dipisahkan sedikitpun dari politik, namun demikian Mao juga mengatakan bahwa perang itu sendiri mempunyai karakter khusu yang tidak bisa disamakan dengan politik secara umum.

Mao juga menekankan bahwa perlawanan merupakan salah satu kunci untuk meraih kemenangan. “Kunci untuk sebuah kemenangan bersandar pada pembentukan perlawanan semesta dibentuk oleh seluruh bangsa (negara). Hanya dengan perlawanan semesta itulah sebuah perang pada akhirnya bisa dimenangkan.” (hal. 109) Pendapat ini agaknya cenderung diilhami oleh politik komunis yang dianutnya sehingga mobilisasi umum dianggap sebagai sebuah alternatif utama untuk memenangkan sebuah perang.

Perbandingan Teori Strategi Sun Tzu – Clausewitz (Timur-Barat ?)

Untuk melihat perbandingan dari teori-teori strategi, maka lebih pas kiranya kalau mengambil Sun Tzu dan Clausewitz sebagai perwakilan karena dianggap dua tokoh tersebut mewakili dunia masing-masing dengan latar belakang cultural, sosio ekonomi, dan geografis yang berbeda, atau mungkin bisa dikatakan mewakili konsep pemikiran Dunia Barat dan Timur. Tokoh-tokoh lain yang hidup di jaman setelah kedua tokoh tersebut lebih banyak memiliki kesamaan dengan Sun Tzu maupun Clausewitz. Machiavelli yang meskipun menulis teori sebelum Clausewitz, tetapi secara umum lebih mewakili dunia politik dibandingkan strategi perang.

Meskipun para tokoh tersebut hidup di jaman yang berbeda dengan latar belakang politik, ekonomi, kultur dan geografis yang berbeda pula, tetapi pada tataran strategis mereka relatif mempunyai kesamaan pandangan dalam melihat permasalahan perang dan strategi. Secara umum mereka semua sepakat bahwa perang tidak bisa dipisahkan dari politik. Perang merupakan salah satu kegiatan politik dan perang merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan politik.

Perbedaan pandangan diantara mereka lebih banyak terlihat pada tataran operasional dan taktis. Tetapi kalau dikaji lebih jauh, perbedaan-perbedaan tersebut juga lebih disebabkan oleh perbedaan waktu, kondisi geografis yang dihadapi, kultur yang sedang berkembang dan lain-lain. Bagaimanapun juga ada beberapa perbedaan yang bisa di lihat dan diperbandingkan satu dengan yang lain untuk, pada akhirnya, dinilai mana yang lebih aplikatif untuk diterapkan di masa sekarang dan di wilayah dimana kita tinggal. Namun demikian, tidak bijaksana kalau kita menyikapi perbedaan antara mereka sebagai sebuah kontradiksi.

Perbedaan antara Sun Tzu dan Clausewitz yang dianggap mewakili konsep strategi Barat dan Timur khususnya terletak pada tataran operasional dan taktis. Pada Sun Tzu, intelijen, pengelabuhan dan pendadakan menjadi factor yang dominan dan menetukan kemenangan sebuah pertempuran seperti yang dikatakannya bahwa, “All warfare is based on deception,” (The Art of War, hal. 66), “Attack where he is unprepared: sally out when he does not expect you,” (hal. 69) dan “Know your enemy, know yourself; your victory will never be endangered,” (hal. 129). Sementara itu, bagi Clausewitz yang hidup di jaman dan situasi medan pertempuran menyebabkan pengelabuhan menjadi sangat sulit dilaksanakan tidak memandang teorinya Sun Tzu sebagai sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan. Bahkan terkesan bahwa Clausewitz bersikap skeptis terhadap intelijen, pengelabuhan dan pendadakan sebagai factor penentu kemenangan dalam perang. Baginya melakukan ketiga unsure diatas merupakan suatu hal yang buang-buang waktu. Hal ini bisa dilihat dari apa yang dikatakannya,” It is very rare therefore that one state surprises another, either by an attack or by preparations for war.”(On War, hal.199) serta,”Many intelligence reports in war are contradictory; even more are false, and most are uncertain.”(hal.117)

Sedikit perbedaan pada tataran strategis adalah pandangan mereka tentang penggunaan perang sebagai salah satu aksi politik atau penyelesaiana masalah. Dalam hal ini terlihat bahwa Sun Tzu, mengilhami kaidah perang universal, berpendapat bahwa perang haruslah dilaksanakan sebagai “the last resort” bahkan terkesan bahwa Sun Tzu lebih memilih kemenangan tanpa pertempuran atau pertumpahan darah. Dilain pihak Clausewitz melihat bahwa perang atau pertempuran merupakan bagian yang sangat penting sebagai salah satu cara untuk memenangkan perang secara utuh yang pada akhirnya akan mengantarkan kepada penyelesaian akhir secara lebih komprehensif. Hal ini bisa dilihat dari apa yang dikatakannya, ” There is only one means in war; combat. . . .Combat is the only effective force in war; its aim is to destroy the enemy’s forces as a means to a further end.”(On War, hal. 96-97)

Walaupun ada beberapa perbedaan pada tataran operasional dan taktis, tetapi kedua tokoh tersebut saling melengkapi ketika membahas hubungan antara perang dan politik. Keduanya sepakat dan menekankan bahwa harus ada kontrol politik atas penggunaan kekuatan militer dalam perang. Sun Tzu berpendapat bahwa penggunaan kekuatan militer haruslah didasari untuk kepentingan negara dan untuk pembelaan diri.. “If not in the interests of the state, do not act. If you cannot succeed, do not use troops. If you are not in danger, do not fight.”( The Art of War, hal.142) Clausewitz dalam hal ini juga membuat argumen senada yang mengatakan bahwa, “War is only a branch of political activity . . .The only source of war is politics . . .War cannot be divorced from political life . . .”(On War, hal.605)

Lantas, apakan perbedaan-perbedaan antara konsep strategi Sun Tzu dan Clausewitz bisa dikatakan mewakili perbedaan cara pandang terhadap perang antara negara-negara di belahan dunia bagian Timur dengan mereka yang berada di Barat? Secara otomatis memang tidak, perbedaan antara Sun Tzu dan Clausewitz tidak dengan begitu saja mewakili perbedaan konsep antara dunia Timur dengan dunia Barat. Yang sebenarnya terjadi adalah perbedaan yang diakibatkan oleh kultur, geografi, ekonomi dan tekhnologi yang berbeda. Mereka lebih cenderung mewakili dunia mereka masing-masing dengan terdapatnya berbagai perbedaan yang ada. Sedangkan secara umum, konsep mereka sama-sama bisa diterima oleh siapapun terutama pada tataran strategis. Pada aplikasi level operasional dan taktis, adopsi terhadap konsep-konsep klasik tersebut disesuaikan dengan kondisi kultural, ekonomis, politis, geografis dan demografis masing masing negara, tak perduli apakah itu negara “timur” maupun “barat.” Pada akhirnya kondisi yang berbeda pada berbagai negara tersebut yang melahirkan perbedaan konsep operasional dan taktis diantara para tokoh.

Namun demikian, pada perkembangan sejarah perang di era modern (mulai Perang Dunia I) terlihat kecenderungan bahwa negara-negara belahan Timur lebih condong kepada konsep strateginya Sun Tzu, dan sebaliknya negara-negara Barat lebih condong kepada Clausewitz atau Jomini. Ini bisa dilihat pada berbagai perang mulai Perang Dunia I dan II sampai sekarang bahwa negara-negara Barat lebih mengutamakan keunggulan angkatan perang dan persenjataan untuk menyelesaikan perang atau pertempuran. Di bagian lainnya di negara-negara Timur, berbagai perang masih di dominasi dengan pelaksanaan gerilya atau perang inkonvensional yang lebih akomodatif bagi pelaksanaan konsep strategi Sun Tzu.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan bisa dikatakan bahwa konsep strategi pada umumnya mengandung pandangan-pandangan stategis yang sama dalam melihat perang secara utuh serta hubungannya dengan politik. Secara umum para tokoh strategi dunia sepakat bahwa perang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu proses politik. Perang hanyalah merupakan salah satu bagian dari proses politik dan menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan politik. Perang harus semaksimal mungkin dilaksanakan untuk membela kepentingan negara dan harus digunakan sebagai langkah terakhir setelah langkah-langkah politik dan diplomasi ditempuh.

Adanya beberapa perbedaan pada tataran operasional dan taktis lebih disebabkan oleh perbedaan kultural, geografis dan ekonomis serta perbedaan waktu dimana para tokoh tersbeut dibesarkan. Tetapi perbedaan tersebut tidaklah prinsip dan tidak seharusnya terlalu dibesar-besarkan karena pelaksanaannya akan kembali kepada situasi dan kondisi dimana konsep tersebut akan diterapkan.

ANARCHO-PRIMITIVISM

2009-09-29T00:35:00.000-07:00

Bagi di facebook

(oleh: Hamim Tohari)

Nulis lagi ah.....udah lama nggak nulis-nulis, kangen juga..

Kebetulan sebelum apel tadi padi di TV pas lagi ada berita tawuran antar kampung di Lombok yang menewaskan 3 orang. Melihat gaya mereka yang tawuran dengan membawa tombak-tombak panjang, kok rasanya hidup di jaman primitif yang jauh dari peradaban modern, dimana banyak permasalahan, walaupun kecil, yang harus diselesaikan dengan peperangan atau pertumpahan darah. Dalam "peradaban modern" bangsa Indonesia, paradigma sosial seperti ini justru terlihat semakin marak terjadi pasca bergulirnya reformasi 1998, dimana tonggak dari era itu sendiri juga di warnai oleh aksi anarkhisme sosial yang cukup memprihatinkan. Ribuan korban nyawa berjatuhan, pemerintahan dan perekonomian lumpuh, supremasi hukum diinjak-injak dan kehidupan sosial dihantui oleh ketakutan demi ketakutan.

Bosan rasanya mendengar atau membaca berita di media yang menceritakan tingkah laku sosial masyarakat yang anarkhis dalam menghadapi berbagai permasalahan, baik yang terjadi secara spontan maupun terencana dan terorganisir. Tawuran antar kelompok, tawuran pelajar, tindak kekerasan atas satu kelompok kepada kelompok lain hingga pembakaran hidup-hidup terhadap orang yang tertangkap mencuri sandal seolah-olah tidak habis dari waktu ke waktu. Para penegak hukum pun seolah-olah kesulitan menerapkan aturan hukum apabila kriminalitas atau anarakhisme itu dilakukan secara massal. Bahkan hubungan antar institusi penegak hukum pun sering diwarnai oleh tindak-tindak kekerasan secara massal.

Saya coba mencari istilah yang tepat untuk menggambarkan paradigma sosial ini. Karena melihat gejala sosial ini lebih mirip dengan kehidupan masyarakat primitif, lantas muncul pertanyaan di benak saya, apakah paradigma ini dapat diistilahkan sebagai sebuah "primitivisme"? atau kembalinya norma-norma kehidupan primitif di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern?.

Di wikipedia terdapat istilah Primitivism, yaitu suatu paham yang menganggap bahwa kehidupan ternyata lebih baik atau lebih bermoral pada tahap-tahap awal umat manusia atau di antara orang-orang primitif (atau di antara anak-anak) dan menjadi semakin buruk seiring dengan perkembangan peradaban (civilization). Paham ini mencoba memberikan jawaban terhadap pertanyaan abadi apakah perkembangan peradaban dan teknologi kompleks telah mendapatkan manfaat atau merugikan manusia. Penganut paham primitivisme cenderung menganggap bahwa kehidupan manusia sebelum berkembangnya peradaban modern lebih mulia daripada manusia beradab.

John Filiss, seorang sosiolog, mencoba mendefinisikan primitivisme sebagai sebuah cara hidup yang bertentangan dengan perkembangan teknologi dan peradaban modern. Perkembangan teknologi yang mengutamakan penggunaan alat dianggap cenderung menyebabkan stratifikasi pemisahan antara individu-individu dalam masyarakat. Hal ini pula yang akhirnya banyak menimbulkan pertentangan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Dengan definisi tersebut, berarti angan-angan saya untuk mengistilahkan kondisi sosial tersebut tidak sepenuhnya benar. Sedikit yang benar adalah bahwa primitivisme mendambakan berlakunya norma-norma kehidupan masyarakat primitif. Namun demikian itu semua didasari oleh kesadaran untuk memberlakukan moralitas kemanusiaan yang pada dasarnya bersifat baik, sedangkan kondisi sosial yang terjadi justru mengingkari nilai-nilai moralitas kemanusiaan.

Ada sebuah istilah lain menurut wikipedia, yaitu "anarcho-primitivism" yang merupakan kritik anarkhis terhadap asal-usul dan kemajuan peradaban. Menurut anarcho-primitivism, pergeseran dari pemburu-pengumpul untuk pertanian pada dasarnya menimbulkan stratifikasi sosial, paksaan, dan keterasingan. Anarcho-primitivist menyarankan untuk kembali ke cara hidup "non beradab" melalui deindustrialisation, penghapusan pembagian kerja atau spesialisasi, dan ditinggalkannya organisasi berteknologi skala besar.

Banyak kritik yang menganggap bahwa aliran ini adalah anti peradaban, bahkan banyak yang menganggap bahwa anarcho-primitivism berkaitan dengan dengan anarkisme, tetapi sosiolog seperti Wolfi Landstreicher, mendukung paham ini tetapi tidak menganggap diri mereka anarko-primitivists. Anarko-primitivists sering menjalankan praktek mereka untuk mencapai keadaan liar yang melalui "rewilding".

Menurut John More, anarcho-primitivism (alias primitivisme radikal, anti-otoriter primitivisme, anti-gerakan peradaban, atau hanya, primitivisme) adalah singkatan istilah untuk arus yang radikal terhadap totalitas peradaban dari perspektif seorang anarkis, dan berusaha untuk memulai secara komprehensif transformasi kehidupan manusia. Tegasnya, tidak ada yang namanya anarko-primitivisme atau anarko-primitivists.

Anarcho-primitivism ini kelihatannya cukup relevan untuk digunakan dalam mengistilahkan paradigma sosial masyarakat Indonesia yang masih suka menjalankan cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Tetapi kembali lagi, primitivism atau anarcho-primitivism adalah paham yang didasari oleh sebuah kesadaran ilmiah, sementara kondisi kondisi sosial yang terjadi di Indonesia tidaklah didasari oleh kesadaran akan sisi negatif dari sebuah perkembangan peradaban dan teknologi. Di satu sisi kita menghendaki perkembangan peradaban seperti negara-negara lain yang lebih maju, tetapi di sisi yang lain tingkah laku dan moralitas kita masih seringkali "set-back" jauh ke jaman primitif.

Seringkali saya juga mendengar pendapat bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan belum siapnya masyarakat kita untuk menghadapi peradaban modern. Saya sangat tidak setuju dengan pendapat tersebut, karena seringkali tindakan-tindakan anarkhis itu di motori oleh mereka-mereka yang justru memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Rasanya masih belum pudar ingatan kita pada fenomena tawuran antar mahasiswa, pembakaran kampus dan lain-lain. Apakah masih kurang tingkat pendidikan mereka...? tentu saja tidak.

Contoh lain, anggota DPR dengan segudang gelar kesarjanaan di belakang namanya juga menunjukkan tindakan-tindakan primitif di dalam gedung dewan untuk menyelesaikan masalah. Apakah mereka berpendidikan rendah...? tentu saja tidak. Jadi jangan mengkambing hitamkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dengan paradigma sosial yang primitif tersebut.

Mungkin jawabannya - versi saya - adalah bahwa kita ini terlalu lama terbuai dengan kehidupan "toto tentrem kerto raharjo gemah ripah lohjinawi", kehidupan yang super enak, tidak banyak tantangan. Sehingga kita memerlukan penyaluran terhadap agresifitas sosial kita sebagai manusia. Karena tidak ada "musuh sosial" eksternal yang bisa dijadikan penyaluran, akhirnya kita saling membunuh "saudara sendiri" walaupun hanya dipicu oleh hal-hal kecil.

Mungkin kita perlu "memanas-manasi" Malaysia untuk terus memprovokasi konflik lewat klaim-klaimnya terhadap "harta" Indonesia, sehingga suatu saat kita punya penyaluran untuk meluapkan agresifitas sosial kita, hingga akhirnya kita bosan dengan anarkhisme dan kembali menjalani kehidupan yang lebih beradab. Wallahu 'alam bisshawab.

Nabi Tepi

2009-06-21T17:50:00.000-07:00

Bagi di facebook
Sebuah catatan untuk introspeksi

(oleh: Hamim Tohari)

Sebagai rangkaian dari dua tulisan terdahulu tentang alutsista dan binter, salah satu hal yang menarik yang juga penting untuk dibahas adalah masalah profesionaliltas prajurit. Rendahnya kualitas dan kuantitas alutsista TNI yang saat ini sedang hangat dibicarakan, bahkan menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam debat capres, merupakan salah satu dampak dari kesalahan pengelolaan manajemen pertahanan Negara yang terjadi dalam kurun waktu cukup lama. Dampak lainnya yang juga tidak bisa dipungkiri adalah semakin menurunnya profesionalitas prajurit TNI dalam pelaksanaan tugas pokoknya.

Profesionalitas atau profesionalisme memang memiliki pengertian yang luas apabila dikaitkan dengan definisi yang dikemukakan oleh Huntington ataupun yang didefinisikan oleh TNI sendiri. Tidak hanya sekedar berkait dengan pengetahuan dan keterampilan prajurit dalam hal-hal teknis dan taktis dasar keprajuritan, tetapi juga berkait dengan jiwa korsa, moralitas dan totalitas pengabdiannya kepada bangsa dan Negara. Namun pada tulisan kali ini, saya akan membahas sebagian kecil dari profesionalitas prajurit, namun sangat esensial, yaitu penguasaan atas ilmu-ilmu dasar keprajuritan.

NaBi TePi, judul dari tulisan ini, adalah sebuah istilah yang sangat populer dan lekat dalam kehidupan prajurit TNI. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa dari sekian ratus ribu prajurit, pasti masih banyak yang tidak paham dengan makna istilah itu, bahkan mungkin masih ada juga yang tidak tahu kepanjangan dari istilah itu. Istilah NaBi TePi sangat berkaitan dengan istilah profesionalisme atau profesionalitas keprajuritan, karena berada dalam salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang prajurit, yaitu menembak senjata ringan (perorangan).

NaBiTePi dan Pegangan Teguh merupakan sebagian yang sangat kecil dari pengetahuan dan keterampilan dasar yang seharusnya dikuasai dan melekat dalam diri seorang prajurit sejak masih berada dalam pendidikan pembentukan. Tanpa harus menghapalkan teorinya, seharusnya seorang prajurit tahu persis dan bisa mempraktekkannya dengan benar apabila ditanya tentang dua hal tersebut. Lalu kenapa hal-hal yang sederhana tersebut penting untuk dibicarakan dan dicermati? Jawabannya sederhana, karena kita sudah banyak melupakannya.

Saya teringat pada saat berdinas si Batalyon Arhanud dan anggota saya terkena giliran jaga kesatrian Makodam. Setiap kali Pangdam memasuki kesatrian Makodam dan menerima Jajar Kehormatan dari petugas Jaga Kesatrian, beliau selalu menyempatkan diri untuk mengecek kemampuan perorangan prajurit. Hal-hal yang ditanyakan adalah hal-hal yang sangat mendasar dan memang sudah seharusnya dikuasai oleh setiap prajurit, dan itu ditanyakan berulang ulang setiap hari, diantaranya adalah NaBiTepi dan Pegangan Teguh. Ironisnya, meskipun hal itu adalah hal-hal mendasar dan ditanyakan berulang-ulang, tetapi setiap kali ditanyakan, setiap kali pula jawaban yang di sampaikan oleh prajurit tidak menunjukkan bahwa si prajurit tersebut menguasai apa yang seharusnya dikuasainya, dan lebih menyedihkan lagi adalah kenyataan bahwa masih ada yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut.

Memang banyak alasan yang dikemukakan kenapa prajurit-prajurit yang ditanya tidak bisa menjawab, dan jawaban paling klasik yang muncul adalah karena tegang menghadapi seorang Panglima Kodam. Alasan tegang atau stress mungkin bisa diterima dan logis karena perbedaan dalam jenjang kepangkatan dan hirarki antara seorang prajurit dengan seorang jenderal sangatlah jauh, sehingga bila berhadapan akan timbul ketegangan dan takut salah yang pada akhirnya justru bermuara pada kesalahan itu sendiri. Tetapi kalau kita kembalikan pada apa yang disebut dengan profesionalisme atau profesionalitas maka alasan klasik tersebut tidak seharusnya dipakai sebagai dalih terhadap tidak terkuasainya apa yang memang seharusnya dikuasai oleh prajurit.

Salah satu hal yang menjadi ciri pokok seorang yang professional, apapun profesinya, adalah komitmen yang kuat terhadap profesi itu sendiri. Seorang prajurit yang professional harus punya komitmen yang kuat terhadap bidang kemiliteran yang seharusnya dilakukan dan dikuasai. Penguasaan terhadap pengetahuan dan keterampilan dasar keprajuritan merupakan salah satu realisasi dari komitmen seorang prajurit disamping patriotisme, kejuangan, kerelaan berkorban dan lain-lain yang merupakan karakteristik prajurit.

Apabila kita kembalikan kepada persoalan diatas, maka alasan tegang atau stress yang menjadi penyebab tidak mampunya seorang prajurit menjelaskan dan melakukan pengetahuan dan keterampilan keprajuritan yang paling mendasar yang seharusnya melekat dan tidak terpisahkan dari kehidupan prajurit sehari-hari tidak dapat diterima.

Kembali kepada pengertian aslinya, menurut Oxford Advanced Learner’s Dictionary profesionalisme adalah, “skill or qualities of a profession or its members,” atau terjemahan bebasnya adalah keterampilan atau kualitas dari sebuah profesi (pekerjaan) atau bagian-bagiannya. Akan tetapi, skill atau keterampilan dan kualitas kemampuan saja tidaklah cukup untuk membentuk sosok militer yang profesional. Banyak nilai-nilai khusus yang harus melekat pada pribadi militer yang professional yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok profesi yang lain.

Untuk melihat hal-hal yang spesifik dari profesi militer, mungkin bisa dipertimbangkan apa yang dikemukakan oleh seorang penulis militer terkenal, Samuel P. Huntington bahwa untuk melihat pola pikir seorang militer bisa dilakukan dengan 3 pendekatan yaitu ability or quality, attributes or characteristics, dan attitudes or substance. Dari pendekatan ini Huntington melihat bahwa seorang militer professional mempunyai kemampuan atau kualitas, karakter dan sifat-sifat dan sikap dasar yang berbeda dari sipil. Meskipun tulisan Huntington ini lebih menyoroti profesionalisme perwira militer, namun ketiga pendekatan tadi tidaklah berlebihan apabila digunakan untuk melihat profesionalisme militer secara umum.

Dalam sebuah buku yang berjudul War, Morality, and the Military Profession, yang merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan terkenal tentang militer, Malham M. Wakin – sang editor, yang juga seorang dosen filsafat di U.S. Air Force Academy - dalam pengantarnya mengatakan bahwa “Military knowledge and competence are not enough; we insist that they be conjoined with courage, loyalty, obedience, subordination of the self to the greater whole, and most importantly, with moral integrity.”

Nilai-nilai moral keprajuritan yang kita kenal dan diajarkan kepada seluruh prajurit TNI sejak pertama kalinya belajar di tahapan pendidikan pembentukan pada setiap tingkatan ternyata bersifat universal seperti loyalitas, ketaatan atas perintah, keberanian, dan mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan tugas yang lebih besar dan lain-lain seperti yang dikatakan Wakin diatas. Hal itu berarti bahwa nilai-nilai tersebut berlaku bagi militer di seluruh dunia.

Pada halaman yang sama Wakin melanjutkan bahasannya bahwa ada dua keterkaitan yang erat antara nilai-nilai moral dan militer sebagai sebuah profesi yaitu, pertama bahwa nilai-nilai seperti loyalitas, kepatuhan pada perintah, keberanian, jiwa korsa dan integritas diri adalah sangat krusial dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kemiliteran dan tidak hanya sekedar kebanggaan dalam memilikinya. Yang kedua, profesi militer itu sendiri dapat menjadi sesuatu yang sangat mulia karena tujuan moral akhirnya haruslah mencakup hal-hal yang merupakan nilai moral tertinggi dari manusia.

Lalu kenapa permasalahan degradasi profesionalitas keprajuritan seperti yang diuraikan diatas bisa terjadi pada prajurit-prajurit kita, atau bahkan kita semua dari segala jenjang kepangkatan? Banyak penyebab yang mungkin berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap terciptanya kondisi seperti sekarang ini. Dari sekian banyak penyebab bisa dijadikan alasan, ada tiga hal yang mungkin paling dominan dan secara langsung mempengaruhi terciptanya kondisi seperti sekarang.

Pertama, latar belakang motivasi prajurit. Diakui atau tidak, seleksi calon prajurit TNI-AD untuk semua jenjang kepangkatan belum bisa berjalan sesuai aturan dan norma yang telah ditetapkan, sehingga banyak terjadi penyimpangan. Hal ini menyebabkan tidak tersaringnya prajurit-prajurit yang benar-benar memiliki integritas moral dan kesiapan psikologis yang memadai. Akibat nyata yang terlihat pada prajurit-prajurit sekarang adalah terjadinya distorsi kepentingan atau motivasi untuk menjadi prajurit. Secara jujur dan obyektif, kita harus berani mengatakan dan mengakui bahwa sebagian besar prajurit yang lahir pada kurun waktu akhir-akhir ini lebih banyak mengedepankan orientasi materi dan kebanggaan semu sebagai pendorong mereka untuk menjadi prajurit. Hal ini bisa terjadi karena rahasia umum mengatakan bahwa ada materi tertentu yang harus dikeluarkan atau harga tertentu yang harus dibayar oleh calon prajurit untuk bisa lolos menjadi seorang prajurit sesuai status yang akan disandang, sehingga terjadi kecenderungan kuat pada prajurit untuk mencari kembalian modal setelah mereka menjadi prajurit, dan ini mengalahkan nilai-nilai keprajuritan yang seharusnya mereka emban.

Berkaitan dengan permasalahan seleksi dan motivasi prajurit ini, sangatlah tepat kiranya bila Pangdam III/Slw pada saat itu mengatakan bahwa belum ada parameter dalam seleksi yang bisa menjamin kemurnian niat prajurit. Akibat yang bisa dilihat dan dirasakan dengan jelas dari para prajurit sekarang adalah, keinginan mengejar materi lebih sering mengalahkan kemauan mereka untuk belajar dan berlatih ilmu-ilmu dan keterampilan keperajuritan. Kebanggaan prajurit untuk tampil gagah atau tampil jagoan di depan umum tidak disertai dengan terisinya pribadi-pribadi tersebut dengan ilmu-ilmu militer yang memang sepantasnya dibanggakan. Yang lebih sering terjadi justru sebaliknya, prajurit lebih bangga mengenakan segala macam embel-embel bila berada di depan umum padahal yang bersangkutan tidak mempunyai kualifikasi sedikitpun yang berkaitan dengan embel-embel yang dipasangnya.

Kedua, situasi penugasan yang lebih banyak ketidak sesuaiannya dengan tugas pokok menyebabkan semakin tidak terpeliharanya kemampuan dasar keprajuritan yang berhubungan dengan tugas pokok yang seharusnya diemban oleh prajurit. Walaupun sebenarnya TNI sudah diberikan tugas pokok oleh negara, termasuk jabarannya kepada satuan-satuan yang lebih kecil sesuai kecabangan, namun kenyataan yang terjadi justru lebih sering terabaikannya tugas pokok akibat terlalu banyaknya tugas lain yang harus dilaksanakan oleh TNI. Letjen TNI (Pur) Hasnan Habib pernah menulis dalam sebuah artikel yang dimuat majalah Yudhagama tentang menuju TNI-AD yang profesional dan modern. Menurut Hasnan Habib, permasalahan yang mendasar yang harus dipecahkan untuk membentuk suatu TNI yang profesional adalah apakah tentara itu sendiri ingin dijadikan sebagai perangkat pertahanan saja ataukah ada peran lain yang harus dimainkan oleh tentara.

Apa yang dikatakan oleh Hasnan Habib tersebut lebih bersifat politis karena mengarah kepada hubungan antara TNI dengan negara, pemerintah dan masyarakat yang notabene bertanggung jawab dan berwenang untuk menentukan peran apa yang harus dimainkan oleh tentara. Hal senada juga sering dikatakan oleh pengamat militer senior Indonesia, Salim Said, bahwa jangan bertanya kepada TNI tentang peran apa yang harus dimainkannya, tetapi tanyalah kepada pemerintah atau rakyat tentang peran apa yang harus dimainkan oleh TNI.

Merujuk kepada pendapat dua orang tersebut diatas, seharusnya tugas pokok yang harus diemban oleh prajurit-prajurit TNI ditetapkan dengan jelas dan semua pihak konsisten serta punya komitmen terhadap pelaksanaannya. Lembaga legislatif sendiri telah memberikan batasan yang jelas tentang peran yang harus dimainkan oleh TNI melalui Tap MPR no VII tahun 2000. Apabila semua pihak konsisten dan punya komitmen terhadap peran ini, konsentrasi prajurit terhadap pelaksanaan tugas pokoknya tidak akan banyak terpecah sehingga kemauan untuk belajar dan berlatih guna mendukung pelaksanaan tugas pokoknya bisa dijaga. Kenyataan sekarang justru terlihat bahwa tugas pokok tentara sudah sedemikian jauh terabaikan akibat banyaknya tuntutan penugasan yang lain. Hal ini lebih jelas terlihat pada prajurit-prajurit yang berdinas di satuan-satuan non tempur.

Ketiga, ketidak pedulian para unsur pimpinan juga bisa menjadi salah satu sebab menurunnya tingkat profesionalitas prajurit sekarang. Lebih banyak unsur pimpinan dari semua tingkatan yang lebih mementingkan karir dan kehidupan pribadinya daripada memikirkan kehidupan kemiliteran di tengah-tengah anggotanya. Face to face leadership atau kepemimpinan lapangan yang lebih mengutamakan kebersamaan semakin memudar. Egoisme dan individualisme diantara para prajurit dan antara prajurit dengan pemimpinnya semakin menyolok. Hal inilah yang bisa menyebabkan kurangnya komunikasi antara prajurit dengan pemimpinnya yang pada akhirnya beruah kepada ketidak tahuan unsur pimpinan terhadap tingkat profesionalitas anggotanya.

Kembali kepada persoalan Nabitepi, kita harus mengakui dengan jujur bahwa kenyataan seperti itu memang sedang mewarnai kehidupan keprajuritan tentara kita sebagai sebuah profesi. Lantas kita juga harus mau bertanya kepada diri sendiri serta menjawabnya dengan jujur tentang posisi diri kita masing masing pada saat ini. Apakah kita sudah pantas untuk berkata dan mungkin berbangga bahwa kita ini prajurit yang professional? ataukah kita termasuk dalam kategori prajurit yang sudah melupakan dasar-dasar keprajuritan yang seharusnya menjadi nafas kita? jawaban sejujurnya ada di hati kita masing-masing. Tersenyum dengan banggalah bagi kita yang masih menyisakan kepedulian terhadap profesi kita sebagai militer, dan tersenyum pulalah dengan kecut apabila kita merasa telah jauh dari ciri-ciri prajurit yang profesional.

MENCIPTAKAN DAYA TANGKAL PERTAHANAN MELALUI PEMBINAAN TERITORIAL

2009-06-17T18:51:00.000-07:00

Bagi di facebook
(Solusi atas permasalahan kecilnya anggaran Negara di bidang pertahanan)

(oleh: Hamim Tohari)

Civis pacem parabellum, sebuah adagium latin yang berarti “apabila ingin damai, maka siaplah untuk berperang,” telah begitu lekat di telinga ketika membicarakan persoalan-persoalan seputar pertahanan Negara serta menjadi topik yang sangat sering dibicarakan di berbagai diskusi atau seminar yang berkaitan dengan pertahanan Negara. Berbagai teori strategi sejak era klasiknya Sun Tzu hingga ke era modernnya Liddell Hart telah banyak menyinggung ungkapan tersebut dalam sudut pandang strategis beserta implementasinya di berbagai ruang dan waktu yang berbeda.

Sejarah peradaban manusia telah mencatat bahwa kecenderungan manusia atau bangsa untuk berkuasa atas bangsa lainnya sangat besar dengan berbagai alasan mulai dari rivalitas personal para pemimpin hingga perebutan sumber daya alam. Pada sebagian besar sejarah perang atau invasi atas suatu bangsa oleh bangsa lainnya, terlihat bahwa invasi dilakukan oleh Negara yang kekuatannya lebih besar kepada Negara lainnya yang lebih lemah. Ketika sebuah Negara dianggap kuat oleh Negara lain, maka kecenderungan untuk diinvasi akan menjadi kecil, inilah yang kemudian disebut sebagai daya tangkal pertahahanan. Dengan demikian ungkapan latin tersebut dapat diartikan secara lebih luas bahwa apabila suatu Negara atau bangsa menginginkan sebuah perdamaian di negaranya, terbebas dari kekuatiran atas ancaman Negara lain, maka Negara atau bangsa tersebut perlu memiliki kekuatan pertahanan yang memadai.

Sebagaimana diatur dalam UU Pertahanan Negara yang dijabarkan hingga level Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Perpress No 7 Th. 2008), pertahanan negara diarahkan untuk menciptakan daya tangkal yang optimal. Dengan demikian, maka penangkalan adalah substansi yang paling fundamental dari strategi pertahanan. Strategi pertahanan modern tidak sekadar bagaimana upaya pertahanan negara menghancurkan musuh, tetapi bagaimana menciptakan kondisi yang mempengaruhi calon lawan mengurungkan niatnya untuk menyerang. Upaya penangkalan diarahkan untuk semaksimal mungkin membangun kesan bagi calon lawan bahwa menyerang Indonesia akan berujung pada kegagalan dan kehancuran memalukan.

Bagi Indonesia, ancaman invasi terbuka dari Negara lain atau perang secara konvensional merupakan sebuah kemungkinan yang sangat kecil terjadi. Namun ancaman-ancaman lainnya terhadap integritas NKRI sangat potensial terjadi, bahkan beberapa diantaranya merupakan ancaman-ancaman faktual yang telah dihadapi oleh bangsa dan Negara Indonesia. Lepasnya beberapa wilayah terluar dari kedaulatan NKRI serta pelanggaran wilayah kedaulatan dan provokasi oleh Negara lainnya menunjukkan bahwa integritas kedaulatan NKRI masih rentan terhadap ancaman.

Permasalahan-permasalahan faktual tersebut merupakan indikator besarnya potensi ancaman terhadap integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa banyak Negara yang melihat Indonesia sebagai sebuah Negara yang tidak memiliki kekuatan pertahanan yang patut diperhitungkan. Dengan kata lain, daya tangkal pertahanan Indonesia masih sangat rendah untuk dapat menjaga kedaulatannya sendiri. Keterbatasan kemampuan anggaran Negara untuk membeli alutsista pertahanan seringkali dijadikan kambing hitam atas persoalan-persoalan yang muncul berkait dengan rendahnya kemampuan pertahanan Negara.

Saat ini, kekuatan angatan perang (militer) Indonesia berada pada titik yang sangat memprihatinkan. Pembangunan kekuatan dan kemampuan telah terabaikan selama kurun waktu yang cukup lama. Alutsista TNI berada pada kondisi terendah dan telah menjadi “kuburan” bagi prajurit-prajuritnya sendiri. Berbagai kecelakaan latihan yang disebabkan oleh ketidak siapan operasional alutsista baik di darat, laut dan udara, mulai dari tenggelamnya Tank Marinir, peluru meriam nyasar hingga jatuhnya pesawat terbang dan helikopter menjadi rentetan keprihatinan, sekaligus realitas yang menunjukkan betapa lemahnya kesiapan angkatan perang kita pada saat ini.

Dengan melihat realitas itu, mata rakyat Indonesia beserta para policy makers mulai terbuka bahwa mutlak bagi sebuah Negara untuk memiliki kekuatan pertahanan sebagai deterrence power agar tidak diremehkan oleh Negara lain. Tapi apakah itu sudah cukup….? Kita tunggu saja.

Yang pasti, walaupun permasalahan alutsista ini telah dijadikan komoditas politik dalam rangka pilpres ini, kita tetap harus realistis dalam menyikapinya. Walaupun ada capres/cawapres yang menjanjikan untuk memenuhi alutsista TNI dalam waktu 3 bulan apabila terpilih, anggap saja itu sebagai sebuah bualan besar sekedar untuk menarik simpati pemilih. Kenyataannya, membeli alutsista dari Negara lain tidak sama dengan membeli cabe di pasar yang barangnya tersedia banyak dan begitu uang dikasih, cabenya bisa langsung dibawa pulang untuk digunakan. Kalau mau memproduksi sendiri, itu juga tidak sama dengan memproduksi ketapel yang tidak memerlukan proses lama serta bahannya telah tersedia. Semuanya perlu proses yang panjang.

Selain itu, masih banyak bidang yang harus mendapatkan perhatian serius dalam pembangunan Negara ini selain bidang pertahanan. Dalam bidang pertahanan sendiripun, pemenuhan alutsista juga bukan satu-satunya hal yang harus dikerjakan. Peningkatan kesejahteraan prajurit dan keluarga, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta latihan, pangkalan dan lain-lain juga harus diperhatikan. Dengan demikian, kita belum boleh bermimpi untuk segera memiliki alutsista atau mesin perang seperti Negara-negara yang sudah maju. Namun demikian, penciptaan daya tangkal pertahanan Negara tetap harus diperhatikan agar kita tidak dipandang remeh oleh Negara tetangga sehingga mereka berani memprovokasi konflik seperti yang terjadi di Blok Ambalat akhir-akhir ini.

Masyarakat Indonseia tentu saja merasa terusik nasionalismenya ketika negara tetangga memprovokasi konflik terbuka dengan klaim sepihak atas beberapa wilayah terluar, tindakan yang tidak manusiawi terhadap TKI maupun penembakan terhadap kapal Indonesia di wilayah perairan Indonesia sendiri oleh kapal asing. Rakyat Indonesia ingin melakukan sesuatu, tetapi tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk melakukannya.

Sebagai sebuah Negara yang merdeka dari imperialisme asing berkat perjuangan seluruh rakyat, sebenarnya Indonesia memiliki kekuatan pertahanan yang sangat besar, yaitu kekuatan pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Namun sistem pertahanan semesta yang dimiliki Indonesia tentu saja berbeda dengan sistem pertahanan dengan mobilisasi umum yang dimiliki oleh Negara-negara kecil seperti Singapura dan Israel yang dikenal dengan sebutan National Resilience dimana setiap warga Negara telah dilatih melalui kegiatan wajib militer dan diatur untuk menduduki jabatan militer tertentu pada saat Negara menghadapi perang. Pelibatan rakyat Indonesia masih diharapkan pada dukungannya terhadap komponen utama pertahanan Negara, yaitu TNI, dalam menghadapi setiap ancaman yang mungkil timbul terhadap integritas NKRI.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sebagai bagian integral dari TNI mempunyai tugas pokok menegakkan kedaulatan negara di darat dan mempertahankan keutuhan wilayah darat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap Bangsa dan tumpah darah Indonesia di wilayah daratan dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan wajib militer bala darat bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang. Sesuai Doktrin TNI AD “ Kartika Eka Paksi “ salah satu fungsi utama TNI AD adalah Binter, yang diselenggarakan guna menunjang keberhasilan tugas pokok TNI AD, khususnya didalam penerapan sistem pertahanan semesta. Penyiapan dan penyelenggaraan Sistem Pertahanan Semesta memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan segenap komponen bangsa, karena pada dasarnya pengelolaan sumber daya wilayah telah terbagi habis oleh fungsi-fungsi pemerintahan dan kemasyarakatan.

Sebagai bangsa yang tidak berada dalam suatu sekutu pertahanan dengan negara lain, kemampuan penangkalan Indonesia menjadi tumpuan dalam mempertahankan diri di tengah dinamika lingkungan strategis. Penangkalan Indonesia dibangun dalam strategi pertahanan berlapis yang memadukan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan. Lapis pertahanan militer mengandalkan kekuatan senjata yakni Alutsista yang andal dengan prajurit yang terampil dan profesional untuk melaksanakan OMP dan OMSP. Sedangkan lapis pertahanan nirmiliter mengandalkan kemampuan dan usaha pertahanan tidak bersenjata dengan mendayagunakan faktor-faktor ideologi, diplomasi dan politik, ekonomi, psikologi, sosial budaya, dan teknologi.

Penangkalan dibangun untuk mewujudkan kesiapsiagaan segenap kekuatan dan kemampuan yang menampilkan efek penangkalan ke luar dan ke dalam. Efek penangkalan ke luar diarahkan untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan pertahanan yang disegani minimal di tingkat regional, yakni di kawasan Asia Tenggara dan kawasan yang mengitari Indonesia. Penangkalan yang berefek ke dalam adalah membangun kemampuan pertahanan untuk menghasilkan daya penangkal bagi setiap potensi ancaman yang bersumber dari dalam negeri sekaligus memberikan efek ganda dalam mendorong percepatan pembangunan nasional mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi.

Dalam perjalanan sejarah merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda, terlihat dengan jelas bahwa semangat kerakyatan, semangat kesemestaan dan semangat kewilayahan timbul secara spontan terlihat pada saat menghadapi agresi militer Belanda II yang terkoordinir dibawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman. Perlawanan dilancarkan berdasarkan strategi dan taktik yang tertuang dalam Perintah Siasat Nomor I. Seluruh potensi yang ada ikut serta menghadapi Belanda, sesuai kemampuan dan profesi masing-masing yang kemudian kita sebut dengan perang rakyat semesta. Pada waktu itu, Angkatan Perang Indonesia disusun dalam Batalyon Mobil dan Batalyon Teritorial. Batalyon Mobil untuk melaksanakan penghambatan gerakan musuh dan menjadi tenaga penggempur dalam susunan Batalyon, Kompi dan Peleton. Sedangkan Batalyon Teritorial mengadakan penjagaan Kabupaten demi Kabupaten, menyebar menjadi inti gerakan gerilya rakyat dibagian daerah yang lebih kecil seperti Distrik dan Onderan atau Kecamatan. Organisasi Kewilayahan ketika itu adalah Komando Militer Daerah (KMD), Komando Distrik Militer (KDM), Komando Onder Distrik Militer (KODM) dan Kader Desa. Gelar inilah yang menjadi cikal bakal Komando Teritorial (Koter) yang saat ini kita kenal dengan Komando Kewilayahan (Kowil), yang merupakan gelar kekuatan TNI AD, dan diyakini sebagai gelar yang memiliki efek tangkal serta sebagai langkah dini dalam penyelenggaraan pertahanan negara, yang disusun secara mendalam.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesungguhnya peran Binter sudah mengemuka dan sangat dominan dalam membangun kemanunggalan semua komponen bangsa dengan tentara saat itu menjadi suatu kekuatan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan saat perang kemerdekaan mereka bahu membahu mengusir penjajah yang ingin kembali menguasai NKRI. Namun dalam perjalanannya peranan Binter yang telah membawa bangsa ini tetap kokoh kuat, telah menjadi rancu karena pengaruh kepentingan politik/kekuasaan, sehingga Binter yang seharusnya berperan hanya untuk kepentingan pertahanan negara telah ditumpangi kepentingan politis diluar kepentingan politik negara.

Binter TNI AD kini telah dilakukan reposisi, redefinisi dan reaktualisasi peran dan fungsinya sejalan dengan diberlakukannya UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, sehingga kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan TNI/TNI AD, dalam penyelenggaraan Binter telah mengacu serta tidak bertentangan dengan materi/substansi Undang-Undang tersebut. Substansi penting yang mewarnai kebijakan penyelenggaraan Binter pasca UU No 34 Tahun 2004 saat ini adalah bahwa TNI AD tidak lagi menempatkan diri sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang paling bertanggungjawab dalam pembinaan teritorial. Namun TNI/TNI AD telah mereposisi dirinya sebagai pihak yang membantu tugas pemerintah dan atau institusi lainnya yang memiliki kewenangan sesuai fungsinya. Oleh karenanya dalam Implementasi Binter di lapangan harus selalu dalam format kerjasama dengan instansi terkait.

Meskipun secara tekstual yuridis dalam UU 3/2002 yang mengatur pertahanan negara maupun UU 34/2004 yang mengatur TNI tidak secara eksplisit mencantumkan Pembinaan Teritorial, namun pasal-pasal dalam dua Undang-Undang tersebut secara substansial merupakan kegiatan Binter yang selama ini telah dilaksanakan TNI AD. Dalam hal ini Binter dipahami sebagai manajemen, kemampuan dan atau metoda/cara untuk mendukung tercapainnya tugas Pemberdayaan Wilayah Pertahanan bagi kepentingan kesiapan pertahanan negara di darat.

Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat 2 salah satu bentuk tugas dan Operasi Militer selain perang yang dilaksanakan TNI adalah untuk “ memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta “ sedangkan pada pasal 8 d, menyatakan tugas Angkatan Darat adalah “ melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat “. Dalam rangka terdukungnya tugas tersebut, TNI AD harus melakukan berbagai upaya, pekerjaan dan tindakan agar tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan sukses. Upaya, pekerjaan dan tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang disebut dengan Pembinaan Teritorial, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan operasi ataupun pembinaan. Jadi Pembinaan Teritorial adalah kebijakan manajemen atau cara atau metoda yang ditempuh TNI AD dalam mewujudkan tugas Pemberdayaan Wilayah Pertahanan sesuai amanah konstitusi dalam rangka mewujudkan kesiapan pertahanan negara di darat.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa meskipun Pembinaan Teritorial telah mengalami redefinisi, reposisi dan reaktualisasi sesuai dengan paradigma baru TNI pasca bergulirnya era reformasi, namun relevansi Pembinaan Teritorial sebagai salah satu solusi untuk menciptakan daya tangkal Pertahanan Negara masih sangat tinggi. Relevansi tersebut semakin dapat dirasakan manakala kita mengingat kembali berbagai peristiwa yang menunjukkan betapa banyak negara tetangga yang jauh lebih kecil tetapi memandang rendah kekuatan pertahanan Indonesia dan senantiasa memprovokasi konflik dengan melakukan berbagai pelanggaran wilayah maupun klaim sepihak atas wilayah-wilayah terluar NKRI.

Dengan demikian, Pembinaan Teritorial sebagai salah satu Fungsi Utama TNI AD hendaknya tetap dapat dipertahankan demi menjaga tetap tegaknya kedaulatan NKRI terhadap berbagai ancaman baik yang bersifat konvensional maupun non-konvensional, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Tentu saja Pembinaan Teritorial ini harus dilaksanakan secara kompehensif dan di dukung oleh semua pihak karena sasaran akhirnya bukan sekedar terjaganya kepentingan TNI, melainkan terjaganya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alutsistaku..... Sungguh malang nasibmu..!!

2009-06-16T18:48:00.000-07:00

Bagi di facebook

(oleh: Hamim Tohari)

Pada bulan-bulan terakhir ini, istilah alutsista TNI menjadi begitu akrab di telinga rakyat Indonesia karena begitu seringnya dibicarakan di media. Sebelumnya - khususnya pada awal-awal reformasi - mungkin tidak banyak orang yang peduli dengan alutsista TNI, bahkan mendengar nama TNI aja seolah-olah alergi. TNI seolah-olah menjadi institusi yang paling bertanggung jawab atas karut marut negeri ini selama beberapa dekade, sehingga terkadang bahkan muncul anggapan emosional bahwa sebaiknya TNI dihapus saja..... dll.

Sebenarnya, kekuatan militer Indonesia sebagai komponen utama pertahanan negara pada dekade awal setelah kemerdekaan pernah disegani oleh negara-negara tetangga. Bahkan kekuatan TNI AU pada tahun 50-an pernah menjadi yang terbesar di kawasan Asia Pasifik. Kehormatan bangsa Indonesia pada masa itu benar-benar terjunjung tinggi dan kedaulatan negara dapat terjaga dengan baik. Ketika situasi politik dan keamanan global maupun kawasan regional Asia Tenggara semakin stabil, seiring semakin kendornya persaingan ideologi dan militer dua blok adidaya, persepsi tentang ancaman perang juga semakin berubah. Muncul pemikiran bahwa Indonesia tidak akan menghadapi ancaman militer dari luar negeri, sehingga pembangunan sektor pertahanan mulai diabaikan. Memang cukup masuk akal, karena situasi politik dan keamanan dalam negeri pun relatif stabil dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga prioritas pembangunan diarahkan untuk perbaikan perekonomian rakyat.

Persepsi publik yang seperti itulah yang kemudian membuat perhatian pemerintah untuk membangun kekuatan dan kemampuan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara semakin menurun. TNI relatif hanya mengandalkan alutsista peninggalan jaman revolusi kemerdekaan. Alutsista tua itulah yang kemudian menghiasai kesatrian-kesatrian militer dan tiap hari hanya "di lap-lap" biar mengkilat seolah-olah kondisinya masih baik. Alutsista tua itu juga yang setiap ada acara seremonial "diakal-akali" biar seolah-olah "bisa operasional" dan kemudian dipamer-pamerkan untuk "nakut-nakuti" kawan dan lawan.

Stagnasi pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Secara internal, TNI sendiri pada masa-masa itu juga lebih banyak disibukkan dengan campur tangan pada urusan bernegara (politik praktis). Akhirnya pembangunan kekuatan dan kemampuan profesionalitas TNI seolah-olah terabaikan sampai bergulirnya era reformasi dimana TNI tersudut dan dituntut untuk “kembali ke barak”.

Ketika mulai muncul aksi-aksi provokatif negara lain di wilayah kedaulatan NKRI seperti kasus pelanggaran wilayah oleh pesawat tempur Amerika di sekitar P. Bawean, klaim sepihak Malaysia atas Blok Ambalat, dan kasus-kasus lainnya, sementara TNI tidak mampu mengatasinya dengan alutsista rongsokan, orang mulai berpikir tentang pentingnya pembangunan kekuatan dan kemampuan militer untuk menciptakan daya tangkal pertahanan negara.

Itupun belum mampu membuat para policy makers berpikir realistis untuk memberikan perhatian yang cukup bagi pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI serta modernisasi alutsista. Pembelian alutsista baru bagi TNI AD, AL, dan AU hanya sekedar formalitas saja untuk memberikan kesan seolah-olah mereka memperhatikan TNI. Kuantitas dan kualitas alutsista yang dibeli masih sangat jauh dari harapan untuk memenuhi kebutuhan.

5 tahun terakhir ini, berbagai peristiwa yang disebabkan oleh ketidak siapan operasional alutsista TNI telah mengakibatkan banyak nyawa prajurit-prajurit terbaik melayang sia-sia. Tank Amphibi marinir tenggelam, tank TNI AD masuk jurang, tembakan meriam Armed nyasar ke perkampungan, pesawat dan heli jatuh, dan berbagai peristiwa lainnya menghiasi halaman-halaman media massa. Orang menjadi semakin terbuka matanya untuk melihat realitas yang terjadi terhadap rendahnya kesiapan operasional alutsista TNI.

Sayangnya, isu tentang alutsista ini akhirnya juga dipolitisasi dan dijadikan komoditas politik menjelang pilpres Juli nanti. Ada capres-cawapres yang kemudian mengumbar janji untuk memenuhi alutsista TNI dalam waktu 3 bulan (kalau terpilih). Sebuah omong kosong besar yang tidak masuk akal apabila dihadapkan pada kondisi kemampuan anggaran negara saat ini. Masih banyak sektor lain, khususnya bidang pendidikan, ekonomi, kesejahteraan dan pelayanan publik yang memerlukan prioritas perbaikan. Disamping itu, pengalaman pengadaan alutsista TNI selama ini prosesnya sangat panjang. Bahkan ketika MoU pembelian alutsista sudah ditandatangani pun, barangnya baru bisa diterima sekitar 2 tahun berikutnya. Lha ini kok mau memenuhi alutsista dalam 3 bulan....? Emangnya nggak mikir bagi-bagi jatah kursi menteri dulu? Emangnya nggak nyusun program-program dulu...? Emangnya nggak mikir cari kembalian biaya kampanye...?

Namun demikian, masih ada capres-cawapres yang cukup realistis menyikapi kondisi ini dengan tidak buru-buru mengumbar janji dan memasang target serta tidak mencari-cari kesalahan atau kambing hitam. Siapapun pemimpin negara ini, tidak serta merta dengan sendirinya dapat menentukan alokasi anggaran untuk pertahanan yang ideal. Semuanya harus dibicarakan dengan wakil-wakil rakyat, para anggota dewan yang terhormat, yang sudah terlebih dahulu dipilih oleh rakyat.

Yang justru menyesakkan adalah pernyataan Menhan yang mengatakan bahwa berbagai kecelakaan yang terjadi belakangan ini "tidak terkait dengan tuanya usia alutsista". Mengherankan..... apakah realitas yang terjadi ini belum cukup memberikan bukti bahwa alutsista kita sudah tidak layak pakai lagi karena udah udzur....? Apakah kenyataan ini masih harus terus-menerus ditutup-tutupi sambil menunggu ribuan lagi nyawa prajurit yang melayang dengan sia-sia...?

Ataukah pernyataan itu sebagai sebuah pembenaran untuk mengatakan bahwa kinerja Dephan selama ini sudah maksimal? Atau ada kemungkinan lain juga, karena kita sedang menghadapi konflik dengan negara tetangga berkait sengketa wilayah, pernyataan itu ditujukan untuk menutupi kondisi yang sebenarnya agar negara lain tidak menganggap remeh kekuatan kita. Wallahu 'alam...

Samsir Siregar, ketua BIN, di depan Komisi I DPR juga mengatakan bahwa tidak ada unsur sabotase dalam berbagai kasus kecelakaan pesawat TNI. Pernyataan ini tentu saja dipicu oleh adanya dugaan, entah dari siapa...., bahwa ada kemungkinan sabotase dalam kasus-kasus kecelakaan pesawat TNI.

Saya sebagai orang "bukan intel" kok merasa aneh aja kalau ada yang mengkait-kaitkan kecelakaan demi kecelakaan itu sebagai salah satu akibat dari sabotase. Sabotase dari siapa pak...? Justru yang patut dicurigai kena dampak sabotase ya sikap para anggota dewan yang terhormat itu, yang selama ini tidak memperhatikan pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI. Mungkin ada "pesanan" dari pihak asing agar TNI dilemahkan dari dalam, dengan cara membatasi anggaran pertahanan untuk pembelian alutsista..... bisa saja to....?

Sebagai akhir dari "unek-unek" ini, marilah kita secara obyektif melihat realitas yang terjadi. Alutsista TNI memang sebagian besar sudah sangat tua, sudah mulai pikun sehingga tidak dapat lagi dioperasionalkan secara wajar. Konsekuensinya, banyak prajurit yang akhirnya harus menghadapi resiko besar ketika berhadapan dengan alutsistanya sendiri.

Tenaga, pikiran dan biaya besar yang telah dikeluarkan oleh negara (rakyat) untuk membentuk prajurit-prajurit TNI akhirnya akan terbuang sia-sia manakala mereka menjadi korban dari alutsistanya sendiri. Rakyat tidak memerlukan janji-janji selangit. Yang diperlukan adalah obyektifitas dan kejujuran dalam melihat realitas, kemudian langkah-langkah konkrit untuk perbaikannya.

Jangan lagi permasalahan ini justru dijadikan komoditas politik untuk mencari keuntungan. Jangan lagi rakyat yang sudah semakin pintar dan dewasa ini dibodoh-bodohi dengan pernyataan-pernyataan yang aneh...

ALUTSISTAKU.... SUNGGUH MALANG NASIBMU

DEMOKRASI PREMATUR

2009-03-23T17:27:00.000-07:00

Bagi di facebook

(Oleh: Hamim Tohari)

Masa kampanye terbuka dalam rangkaian kegiatan Pemilu Legislatif 2009 telah berjalan satu minggu. Kampanye terbuka ini seharusnya sudah dimulai lebih awal dari jadwal yang diikuti sekarang, namun KPU mengundurkan jadwal kampanye dengan beberapa alasan. Pada saat KPU mengumumkan bahwa jadwal kampanye diundur, beberapa pimpinan partai politik membuat pernyataan bahwa pengunduran jadwal tersebut berpotensi memunculkan konflik.

Ketika masa kampanye terbuka dimulai, beberapa ketegangan terjadi di berbagai daerah. Di Jakarta misalnya, perwakilan salah satu partai politik justru “berantem” dengan temannya sendiri gara-gara berebut untuk mewakili partainya dalam deklarasi kampanye damai. Di Purwakarta, beberapa pimpinan partai politik menolak untuk menandatangani deklarasi kampanye damai, artinya mereka cenderung “siap untuk konflik”. Di beberapa daerah lainnya, terjadi ketegangan dan kericuhan, bahkan perkelahian, antar anggota dalam sebuah partai politik, antar anggota partai politik yang berbeda maupun antara partai politik dengan KPU.

Dalam kurun waktu seminggu masa kampanye terbuka, kita melihat berita-berita di TV yang menunjukkan bahwa intensitas pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu sangat tinggi. Pelibatan anak-anak dalam kampanye dilakukan oleh hampir seluruh Partai Politik peserta pemilu. Di beberapa daerah, terdapat pejabat-pejabat negara yang memanfaatkan fasilitas negara dan kegiatan dinas untuk kepentingan kampanye. Yang lebih menyedihkan lagi, beberapa partai besar yang seharusnya mempelopori kedewasaan dan kematangan berpolitik, justru memperlihatkan perilaku yang memprihatinkan. Kampanye yang dilakukan oleh partai-partai besar tersebut sebagian besar diisi hiburan dengan penampilan yang “seronok” dan ditonton oleh anak-anak dibawah umur serta seolah-olah tidak perduli bahwa peserta kampanye tersebut adalah ibu-ibu yang berjilbab atau bapak-bapak yang berkopyah.

Sesuai jadwal pemilu legislatif akan dilaksanakan dalam hitungan hari, namun masih ada persoalan yang belum terselesaikan yaitu adanya permasalahan DPT fiktif di Jawa Timur. Penyelesaian masalah DPT fiktif ini terkesan berlarut-larut dan bahkan menyebabkan seorang pejabat tinggi Polri mundur dari jabatannya. Persoalan DPT fiktif inilah yang akhirnya juga memunculkan pendapat-pendapat bahwa Pemilu harus diundur dari jadwal yang telah ditetapkan. Persoalan ini menunjukkan betapa tidak profesionalnya perangkat-perangkat Pemilu yang sudah dibentuk sekian lama, serta mengindikasikan terjadinya permainan “jorok” para pelaku politik dalam arena politik yang memang kotor.

Keprihatinan lainnya yang patut menjadi perhatian adalah sinyalemen peredaran uang palsu yang digunakan para caleg untuk membeli suara konstituen. Naudzubillahi min dzalik…!!!. Segala macam cara kotor telah ditempuh oleh para politisi yang memiliki kepentingan dalam Pemilu Legislatif 2009 ini.

MENYEDIHKAN…!!!!

Itulah gambaran carut-marutnya proses demokrasi yang terjadi di negara kita.

Saya akan mencoba untuk menganalisanya secara pragmatis saja karena rasanya sulit membuat analisa teoretis terhadap situasi politik di Negara kita saat ini. Terlalu banyak politisi yang mengusung segudang teori politik dewa-dewa pada saat berbicara di media massa, dan sebanyak itu pula yang kemudian melupakannya ketika sudah memasuki ranah politik praktis dengan berbagai kepentingan individunya. Ibarat orang yang mengejar orgasme, banyak cara atau teori yang digunakan. Namun ketika kepuasan itu sudah didapatkan, kelelahan yang luar biasa menghinggapi dan kemudian tertidur lelap, melupakan segalanya. Itulah perilaku-perilaku politik narsis seperti yang pernah saya bahas dalam tulisan sebelumnya.

Proses demokrasi yang terjadi di tanah air kita sampai dengan saat ini juga dapat dikatakan sebagai demokrasi prematur karena pelaku politik para elit maupun masyarakat pada umumnya belum cukup matang.

Memang sangat disadari bahwa rakyat kita baru “belajar” berdemokrasi dengan “benar” sejak Pemilu 1999 atau pasca reformasi. Jadi dapat dibilang bahwa rakyat kita masih dalam taraf pendidikan dasar politik. Berarti bahwa masih perlu proses yang panjang untuk mencapai kematangan politik sampai dengan taraf pendidikan tinggi. Makna demokrasi itu sendiri baru dipahami sebagai sebuah sistem politik yang mengedepankan kebebasan individu dalam sebuah masyarakat dan dan negara, tetapi nilai-nilai moralitas di dalamnya tidak banyak diambil untuk penciptaan sebuah masyarakat demokratis yang madani.

Masyarakat politis yang menurut filsuf Yunani Aristoteles, dalam tulisannya Politics, ada karena kesamaan tujuan untuk menciptakan kebaikan, ternyata masih jauh dari harapan. Nilai-nilai kebebasan (freedom) yang oleh Cicero disanjung sebagai karakter pokok dari demokrasi telah disalah artikan dan sering berujung pada anarkhisme serta diskursus sosial seperti yang digambarkan oleh Machiavelli pada tulisannya The Discourses.

Sebagai sebuah penyakit, ejakulasi prematur biasanya diatasi dengan menggunakan terapi fisik maupun psikis serta tidak jarang pula menggunakan resep obat baik dari dokter maupun obat-obat kuat yang banyak dijual di pasaran. Demikian pula halnya dengan demokrasi prematur, tentu saja butuh terapi serta resep obat yang tepat untuk mengatasinya.

Terapi penyembuhan atau formulasi obat yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi demokrasi prematur ini antara lain:

Pembenahan moralitas politik para elit. Warna perpolitikan kita sangat didominasi oleh perilaku politik para elit. Elit politik yang secara formal pada umumnya telah memiliki latar belakang pendidikan cukup tinggi hendaknya paham betul tentang moralitas politik dan tanggung jawabnya terhadap rakyat. John Locke dalam bukunya The Second Treatise of Government mengatakan bahwa kekuasaan rakyat yang diwakili oleh anggota legislatif tidak dapat diberikan tuntutan lebih dari penciptaan kebaikan bersama, tetapi memiliki kewajiban untuk menjaga hak milik setiap orang dalam masyarakat tersebut. Inilah yang mestinya tetap dipegang oleh para elit politik ketika “menjual diri” untuk “dibeli” para rakyat yang diwakilinya.

Apabila memang sistem politik demokratis yang diinginkan masyarakat Indonesia adalah demokrasi ala Amerika yang sering disanjung-sanjung oleh para politisi, seharusnya mereka memahami apa yang di tulis oleh Tocqueville dalam bukunya Democracy in America, bahwa di AS sendiri mayoritas orang hebat jarang yang mau duduk dalam jabatan publik, karena tanggung jawab moral yang berat.

Perilaku-perilaku “masturbatif” para elit politik dalam minggu-minggu awal masa Kampanye Pemilu Legislatif 2009 seperti yang diuraikan di awal pembahasan ini mestinya tidak boleh terjadi apabila kita ingin membawa masyarakat dan bangsa Indonesia ke alam kehidupan politik yang lebih baik. Lalu siapa yang bisa membenahi moralitas politik para elit tersebut? Ini adalah pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Kalau kita katakan bahwa lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab pembenahan, kelihatannya sulit untuk merealisasikannya. Kita lihat betapa banyaknya elit politik yang memiliki deretan gelar di belakang namanya, tetapi tetap saja tidak memperlihatkan moralitas yang baik. Artinya adalah, tingkat pendidikan formal seseorang tidak punya korelasi langsung dengan moralitas pribadinya.

Lalu bagaimana dengan pendidikan keagamaan? Inipun sulit dicari korelasinya. Tidak sedikit juga politisi dari partai politik dengan azas keagamaan yang memiliki moralitas rendah. Walaupun nilai-nilai spiritualitas yang diajarkan dalam agama apapun selalu menekankan nilai-nilai kebaikan dan melarang yang sebaliknya, tetapi ketika seseorang telah masuk ke wilayah politik praktis, nilai-nilai tersebut sering dilupakan. Yang justru sering terjadi adalah politisasi agama atau agamisasi politik.

Apakah pembenahan moralitas ini merupakan tugas pemerintah? Secara yuridis formal mungkin benar, tetapi perlu diingat juga bahwa pemerintahan pun diisi oleh para politisi yang seringkali lebih mengedepankan kepentingan partai politiknya daripada kepentingan rakyat. Yang lebih menyulitkan adalah kenyataan bahwa partai-partai politik beserta politisinya yang tidak tergabung dalam koalisi ruling party selalu menempatkan diri sebagai oposisi yang cenderung terus menerus menentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Dengan demikian, yang paling mampu membenahi moralitas para elit politik adalah diri mereka masing-masing.

Intensifikasi pendidikan politik rakyat. Dalam kehidupan politik, rakyat adalah obyek yang diolah para elit politik sebagai subyek. Rendahnya tingkat pendidikan sebagian rakyat Indonesia tentu saja sangat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap politik. Rendahnya tingkat pemahaman rakyat terhadap politik inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para elit untuk kepentingan mereka.

Sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih rendah tingkat pendidikan dan kehidupannya cenderung tidak peduli pada hiruk-pikuk pertarungan visi dan misi para elit di tingkat atas. Kita dapat melihat hasil survey atau wawancara yang dilakukan oleh media massa kepada warga masyarakat terkait dengan pemilu legislatif 2009 ini. Sebagian besar rakyat tidak tahu jumlah dan nama-nama partai politik yang ada, tidak kenal para caleg yang mencalonkan diri serta tidak paham caranya memilih pada pemilu legislatif. Sebagian besar rakyat pun tidak mengerti untuk apa mereka memilih orang-orang yang gambarnya terpampang di atas kertas suara.

Kebodohan-kebodohan inilah yang kemudian dibeli oleh para elit politik dengan berbagai cara untuk mencapai tujuannya.

Pendidikan politik bagi rakyat sangat diperlukan agar tidak terjebak ke dalam kebodohan-kebodohan yang akhirnya dimanfaatkan oleh para elit politik. Rakyat harus diberikan pemahaman yang memadai tentang sistem perpolitikan yang baik serta tata cara berpartisipasi dalam politik yang benar.

Memang pendidikan politik rakyat ini tidak dengan sendirinya akan mampu merubah perilaku politik yang telah ada. Ada hal-hal lain yang berkait erat dengan perilaku politik masyarakat. Mustahil rasanya mengharapkan kepedulian dan partisipasi politik masyarakat secara benar pada saat mereka masih berkutat dengan permasalahan ekonomi dan kesejahteraan.

Penegakan aturan main dalam Pemilu. Pelanggaran-pelanggaran aturan main dalam proses Pemilu 2009 seperti yang diuraikan diatas sangat erat kaitannya dengan lemahnya penegakan aturan main yang telah dituangkan dalam Undang-Undang tentang Pemilu. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) seolah-olah hanya memainkan perannya untuk “mengawasi / melihat” saja. Padahal Panwaslu berhak memberikan tindakan dan sanksi hukum kepada pelanggar-pelanggar aturan main tersebut.

Pembiaran terhadap suatu pelanggaran di awal masa kampanye, akhirnya diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran yang lainnya di waktu-waktu selanjutnya. Seandainya sejak awal Panwaslu berani mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, besar kemungkinan pelanggaran-pelanggaran berikutnya dapat dieliminir. Disinilah pentingnya penegakan aturan main tersebut dalam menciptakan iklim politik yang lebih baik.

Ketiga formulasi tersebut merupakan bagian dari resep untuk menyembuhkan penyakit demokrasi prematur yang diderita oleh bangsa Indonesia saat ini. Kondisi bangsa Indonesia yang hidup di tengah-tengah carut marut ini juga telah membawa fenomena baru yaitu lebih dipercayanya pengobatan-pengobatan alternative daripada pengobatan dokter. Formulasi yang ditawarkan diatas hanya merupakan sebagian kecil resep yang mungkin dapat dicoba. Masih banyak alternatif pengobatan lain yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh Bangsa Indonesia untuk mencapai kesembuhan dari penyakit demokrasi prematur ini.

WALLAHU'ALAM BISSHAWAB

SAHARA

2009-03-15T18:15:00.000-07:00

Bagi di facebook

(sebuah pelajaran tentang taktik, kepemimpinan dan kemanusiaan)

(oleh: Hamim Tohari)

SAHARA adalah sebuah judul film yang ditayangkan TV dan kebetulan saya tonton pada Sabtu malam (Minggu dini hari) kemaren. Film tersebut berisikan penggalan kisah yang terjadi pada salah satu teater Perang Dunia II, yaitu perang memperebutkan TOBRUK di Afrika. Saya tidak tahu apakah cerita tersebut merupakan kisah nyata atau fiksi dengan bumbu-bumbu dan rekayasa untuk kepentingan komersial seperti lazimnya sebuah film Hollywood. Yang jelas, terlepas dari itu semua, cerita yang disajikan oleh film tersebut sangat menarik. Sekelompok kecil prajurit sisa pasukan sekutu yang dihancurkan oleh pasukan Jerman, pada akhirnya dapat menghancurkan 1 Batalyon Infanteri Jerman dan menyelamatkan induk pasukannya di El Alamein.

Bagi kita yang telah mempelajari masalah-masalah taktik dan menganut pola 1 banding 3 dalam pengerahan pasukan pada perang konvensional, cerita dalam film SAHARA tersebut terkesan terlalu mengada-ada, karena nyaris mustahil 9 orang dapat memporak-porandakan 1 Batalyon Infanteri musuh yang berkekuatan 500 orang. Tetapi apabila kita analisa dengan sedikit lebih mendalam, kemenangan 9 orang tersebut bisa menjadi logis dan masuk akal. Situasinya berbeda dengan ”perang-perangan” yang dimainkan oleh Arnold Scwarzeneger dalam film Commando atau Sylvester Stallone dalam film Rambo yang memang sangat tidak masuk akal serta hanya mengedepankan komersialitas heroisme Amerika ala Hollywood.

SAHARA mengisahkan bahwa pasukan Amerika hancur lebur diserang oleh Jerman di gurun Sahara dan hanya menyisakan 3 orang prajurit Kavaleri yang berhasil selamat dan membawa sebuah Tank untuk meloloskan diri, dipimpin oleh seorang sersan. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan 5 prajurit Inggris dari Batalyon Kesehatan dengan pimpinan seorang Kapten dan memiliki anggota dengan latar belakang kebangsaan yang beragam, ada yang dari Ingrris, Perancis dan Australia. Mereka juga merupakan sisa dari pasukan yang telah dihancurkan oleh Jerman. Akhirnya mereka bergabung menjadi 8 orang dan bersama-sama mencari jalan keluar dari gurun Sahara yang maha luas tersebut. Kelompok itu menjadi 9 orang setelah di tengah jalan mereka bertemu seorang prajurit Inggris berpangkat Sersan Mayor yang berasal dari Sudan dan membawa seorang tawanan perang dari Italia.

Bagian heroik dari film tersebut dimulai ketika mereka telah kehabisan bekal air minum dan akhirnya menemukan sebuah sumur tua di dekat reruntuhan bangunan. Mereka menduduki dan menguasai daerah tersebut dan akhirnya berhasil menghancurkan Batalyon Infanteri Jerman yang memiliki 500 orang prajurit yang kehausan dan rendah morilnya karena telah berhari-hari tidak mendapatkan air minum. Secara taktis, rasanya sangat mustahil kelompok kecil yang baru tergabung sehari dan hanya berjumlah 9 orang itu dapat mengalahkan 500 orang prajurit yang telah terorganisir dalam 1 Batalyon Infanteri, karena perbandingannya terlalu jauh, 1 : 55. Padahal mereka dalam posisi bertahan yang seharusnya perbandingannya adalah 1 : 3. Tetapi mari kita analisa lebih jauh.

Dalam ilmu taktik kita, ketika membicarakan peluang keunggulan atau kemenangan sebuah pertempuran, kita mengenal istilah ”Perbandingan Daya Tempur Relatif”. Daya tempur yang diperbandingkan dapat berupa daya tempur fisik seperti kekuatan satuan manuver (jumlah personel), tank, meriam armed, penguasaan medan dan sebagainya, serta daya tempur non fisik yang meliputi moril, dukungan rakyat (lingkungan), kepemimpinan dan lain-lain. (mungkin dapat juga dimasukkan ”kenekadan”)

Dalam hal daya tempur fisik, secara kuantitatif kelompok kecil yang hanya berjumlah 9 orang tersebut akan dengan sangat mudah dihancurkan oleh 500 prajurit musuh. Tetapi mereka memiliki beberapa keunggulan yaitu, mereka masih memiliki 1 unit Tank beserta amunisinya, sedangkan yang dihadapi adalah Batalyon Infanteri murni yang tidak diperkuat oleh unsur Tank maupun Meriam Armed. Ketika pasukan Jerman menyerbu, Tank tersebut dapat dengan mudah bermanuver dan mencerai beraikan formasi serbuan musuh dan menghancurkannya dengan tembakan kanon dari jarak dekat.

Keunggulan berikutnya adalah bahwa kelompok ini lebih menguasai medan dan mereka memasang ranjau-ranjau darat hasil rampasan dari pasukan Jerman yang tertangkap ketika mencari sumur air. Keunggulan penguasaan medan ini juga didukung oleh situasi ketidak tahuan musuh tentang jumlah mereka. Disisi yang lain, mereka telah mendapatkan informasi yang lengkap tentang jumlah dan kondisi musuh dari tawanan yang berhasil mereka tangkap dan diinterogasi. Dengan memanfaatkan senapan-senapan mesin yang mereka miliki, musuh yang menyerbu dengan formasi bersyaf di tengah padang pasir yang tidak terlindung dapat dengan mudah dibabat dengan tembakan dari ketinggian bangunan dan menimbulkan kerugian yang besar.

Secara non fisik, keunggulan daya tempur yang mereka miliki adalah moril (atau mungkin bisa dikatakan sebagai ”kenekadan”). Walaupun baru bergabung sehari dengan latar belakang yang berbeda-beda dan tidak saling mengenal sebelumnya, namun mereka dengan cepat dipersatukan secara emosional oleh kondisi yang sama. Mereka sama-sama membenci Nazi dan mereka sama-sama merupakan sisa pasukan yang dihancurkan oleh Jerman. Bagi mereka, menghadapi pasukan Jerman atau menghindarinya memiliki resiko yang sama, yaitu mati. Dengan pertimbangan tersebut, akhirnya mereka memilih untuk menghadapi pasukan Jerman dan menimbulkan kerugian yang besar untuk, setidak-tidaknya, menghambat gerakan pasukan Jerman dan memberikan ruang dan waktu bagi pasukan Sekutu di El Alamein untuk menyusun kekuatan. Keunggulan moril ini juga didukung oleh penguasaan mereka terhadap sumur air yang merupakan satu-satunya sumur yang masih dapat di manfaatkan di wilayah tersebut.

Di sisi yang berlawanan, pasukan Jerman telah mengalami kelelahan dan kehausan yang luar biasa akibat telah berhari-hari tidak menemukan air dan bekal air minum mereka telah habis. Ketika dalam sebuah negosiasi antara Danyon Jerman dan pemimpin kelompok ditawarkan pertukaran antara air minum dan senjata, maka sebagian besar pasukan Jerman memilih untuk meletakkan senjata demi air minum, walaupun pada akhirnya mereka tetap melanjutkan serangan karena perintah dari Danyon, tetapi kondisi morilnya sudah sangat lemah.

Dengan analisa perbandingan daya tempur fisik dan non fisik ini, maka kemenangan kelompok 9 orang melawan 500 orang ini menjadi lebih logis dan masuk akal secara taktis.

Pelajaran lain yang dapat dipetik dari SAHARA adalah nilai-nilai kepempimpinan lapangan dan etika kemiliteran yang ditunjukkan oleh kelompok kecil tersebut. Dalam aspek kepemimpinan lapangan, ada yang menarik dari kisah di film itu. Dalam kelompok 9 orang tersebut terdapat seorang Kapten yang memimpin sisa pasukan dari Batalyon Kesehatan Inggris, seorang Sersan yang memimpin Tank beserta 2 orang prajurit Amerika serta seorang Sersan Mayor berkebangsaan Sudan yang survival sendirian. Secara normatif, seharusnya sang Kapten yang memimpin kelompok tersebut, namun karena mereka sangat tergantung pada Tank sebagai sarana angkut untuk keluar dari gurun Sahara, maka akhirnya mereka mengangkat sang Sersan sebagai pemimpin kelompok. Kebetulan Sersan tersebut memang merupakan seorang prajurit yang sangat berpengalaman dan memiliki keahlian dan dedikasi yang menonjol, sementara sang Kapten menyadari bahwa sebagai seorang dokter dia tidak memiliki pengalaman yang memadai di medan tempur. Disisi yang lain, Sersan Mayor dari Sudan telah merasa menjadi minoritas karena dia sendirian dan beruntung bisa bergabung dengan kelompok tersebut.

Dalam situasi pertempuran, kepemimpinan lapangan sangat berkaitan dengan kemampuan mengambil keputusan yang cepat dan tepat serta mempertimbangkan resiko yang dihadapi, kemampuan menjaga moril dan kebersamaan serta semangat anggotanya serta keberanian tampil di depan dalam menghadapi bahaya. Kualitas kepemimpinan lapangan yang seperti itulah yang ditunjukkan oleh Sersan dari Kavaleri Amerika sejak awal cerita sampai akhirnya memenangkan pertempuran melawan Batalyon Infanteri Jerman.

Ketika pasukan Kavaleri Amerika telah dihancur leburkan oleh Jerman dan hanya menyisakan 3 orang prajurit dan 1 buah Tank, sang Sersan langsung mengambil inisiatif dan keputusan untuk membawa 2 orang anggotanya mencari jalan keluar dari gurun Sahara yang seolah-olah tidak berbatas tersebut. Pada saat bertemu dengan kelompok pasukan Inggris yang dipimpin oleh seorang Kapten, keputusan itu tetap dipertahankan walaupun pada awalnya mendapatkan penolakan. Prajurit kesehatan Inggris yang semula ingin bertahan di tengah gurun sambil menunggu datangnya bantuan, yang entah kapan akan datang karena komunikasi radio pun tidak ada, akhirnya mengikuti rencana sang Sersan dan mengangkatnya sebagai pemimpin.

Kemampuan sang Sersan sebagai pemimpin lapangan untuk tetap menjaga moril dan semangat serta kebersamaan anggotanya juga senantiasa ditunjukkan sepanjang cerita, dimana ketika ada prajurit yang terluka, Sersan tersebut selalu memberikan dorongan moril dan motivasi dengan cerita-cerita heroik dan perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat. Pada saat kelompok tersebut menemukan sumber air yang hanya menetes dan perlu waktu lama untuk menampungnya, dia selalu mendahulukan anggotanya untuk dapat meminum air tersebut. Apa yang dia miliki dan disukai oleh anggotanya selalu dibagi sehingga kebersamaan, moril dan penghargaan terhadap pemimpin tetap dapat dijaga. Sifat seperti itulah yang pada akhirnya mampu menjadi penyemangat seluruh anggota kelompok untuk bertahan dan menghadapi musuh dengan jumlah yang jauh lebih besar.

Kemampuan memgambil keputusan dan keberanian menghadapi resiko yang diperhitungkan sangat jelas terlihat ketika sang Sersan memutuskan untuk bertahan di sumur air menghadapi 500 orang pasukan Infanteri Jerman. Berdasarkan informasi yang didapat dari tawanan, sang Sersan membuat kalkulasi dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan dihadapi dengan cepat sebelum akhirnya membuat suatu keputusan yang di sertai keberanian luar biasa. Di dalam sebuah pertempuran, semua hal tidak ada yang bisa diperhitungkan secara pasti. Namun pengalaman dan naluri tempur yang dimiliki oleh sang Sersan telah membantunya untuk secara jeli membuat kalkulasi perbandingan daya tempur relatif. Walaupun tetap bersifat spekulatif namun kejelian tersebut akhirnya berujung pada kemenangan.

Ketika sang Sersan sudah pada keputusan untuk menghadapi musuh, dia tidak memainkan wewenang komandonya untuk memberikan ”perintah mati” kepada prajurit-prajurit yang ada di dalam kelompoknya, tetapi ”menawarkan” apakah mereka akan mengikuti keputusannya atau tidak dengan menyampaikan argumen tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dengan cara itulah, akhirnya seluruh anggota kelompok, dengan keyakinan yang tinggi terhadap pemimpinnya, mendukung keputusan yang diambil.

Aspek kemanusiaan juga dapat dilihat dalam cerita film SAHARA. Ketika kelompok 8 orang tersebut dalam perjalanan dan bertemu dengan prajurit Sudan yang membawa tawanan Italia (musuh sekutu dalam perang Afrika), pada awalnya sang Sersan sebagai pemimpin membuat keputusan untuk meninggalkan tawanan tersebut di tengah gurun dengan memberi bekal minum. Pertimbangannya adalah bahwa mereka sedang ”bertempur” untuk mempertahankan hidup mereka sendiri dibawah ancaman musuh yang dapat menyerang sewaktu-waktu di tengah gurun pasir yang maha luas, sehingga adanya tawanan perang yang dibawa akan memperberat beban mereka. Namun setelah berjalan beberapa saat dan terjadi diskusi tentang nilai-nilai kemanusiaan di tengah-tengah para anggota kelompok, akhirnya tawanan perang Italia tersebut dibawa dan diperlakukan dengan baik. Demikian pula ketika mereka menangkap pilot Jerman yang pesawatnya berhasil dijatuhkan serta ketika menangkap prajurit Jerman yang menjadi pesuruh untuk melacak sumur air, semua diperlakukan dengan baik dan pada akhirnya memberikan kontribusi bagi kemenangan mereka atas pasukan Infanteri Jerman.

Demikianlah nilai-nilai yang dapat dipelajari dari sebuah film, terlepas dari argumentasi bahwa cerita dalam film tersebut tidak sepenuhnya merupakan kisah nyata dan telah dibumbui oleh berbagai rekayasa untuk kepentingan komersiil.

PERILAKU POLITIK NARSIS

2009-03-13T19:10:00.000-07:00

Bagi di facebook
(Oleh: Hamim Tohari)

Kali ini saya ingin menulis tentang politik, walaupun semula agak ragu-ragu karena kuatir dianggap “tentara berpolitik”, tapi setelah saya pikir kalau hanya sekedar beropini tentang situasi politik secara umum tidak akan menyalahi aturan. Yang dilarang bagi anggota TNI adalah berpolitik praktis serta tidak netral dalam pemilu maupun pilkada. Beropini tentang situasi politik secara umum tidak dapat dikategorikan sebagai “politik praktis” atau pelanggaran terhadap “netralitas TNI.”

Menurut saya, karena pengerahan kekuatan TNI harus didasarkan atas keputusan politik negara, maka akan sangat riskan apabila prajurit TNI “buta politik” karena akan dengan mudah di “bodoh-bodohi” dengan berkedok keputusan politik. Untuk itu, penting bagi prajurit TNI mempelajari ilmu politik dan mengikuti perkembangan situasi politik secara umum dengan batasan-batasan tertentu sesuai aturan, antara lain tidak menyatakan keberpihakannya kepada salah satu partai atau calon tertentu serta tidak menjelek-jelekkan partai politik atau calon lainnya. Pemahaman prajurit tentang politik harus bersifat umum.

Beberapa hari terakhir menjelang dilaksanakannya pemilu legislatif, suhu politik terasa semakin memanas. Isu-isu kecil yang dilontarkan oleh tokoh partai secara tidak sengaja pun bisa menggelembung menjadi besar dan menjadi bahasan menarik di media massa serta semakin memanaskan suhu politik yang memang sudah terasa semakin panas.

Jalan-jalan, tempat-tempat umum menjadi semakin rame dengan poster-poster dan bendera-bendera partai yang bahkan kita pun kadang-kadang lupa, berapa jumlah partai peserta pemilu. Foto-foto caleg, layaknya artis sinetron atau bintang iklan, semakin banyak bertebaran dimana-mana, entah siapa yang membuat, siapa yang memasang, kita juga tidak tahu. Bahkan dari sekian ratus foto yang terpasang di jalan-jalan dan di tempat umum tersebut, mungkin hanya satu atau dua saja yang pernah kita dengar namanya, selebihnya......... au ah...gelap.

Suatu ketika saya sedang beli makanan di pedagang gerobak dorong di pinggir jalan di Cimahi, dan ketika saya perhatikan, gerobaknya penuh dengan tempelan gambar-gambar caleg, baik caleg DPR RI, DPRD propinsi ataupun DPRD Kota. Kemudian saya tanya kepada si ibu penjual makanan tersebut apakah dia kenal sama orang yang fotonya di tempel di gerobaknya atau tidak......... Jawabannya adalah, tidak satupun wajah-wajah orang yang fotonya di tempel tersebut yang di kenal sama si ibu pedagang makanan. Ketika saya tanya sudah berapa lama tinggal di Cimahi, ibu itu menjawab sudah 12 tahun.

Kondisi yang sama juga saya temukan ketika saya bertanya kepada seorang pedagang keliling yang lewat di kompleks perumahan, tidak ada satupun diantara caleg yang gambarnya terpasang di sepanjang jalan yang dia kenal.

Saya lantas berpikir........siapa sih yang sebenarnya mencalonkan orang-orang tersebut menjadi caleg? Rakyat pendukungnya kah, partainya kah, atau malah dirinya sendiri kah.....?

Seandainya jawabannya adalah rakyat pendukungnya, lantas rakyat yang mana yang dimaksudkan....? Memang dari sedikit sampel yang saya amati mungkin tidak bisa mewakili seluruh populasi yang ada, tetapi paling tidak memberikan gambaran bahwa meskipun gambar wajah caleg sudah sekian lama terpampang dimana-mana, ternyata tidak banyak masyarakat yang kenal. Hasil survey yang dilaksanakan oleh sebuah stasiun TV juga menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih tidak mengenal caleg-caleg yang akan dipilihnya. Jadi agak meragukan juga kalau dikatakan bahwa mereka mencalonkan diri mejadi anggota legislatif atas dasar dukungan rakyat, karena kalau memang mereka sudah didukung oleh rakyat....kenapa masih menghambur-hamburkan uang untuk membuat ”poster narsis” untuk dipasang di jalan-jalan dan ”mengemis” untuk dipilih?

Bila ternyata yang mencalonkan mereka adalah partainya, lalu kenapa mereka disebut anggota DPR ? karena DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang mewakili suara-suara rakyat secara jujur dan tidak tendensius. Padahal kenyataannya mereka hanya mewakili partai politik yang lebih mengedepankan kepentingan politik partainya. Bila kenyataannya demikian, maka nama lembaga legislatif yang terhormat itu seharusnya berganti nama menjadi DPP (Dewan Perwakilan Partai).

Yang lebih menyedihkan lagi apabila ternyata para caleg itu mencalonkan diri sendiri, mengorbankan dana yang cukup besar untuk mempopulerkan diri, pasang poster dimana-mana demi mengejar status sebagai anggota legislatif. Kebetulan pada saat ini acara komedi Suami Suami Takut Istri juga memparodikan situasi yang sama, yaitu para caleg menghambur-hamburkan uang untuk menarik suara ”pendukung” yang belum tentu mendukungnya. Perilaku politik seperti inilah yang bisa kita sebut sebagai perilaku ”politik narsis” atau yang pernah disebut secara vulgar oleh seorang pengamat politik sebagai perilaku ”politik onani” yang cenderung menyanjung dan menyenangkan diri sendiri tanpa mempedulikan apakah orang lain tertarik apa tidak.

Kalau ternyata ini yang terjadi, maka dapat dibayangkan apa yang akan terjadi nanti setelah mereka menjadi anggota legislatif? Kemungkinan pertama yang akan terjadi adalah mereka akan menjadi arogan dengan status barunya sebagai orang terhormat di lembaga negara dan kemungkinan yang lebih buruk adalah bahwa mereka akan berusaha untuk mengembalikan modal besar yang telah mereka keluarkan pada saat mempromosikan dirinya.

MEMPRIHATINKAN.....!!!!

Terkadang juga timbul kegelian dalam hati ketika melihat wajah-wajah para caleg yang gambarnya dipampang di pinggir-pinggir jalan. Banyak wajah-wajah caleg yang berusia awal 20 tahunan dengan gelar yang jauh dari bidang politik dan pemerintahan. Dengan pose yang dibuat-buat seperti bintang iklan atau artis sinetron mereka ”menjajakan diri” agar dibeli oleh pemilih. Saya berpikir..... apa yang kira-kira bisa mereka perbuat untuk rakyat apabila mereka nanti terpilih menjadi anggota legislatif...? sementara mereka sendiri belum matang pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi dalam kehidupan organisasi dan kepemerintahan.

Akhirnya saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kita masih perlu waktu yang cukup panjang untuk bisa berpolitik dengan benar. Kita masih perlu banyak belajar untuk menyingkirkan ego pribadi dan kelompok dalam rangka menciptakan sistem politik dan pemerintahan yang kuat demi membangun bangsa dan negara.

Mudah-mudahan opini saya ini salah atau barangkali terlalu dini seperti orang yang menderita ejakulasi prematur.

Wallahu’alam

Namanya juga beropini............

KKN di tubuh TNI

2009-03-13T00:04:00.000-07:00

Bagi di facebook
(Oleh: Hamim Tohari)

Sebuah berita menarik yang dimuat oleh Kompas hari ini Jum’at 13 Maret 2009 dengan judul "KKN di TNI Masih Ada, tetapi Sporadis."

Dalam berita tersebut Kompas mengutip pernyataan Menharn RI Juwono Sudarsono seusai menutup Seminar Internasional ”Indonesia 2025: Tantangan Geopolitik dan Keamanan” di Departemen Pertahanan yang menanggapi isi buku mantan Panglima Kodam IX/Udayana Letjen (Purn) Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, yang dalam salah satu babnya menyebutkan kehancuran Indonesia, termasuk ABRI (TNI), akibat praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), terutama nepotisme dan feodalisme.

Pernyataan Juwono yang dikutip mengatakan bahwa praktek KKN di tubuh TNI masih belum sepenuhnya bisa dihilangkan walaupun reformasi internal sudah berjalan selama satu dekade. ”Barangkali ada di satu dua tempat, seperti terkait perekrutan atau pengadaan. Saya akui di Dephan pun masih ada permainan begitu, tetapi intensitasnya sudah kurang,” ujar Juwono.

Secara terpisah, staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, mengaku sepakat dengan tulisan Sintong dalam bukunya, terutama terkait penegasan TNI dirusak oleh praktik KKN pada masa Orba.

Disisi yang lain, mereka mengakui bahwa kehidupan birokrasi di tubuh TNI saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan pada masa Orde Baru.

Saya tertarik untuk membahas topik ini di dalam blog, agar dapat ditanggapi oleh rekan-rekan yang lain. Saya juga menilai bahwa topik ini punya keterkaitan yang cukup erat dengan “topik utama” yang dimuat pada awal pembuatan blog ini, yaitu “Berita dari Seskoad.” Kita yang berada di “inner circle” tentu saja lebih bisa melihat dan merasakan secara langsung apa yang terjadi berkait dengan sistem administrasi dan birokrasi di dalam tubuh TNI yang kita cintai ini. Seperti tanggapan saya terhadap Berita dari Seskoad yang pernah dimuat, apa yang di hebohkan orang tentang Dikreg 46 merupakan salah satu buah dari pelaksanaan sistem administrasi dan birokrasi di tubuh TNI AD yang masih perlu pembenahan secara serius dan menyeluruh.

Istilah Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) memang telah menjadi sangat akrab di telinga manusia-manusia Indonesia, khususnya sejak digulirkannya rezim Orde Baru dan digugatnya sistem administrasi dan birokrasi yang “dikendalikan” oleh Dinasti Cendana dan dinilai telah banyak merugikan Negara dan rakyat Indonesia.

Dari ketiga kata tersebut, menurut saya Korupsi menempati peringkat pertama untuk dimusuhi dan dihilangkan dari kehidupan umat manusia. Semua orang, kecuali koruptor, saya rasa juga sepakat dengan hal tersebut. Korupsi menjadi penyakit sosial yang telah banyak menghancurkan kehidupan pemerintahan dan kehidupan sosial pada umumnya. Sejarah mencatat begitu banyak pemerintahan yang hancur karena pejabat-pejabatnya korup.

Diperingkat berikutnya, Kolusi juga menjadi sebuah kebiasaan buruk yang harus diberantas dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Seringkali hukum tidak bisa ditegakkan sebagai akibat dari maraknya budaya kolusi dalam penyelesaian berbagai permasalahan. Dalam kehidupan sebuah organisasi, sering kita jumpai kekacauan administrasi akibat tindakan-tindakan kolusi yang berlangsung secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama, sehingga tertib administrasi menjadi terabaikan.

Lalu bagaimana dengan Nepotisme? Menurut saya, justifikasi terhadap nepotisme masih bersifat situasional. Bagi sebagian orang dalam situasi dan latar belakang sosial tertentu, nepotisme dengan alasan apapun merupakan sebuah tindakan yang haram untuk dilakukan. Namun bagi sebagian yang lain dalam situasi dan latar belakang yang berbeda, nepotisme merupakan suatu langkah yang dapat dibenarkan karena akan menghasilkan dampak positif bagi organisasi maupun kehidupan sosial secara umum.

Kita coba kemukakan sebuah contoh di dalam sistem rekruitmen prajurit TNI. Seandainya ada 3 orang calon yang diseleksi dengan hasil calon A nilai yang lebih tinggi dan calon B serta C memiliki nilai yang sama, sedangkan yang akan diambil hanya 2 orang. Diantara calon B dan C yang memiliki nilai seleksi yang sama, B adalah anak seorang prajurit TNI dan C berasal dari masyarakat umum yang tidak dikenal. Karena yang diperlukan hanya satu diantara 2 orang yang memiliki nilai sama tersebut, maka yang dipilih adalah B yang merupakan anak prajurit TNI.

Kasus diatas merupakan sebuah contoh bentuk nepotisme, tetapi apakah itu salah? Jawabannya adalah relatif. Bagi keluarga atau masyarakat umum dimana calon C berasal, pemilihan itu adalah sebuah tindakan yang salah karena dianggap tidak adil. Tetapi bagi organisasi TNI, memilih B jelas akan mempunyai pengaruh positif dan kebaikan karena latar belakang B sudah diketahui dengan jelas dan integritasnya tidak diragukan lagi. Disamping itu, dengan memilih B berarti memberikan penghargaan kepada orang tuanya yang juga seorang prajurit yang telah mengabdi bagi organisasi TNI. Pemilihan B pun secara umum juga tidak merugikan orang lain karena nilai seleksinya sama dengan C. Dengan demikian praktek nepotisme seperti contoh diatas tidak dapat dijustifikasi sebagai sebuah praktek nepotisme yang salah. Tetapi bagi kelompok yang merasa “tidak diuntungkan”, hal tersebut tetap saja dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Kembali ke pokok pembahasan tentang penilaian bahwa praktek KKN di TNI masih ada tetapi bersifat sporadis, tentunya kita patut bersyukur bahwa penilaian itu berasal dari orang lain di luar TNI. Tetapi menurut saya, kita yang berada di dalam organisasi TNI inilah yang seharusnya bisa menilai dengan lebih obyektif, karena kita melihat dan merasakan secara langsung. Bagi saya, pendapat Menhan maupun pengamat diatas tidak salah, tetapi juga tidak dapat dikatakan benar sepenuhnya. Yang paling tepat untuk mengungkapkan adalah bahwa TNI masih perlu melaksanakan pembenahan internal secara terus menerus, seperti yang telah dimulai oleh beberapa orang pimpinan kita.

TANGGAPAN untuk BUKU SAKU PRAJURIT

2009-02-24T18:13:00.000-08:00

Bagi di facebook

(Oleh: Hamim Tohari)

Ketika berbicara tentang Netralitas TNI dan Pemikiran Pimpinan TNI AD seperti yang diulas oleh KS pada tulisannya, sebenarnya penjelasannya sudah cukup panjang lebar disampaikan oleh pimpinan kita melalui edaran-edaran ke satuan-satuan, amanat-amanat pada upacara bendera maupun tulisan-tulisan lainnya yang bisa kita baca di media cetak maupun di website TNI, TNI AD dan DEPHAN. Intinya adalah bahwa walaupun telah digulirkan oleh berbagai pihak di kalangan legislatif maupun masyarakat tentang hak pilih TNI, namun untuk pemilu 2009 ini (atau menurut saya untuk situasi sosial masyarakat Indonesia saat ini) TNI masih tetap memilih netral demi tetap terjaganya keutuhan NKRI.

Kalau KS membuat tinjauan dari sisi tugas yang akan kita hadapi kedepan dan sosok atau profil prajurit TNI AD, maka saya berpendapat bahwa tugas dan profil prajurit TNI AD pada masa lalu, sekarang dan yang akan datang tidak pernah berubah, yaitu MENJAGA KEDAULATAN NEGARA DAN KEUTUHAN WILAYAH NKRI titik......!!!!. Dengan demikian yang dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan adalah “tantangan dan kondisi sosial masyarakat Indonesia” pada masa sekarang dan yang akan datang.

Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang memang akan semakin berat. Isu strategis yang klasik di jadikan sebagai pengaruh lingstra yaitu globalisasi, perkembangan teknologi informasi, gejolak ekonomi dan lain-lain memang merupakan tantangan yang tidak bias dihindari, bukan sekedar istilah-istilah klasik yang digunakan ketika menyusun skenario geladi posko.

Kita lihat bersama bagaimana pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat telah mempengaruhi kehidupan masyarakat global, termasuk masyarakat Indonesia. Pihak-pihak dengan kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan sangat mudah berkomunikasi dengan pihak-pihak di luar sana tanpa perlu beranjak sedikitpun dari tempat duduknya. Mereka juga dapat dengan sangat mudah membentuk opini publik tanpa harus teriak-teriak di jalan. Kemudahan-kemudahan tersebut apabila dimanfaatkan untuk meng “gol” kan cita-citanya dengan tambahan bumbu-bumbu politis dan gejolak ekonomi, maka akan menjadi suatu potensi ancaman yang sangat besar bagi keutuhan NKRI. Isu-isu pemekaran wilayah dengan latar belakang kepentingan-kepentingan primordialitas dan keuntungan-keuntungan ekonomis dan berkedok implementasi kebijakan Otonomi Daerah dapat dijadikan sebagai contoh potensi ancaman yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Upaya-upaya untuk mewujudkan pemekaran wilayah seringkali juga dilakukan dengan anarkhis dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, baik harta benda maupun nyawa manusia. Semua itu karena kepiawaian para tokoh yang memiliki kepentingan tersebut untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi (dan tentu saja..... kepiawaian memanfaatkan kondisi ekonomi yang rapuh) untuk membentuk opini publik sehingga mendapatkan dukungan.

Disisi yang lain, kondisi sosial masyarakat kita masih sangat memprihatinkan. Sentimen kedaerahan, kelompok kepentingan dan budaya-budaya yang dapat dikategorikan sebagai budaya primitif masih saja mengemuka dan mengalahkan rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia yang harusnya mengedepankan kepentingan nasional kita sebagai bangsa yang besar. Potensi-potensi konflik sosial atau yang disebut oleh Samuel Huntington sebagai ”clash of civilization” masih cukup besar tersimpan di dalam masyarakat kita, yang apabila tidak dikelola dengan baik akan sangat mungkin mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.

Kita perhatikan contoh-contoh aktual saja, dimana di berbagai daerah masih sering terjadi permusuhan atau pertikaian antar kelompok masyarakat, anggota legislatif berantem di lembaga negara yang terhormat, proses pilkada di berbagai daerah berlarut-larut dan diwarnai oleh bentrokan antar pendukung calon kepala daerah, mahasiswa tawuran antar fakultas, demo anarkis terjadi hampir setiap hari, pelajar sekolah tawuran hingga ke pertikaian antar institusi TNI dan Polri yang seharusnya menjadi pengawal persatuan dan kesatuan bangsa serta ketertiban masyarakat.

Sulit bagi kita untuk memperkirakan, kapan kondisi sosial tersebut akan dapat diperbaiki. Alasan keterpurukan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan seringkali dikemukakan oleh para sosiolog untuk menganalisa permasalahan tersebut. Tetapi saya tidak sepenuhnya sependapat, karena ternyata para wakil wakyat yang terhormat dengan sederet gelar akademis pun masih melakukan hal-hal seperti orang-orang primitif yang tidak berpendidikan. Yang jelas, semua contoh tersebut diatas merupakan realitas sosial bangsa Indonesia pada saat ini dan masih akan menjadi tantangan di masa yang akan datang.

Kembali ke Netralitas TNI dan Pemikiran Pimpinan TNI AD, saya melihat bahwa dalam kondisi kehidupan sosial masyarakat kita saat ini, akan sangat riskan apabila TNI dan Polri diberikan hak pilih. TNI dan Polri adalah bagian dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Walaupun telah dibentuk, dididik dan dilatih secara khusus serta hidup dalam asrama yang tersendiri, namun pergaulan sosial antara prajurit dan anggota masyarakat, sedikit banyak akan berpengaruh terhadap sikap perilaku dan pola pikir prajurit TNI.

Sulit membayangkan seandainya seorang komandan satuan yang memiliki ratusan anak buah bersenjata kemudian berpihak pada salah satu partai atau calon tertentu dalam pemilu dan ternyata partai atau calon tersebut kalah. Bisa saja terjadi pimpinan partai atau calon yang kalah kemudian mempengaruhi sang komandan untuk melakukan protes atau demo dan kemudian mengerahkan prajuritnya. Sementara itu di sisi yang lain, ada prajurit yang berada pada pihak lain yang berseberangan. Dengan kecenderungan konflik yang masih besar seperti sekarang ini, hal tersebut merupakan potensi ancaman yang sangat besar terhadap kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI.

Kesimpulannya..... untuk masa sekarang ini, NETRALITAS TNI dalam pemilu adalah HARGA MATI demi tetap tegaknya NKRI.

KONROVERSI

2009-01-29T00:22:00.000-08:00

Bagi di facebook

(oleh: Hamim Tohari)

Kalau kita mendengar istilah “kontroversi” pake “t” barangkali sudah tidak asing lagi artinya, yaitu sesuatu yang bertentangan, ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi kalau istilah “konroversi” tanpa “t” apa artinya?. Ya nggak ada… istilah ngawur aja….. karena di cari di kamus manapun nggak akan ketemu.

Saya gunakan istilah “konroversi” tanpa “t” karena tergelitik oleh adanya fatwa MUI tentang merokok yang masih “setengah-setengah”, dan kebetulan waktu sekolah di Seskoad saya suka makan sop konro di Jalan Riau. Mungkin karena masih banyak kiai atau ulama juga yang masih merokok, maka keputusan MUI tentang fatwa haramnya merokok juga masih setengah hati. Akhirnya hanya diputuskan bahwa merokok haram bagi anak-anak, perempuan hamil dan anggota MUI. Kok ada ya, hukum agama yang diberlakukan setengah-setengah dan dibuat di tengah jalan juga? Padahal dulu merokok tidaklah di haramkan, bahkan para mbahnya kiai jaman dulu juga banyak sekali yang merokok, kok sekarang tiba-tiba mau diharamkan. Terus bagaimana nasib para kiai yang sudah wafat dan dulunya merokok? Apakah di akhirat nanti beliau-beliau akan disiksa karena dosanya merokok yang diharamkan oleh kiai sekarang? Wallahu’alam. Yang jelas menurut akal pikiran saya yang bodoh dalam soal agama ini, walaupun ijtihad ulama dapat dilakukan untuk memutuskan suatu urusan yang tidak diatur dengan jelas dalam alqur’an dan hadits, namun hukum halal haram tetap saja merupakan hak prerogatifnya Tuhan.

Berkait dengan “fatwa mem fatwa”, saya pernah membaca sebuah ulasan yang cukup menarik, logis dan tidak tendensius dalam sebuah situs internet yang ditulis oleh seorang tokoh muda Islam yang tergolong moderat, berani dan kontroversial. Tulisan tersebut membahas berbagai kasus fatwa “kontoversial” yang dikeluarkan oleh ulama di berbagai Negara seperti Arab, Mesir, Malaysia dan Indonesia yang selama ini menjadi barometer kehidupan beragama (Islam). Fatwa-fatwa tersebut menjadi kontroversial karena tidak dikeluarkan oleh sebuah lembaga pusat agama yang berlaku universal, sehingga ada kelompok-kelompok ulama lainnya yang menentang fatwa tersebut.

Sebuah fatwa, meskipun dikeluarkan oleh ratusan atau (bahkan) ribuan ulama, tetap saja hanyalah sebuah pendapat saja. Umat boleh mengikuti, boleh pula mengabaikan. Sebuah fatwa bisa ditentang oleh fatwa lain. Istilah fatwa tentu mempunyai batasan, sehingga tidak bisa diterapkan kepada semua jenis pendapat. Fatwa biasanya dipakai untuk menyebut sebuah pendapat yang berkenaan dengan status hukum suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang Muslim. Oleh karena itu, fatwa umumnya dipakai dalam konteks pendapat yang berkenaan dengan hukum Islam atau fikih. Dengan demikian, pendapat seorang sarjana filsafat Islam tentang suatu isu tertentu dalam disiplin filsafat Islam tidak bisa disebut sebagai fatwa dalam pengertian yang “teknis” dari istilah itu.

Meskipun para ulama fikih mengatakan bahwa ijithad dalam Islam diikat oleh metode dan prosedur tertentu yang kurang lebih baku, tetapi jelas hasil ijtihad seorang ulama sangat ditentukan oleh banyak faktor, termasuk faktor-faktor di luar pertimbangan agama. ”Mind-set”, paradigma berpikir dan kecenderungan intelektual ulama bersangkutan juga menentukan hasil akhir dari suatu ijtihad. Bahkan latar belakang sosial-budaya dari ulama itu juga ikut mewarnai proses berijtihad yang ia lakukan. Jangan pula dilupakan, kedudukan sosial ulama juga ikut mewarnai pendapat dan fatwa seseorang. Ulama yang berada dan dekat dengan kekuasaan boleh jadi mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan ulama yang ada di luar atau punya kepentingan sendiri dan tanggung jawab lain terhadap umatnya.

Keadaannya persis seperti saat kita datang ke dokter lalu meminta pendapatnya tentang suatu penyakit yang anda derita. Pendapat dokter tersebut tentu bukanlah kata akhir, sebab kita bisa datang ke dokter lain untuk meminta “pendapat kedua”, atau malah ketiga, keempat, dan seterusnya. Makin banyak informasi yang anda punyai tentang penyakit yang kita derita, makin baik. Meskipun kita bisa saja memutuskan untuk percaya saja pada pendapat dari dokter pertama.

Isu yang penting untuk diperhatikan di sini adalah bahwa “konsumen” juga memiliki haknya sendiri untuk menimbang-nimbang sebuah pendapat yang ia peroleh, entah dari seorang dokter atau seorang ulama. Aspek peranan “konsumen” inilah yang kurang banyak dilihat dalam studi mengenai fatwa selama ini. Ada semacam asumsi bahwa begitu fatwa dikeluarkan oleh seorang ulama atau lembaga tertentu, maka dengan sendirinya umat akan mengikuti saja fatwa itu.Umat diandaikan sebagai obyek pasif yang harus menaati saja kata ulama, sebab apa yang dikatakan oleh ulama adalah kelanjutan saja dari “firman Tuhan”.

Kembali kepada fatwa tentang haram merokok, MUI salah satu daerah yang di wilayahnya terdapat pabrik rokok serta penghidupan sebagian besar masyarakatnya dari bertani tembakau ternyata menolak fatwa tersebut. Artinya bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pusat (yang dekat dengan kekuasaan dan kepentingan berbagai organisasi) tidak berlaku bagi ulama di daerah lain yang masyarakatnya memiliki kepentingan sendiri.

Saya cenderung sepakat kepada pendapatnya seorang cendekiawan muslim yang diwawancarai di TV, yang mengatakan bahwa urusan seperti merokok tidaklah harus dijadikan sebuah urusan yang perlu di fatwakan. Toh sudah ada perda yang mengaturnya, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang akhirnya di rugikan. Bagi saya, apabila tindakan atau keputusan seseorang akhirnya membawa kerugian bagi orang lain, maka tindakan atau keputusan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai dosa, artinya hukumnya juga haram.

Kalau fatwa-fatwa yang seperti ini terus menerus dikeluarkan, mungkin suatu saat dapat saja muncul fatwa yang menghalalkan sesuatu yang selama ini haram karena alasan alasan logis dan ilmiah, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang selama ini halal, juga karena alasan ilmiah atau alasan kesehatan.

Saya ambil contoh yang sederhana saja, sop konro (salah satu makanan kesukaan saya) selama ini merupakan makanan yang halal sepanjang diolah sesuai dengan syariat dan yang pasti……uennakkk tenan. Tetapi tidak bias dipungkiri juga bahwa kebanyakan makan sop konro yang enak itu juga mengandung resiko-resiko berbahaya seperti kolesterol, kegemukan dan lain-lain yang mungkin secara medis dapat menyebabkan kematian, sama seperti rokok. Dengan alasan-alasan seperti itu, bias saja terjadi bahwa pada suatu saat akan dikeluarkan fatwa bahwa sop konro itu haram.

Itulah makanya saya sebut fatwa-fatwa seperti itu sebagai fatwa yang “KONROVERSI”

yambung nggak ye…?

GAGAL PANEN

2009-01-26T19:33:00.000-08:00

(oleh: Hamim Tohari)

Selama weekend kemaren saya kebetulan bertemu dengan beberapa orang teman, ada yang sama-sama alumni Dikreg XLVI Seskoad 2008 dan ada yang sedang mengikuti pendidikan Seskoad Dikreg XLVII 2009. Dalam obrolan dengan teman-teman tersebut, ada satu hal yang akhirnya menarik saya untuk membuat tulisan ini, yaitu pandangan ”para pimpinan kita” tentang Dikreg 46. dimana saya merupakan salah satu alumninya.

Rekan saya yang kebetulan berdinas di Seskoad setelah menyelesaikan pendidikan, pernah "curhat" karena muncul persepsi orang-orang, baik di lingkungan pejabat Seskoad maupun sebagian pejabat TNI AD bahwa Dikreg XLVI Seskoad 2008 merupakan sebuah kegagalan sistem. Dengan membuat perbandingan terhadap Dikreg yang lain, pada intinya banyak pihak yang menyimpulkan bahwa Dikreg 46 merupakan contoh negatif yang tidak boleh ditiru oleh Dikreg selanjutnya.

Mengapa hal ini mengusik saya untuk membuat tulisan yang bersifat ”pembelaan?”. Jawabannya adalah karena saya muak dengan ”kemunafikan” yang tersirat dalam persepsi orang tentang Dikreg 46 yang seolah-olah mengangap bahwa kesalahan itu adanya pada Pasis.

Kalau kita amati pandangan orang-orang tentang Dikreg 46 seperti yang sampaikan oleh rekan saya, serta dari obrolan saya sendiri dengan beberapa orang, sebenarnya yang menjadi masalah utama adalah proses seleksi untuk masuk menjadi Pasis Dikreg 46, yang ternodai oleh kebocoran soal ujian sehingga mencetak sejarah baru yaitu adanya seleksi ulang. Hal tersebut kemudian di bumbu-bumbui dengan informasi bahwa yang lulus seleksi murni untuk menjadi Pasis Dikreg 46 hanyalah 2 orang, sehingga yang lainnya (202 orang) dipaksakan untuk memenuhi alokasi jumlah Pasis Dikreg. Bumbu itu kemudian di perpedas dengan diulangnya salah satu Geladi Posko Pasis sehingga menjadi sajian yang lezat untuk disantap dan dibicarakan di ”media massa” layaknya wisata kuliner.

Pertanyaannya adalah......Apakah itu semua merupakan kesalahan Pasis Dikreg 46?

Menurut saya....... jawabannya adalah sama sekali bukan. Kesalahan terletak pada sistem dan manusia-manusia yang mengawakinya, mungkin termasuk orang-orang yang membicarakannya. Makanya dibagian awal tulisan ini saya gunakan istilah ”kemunafikan”, karena ketika orang-orang membicarakan ”kebobrokan” yang terjadi pada Dikreg 46, mereka sebenarnya membicarakan kebobrokan yang mereka ciptakan sendiri dengan menyalahkan orang lain. Mari kita bahas dengan sedikit lebih detail.

Kalau kita membicarakan kebocoran soal, saya yakin tidak ada orang yang berani mengatakan bahwa kebocoran itu hanya terjadi pada proses seleksi Dikreg 46 saja. Hal seperti itu sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Di dalam lingkungan sosial kita yang memang secara keseluruhan masih bobrok, segala sesuatu yang harus diraih melalui sebuah seleksi selalu membuka peluang terjadinya penyimpangan. Hal tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan TNI, tetapi hampir di setiap bidang kehidupan. Sering kita mendengar atau menyaksikan berita tentang bocornya soal menjelang dilaksanakannya UAN di sekolah-sekolah yang merupakan salah satu contoh kasus yang paling nyata terjadi. Dari hasil ngobrol dengan para ”senior” juga saya dapatkan gambaran bahwa kebocoran soal selalu terjadi pada saat proses seleksi masuk Seskoad dari tahun ke tahun. Yang membedakan adalah kuantitas dan kualitas kebocoran tersebut.

Dengan demikian, dapat saya katakan bahwa kebocoran soal yang terjadi pada proses seleksi Dikreg 46 BUKAN KESALAHAN PASIS tetapi kesalahan sistem yang sudah berjalan puluhan tahun tanpa ada upaya untuk memperbaikinya atau memang sengaja dipelihara sebagai lahan mencari nafkah. Kebetulan Calon Pasis (bukan Pasis) Dikreg 46 yang menjadi korban dari bobroknya sistem yang sudah kronis tersebut. Kalau kemudian Pasis Dikreg 46 yang menjadi pembicaraan karena dianggap sebagai sumber kesalahan, maka dapat daya katakan bahwa hal itu merupakan suatu kemunafikan yang dilakukan untuk menutup-nutupi kebobrokan sistem dan moralitas manusia yang mengawakinya.

Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang lulus murni dan tidak murni, yang menurut saya ini seperti membicarakan hantu, kuntilanak, gendruwo dan sebagainya. Artinya membicarakan masalah nilai kelulusan seleksi Seskoad merupakan sesuatu yang abstrak, terselubung, tidak transpasan. Saya tidak pernah mendengar hasil seleksi Seskoad diumumkan secara terbuka (walaupun di lingkungan TNI AD sendiri), sehingga setiap peserta seleksi mengetahui dengan pasti berapa nilainya dan apabila tidak lulus karena apa, serta yang lulus itu nilainya berapa...? Semua serba samar-samar atau mungkin juga sengaja disamarkan agar terbuka peluang untuk mencari nafkah dari ke”samar-samar”an tersebut.

Dengan demikian, apabila dikatakan bahwa Pasis Dikreg 46 yang lulus murni hanya 2 orang, maka parameternya apa? Bagaimana perbandingannya dengan Dikreg-Dikreg sebelumnya?. Pertanyaan lainnya, kenapa ada istilah ”lulus murni?’ Berarti selama ini memang benar ada istilah ”lulus tidak murni” ”siluman” dan lain-lain? Kalau benar, berarti kembali lagi bahwa kebobrokan sistem itu sudah terjadi dalam sejarah seleksi Seskoad sejak lama, lalu kenapa Dikreg 46 saja yang dibicarakan?

Lalu bagaimana dengan masalah diulangnya Geladi Posko? Saya rasa sama seperti membicarakan kebocoran soal pada proses seleksi, kebocoran persoalan yang dibuat oleh penyelenggara geladi kepada peserta juga merupakan ”penyakit” yang terjadi dimana-mana, bahkan dalam latihan di satuan yang sebenarnyapun, hal itu juga terjadi. Kenapa yang terjadi di Pasis Dikreg 46 dibesar-besarkan? Karena ”kebetulan” Danseskoad mengambil keputusan bahwa Geladi Posko (yang biayanya seharusnya menjadi tanggung jawab lembaga) itu harus diulang. Pada waktu-waktu sebelumnya mungkin juga pernah terjadi bocornya persoalan Geladi Posko ke tangan peserta, tetapi mungkin hanya diberikan sanksi pengurangan nilai atau tindakan fisik kepada pelaku. Kebetulan saja pada Dikreg 46, Danseskoad mengambil keputusan untuk mengulang Geladi Posko yang merupakan sebuah keputusan ”bersejarah”. Dengan demikian, sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah geladi poskonya, tetapi keputusan Danseskoadnya.

Dari keseluruhan pembahasan saya diatas (yang agak semrawut....) lalu muncul pertanyaan, kenapa harus Dikreg 46 yang menjadi bahan pembicaraan yang negatif di kalangan pejabat TNI AD (yang sekarang) dan para pejabat Seskoad (yang sebenarnya menjadi bagian dari Dikreg 46 juga)?

Ibarat kegagalan sebuah panen, Pasis Dikreg 46 adalah tanaman yang mengalami gagal panen karena diserang hama atau kekurangan air, atau penyebab yang lain. Tanaman hanyalah merupakan obyek dari sebuah proses. Hanya ”orang-orang bodoh” saja yang menyalahkan tanaman pada kasus gagal panen. Kesalahan terbesar tentu saja ada pada petani yang bertindak sebagai subyek dalam proses tersebut. Mungkin si petani tidak memberlakukan manajemen pertanian yang baik, tidak pernah memperhatikan adanya hama yang menyerang, tidak memberikan air yang cukup atau alasan-alasan lainnya. Lingkungan juga dapat mempengaruhi hasil sebuah proses, tetapi faktor yang paling dominan atas berhasil aatau gagalnya sebuah proses sangat ditentukan oleh subyek.

Kembali ke permasalahan Dikreg 46, kondisi yang terjadi sekarang adalah ibarat petani yang gagal memanen tanaman karena tidak becusnya dia mengurus, kemudian melemparkan kesalahan tersebut kepada tanaman. ALANGKAH BODOHNYA SI PETANI...... ALANGKAH MUNAFIKNYA MANUSIA TERSEBUT.

Maaf kalo pembahasannya agak kasar..... dongkol juga sih denger komentar-komentar orang tentang Dikreg 46..

“Ngolorisme”

2009-01-22T23:33:00.000-08:00

(Oleh Hamim Tohari)
Sekedar ber opini aja, daripada blog ini sepi

Karena bingung mencari istilah yang tepat, saya gunakan istilah asal-asalan sebagai judul tulisan yang juga asal-asalan ini. Saya yakin istilah “ngolorisme” belum pernah dipakai di alam manapun, sehingga saya tidak perlu khawatir kalau kena kasus PLAGIAT. Sebenarnya saya juga pengin bertanya kepada orang lain tentang istilah yang tepat untuk digunakan, tetapi kalau kebanyakan nanya ntar dikira “cari ranking” (emangnya di Seskoad?.....). Muter-muter ya ….. belum jelas arahnya? Emang sengaja, yang penting udah ngasih pendapat, biar dapat tambahan kepribadian 0,5. O.k. saya mulai saja tulisan ini.

Barack Obama telah resmi terpilih dan disumpah sebagai Presiden Amerika Serikat (walaupun sumpahnya salah-salah karena nggak pake geladi…) pada tanggal 20 Januari 2009 (hampir bersamaan dengan Ulang Tahun pertama Dikreg XLVI). Ini memang sebuah peristiwa bersejarah yang cukup fenomenal (pinjem istilahnya pasis Muslim Jaya), karena terjadi perubahan yang cukup signifikan dengan terpilihnya orang kulit hitam untuk pertama kalinya menjadi presiden di Negara superpower tersebut.

Lalu apa kaitannya dengan judul tersebut diatas? (kaya pembimbing taskap aja…..)

Sejak pertama kali Barack Obama mengikuti konvensi capres di tubuh Partai Demokrat bersaing dengan Hillary Clinton, orang Indonesia begitu antusiasnya mengikuti proses tersebut, memberikan dukungan kepada Obama (entah Obamanya peduli apa tidak..?). Bahkan di Jakarta sempat diadakan polling atau simulasi Pemilu Amerika yang hasilnya memenangkan Obama, seolah-olah Obama adalah Pahlawan Indonesia, hanya karena “sentimen yang berlebihan” akibat Obama pernah “singgah minum” di negeri ini.

Beberapa hari terakhir ini, ketika Obama sudah resmi terpilih, rakyat Indonesia (yang terlihat di TV) mengharu biru, kegirangan menyambut kemenangannya, seolah-olah habis memenangkan lotre. Ada yang membuat perayaan, ada yang syukuran dan ada pula yang demo memberikan dukungan. Hampir seluruh stasiun TV di tanah air juga tidak henti-henti menyiarkan peristiwa yang terjadi jauh dari kampung halaman kita sendiri tersebut, sampai-sampai kita lupa bahwa kita juga sebentar lagi punya hajat besar memilih presiden kita sendiri.

Hal serupa juga bisa kita lihat pada bidang olah raga, dimana ketika klub-klub besar Eropa sedang bertanding, jutaan rakyat Indonesia rela melek sampe pagi untuk menyaksikannya, bahkan nonton bareng di kafe-kafe juga menjadi trend yang menghinggapi sebagian masyarakat kita. Fans club dari klub-klub sepakbola Eropa terbentuk dimana-mana, dipuja-puja seolah-olah mereka merupakan bagian dari kebanggaan nasional kita.

Situasi seperti itu hampir tidak pernah terjadi ketika Timnas Indonesia sedang bertanding melawan kesebelasan negara lain. Masyarakat cenderung malas menonton pertandingan yang dilakukan oleh Timnas kita sendiri, kebanggaan negara kita sendiri (apanya yang membanggakan ya….???). Yang terjadi justru situasi yang ironis. Berita-berita tentang kompetisi sepakbola dalam negeri justru lebih banyak diwarnai sisi negatifnya yang berupa tawuran antar supporter, tawuran antar pemain, pemain memukul wasit dan lain-lain.

Kenapa kita ini lebih membanggakan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita dibandingkan dengan berupaya memacu diri untuk bisa bersaing dengan mereka?

Apakah dengan terpilihnya Barack Obama akan Dominan, Berpengaruh Langsung, Tidak Variabel dan Tidak Doktriner terhadap negara kita? (kaya tudung aja……). Saya rasa tidak ada sama sekali pengaruhnya. Walaupun Obama pernah tinggal dan bersekolah di Indonesia serta memiliki saudara tiri yang berdarah Indonesia, tetapi itu hanya sisi yang sangat kecil dari kehidupan pribadinya. Tidak ada sama sekali hubungannya dengan karir dan kehidupan politiknya sebagai orang Amerika.

Ketika pelantikan belum dilaksanakan, berita di media massa menginformasikan bahwa pengasuh Obama waktu di Jakarta serta saudara tirinya yang ada di Sukabumi akan diundang untuk menghadiri acara pelantikannya sebagai Presiden (hebat kali ye…?). Kenyataannya mana…? Sampai pelantikan usai pun, secuil kabar dari pihak Obama juga tidak pernah nyampe (mungkin gara-gara itu Obama salah mengucapkan sumpah…). Artinya bahwa Amerika tetaplah Amerika dengan Obamanya, tidak ada kaitannya dengan Jakarta dengan pengasuh Obama-nya, apalagi Sukabumi dengan Mak Erotnya. (jauh banget ye…).

Secara politis, terpilihnya Obama sebagai Presiden Amerika Serikat juga tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap Indonesia. Obama sebagai pribadi boleh memiliki keinginan-keinginan untuk perubahan, tetapi sebagai Presiden, Obama tetaplah pemimpin Amerika Serikat dengan segala predikatnya. Apakah dalam sumpah jabatan (yang diucapkan dengan salah-salah itu…) tertuang kata-kata “perubahan”?. Sama sekali tidak…!!. Ketika resmi dilantik sebagai Presiden, seorang warga Negara harus bersumpah untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan kepentingan nasional Amerika Serikat yang tertuang dalam konstitusinya. Kita lihat bunyi sumpahnya:

"I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States."

Jadi kenapa kita mesti ribut2, mengharu biru, berpesta, syukuran dan lain-lain menyambut sebuah peristiwa yang terjadi nun jauh disana dan tidak ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Mending kita benerin kehidupan social kita sendiri yang masih amburadul ini. Pilkada Jatim nggak selesai-selesai, tawuran dimana-mana, anggota dewan korupsi, mantan-mantan pemimpin bangsa yang nggak legowo........ banyak deh yang harus kita urus.

Kebiasaan menyanjung orang lain untuk mendapatkan ”perhatian” yang belum tentu kita dapat itulah yang saya sebut dengan istilah ”NGOLORISME”

Alhamdulilllah

2009-01-11T19:00:00.000-08:00

Hari ini tanggal 12 Januari 2009. Masa-masa liburan panjang akhir tahun 2008 mulai dari libur Natal, Tahun Baru Hijriyah hingga liburan Tahun Baru 2009 telah terlewati, dengan segala cerita dan pengalaman, walaupun tidak banyak karena berkait dengan krisis moneter global.

Hari ini saya secara resmi sudah masuk kepada posisi dan pekerjaan yang baru, meskipun tugas dan pekerjaan serupa juga pernah saya alami beberapa tahun yang lalu pada status yang berbeda. Paling tidak, dengan status dan pekerjaan baru ini, telah mengakhiri masa "lontang-lantung" saya selama lebih dari sebulan. Ini merupakan tantangan baru buat saya, karena dengan pengalaman tugas dan pekerjaan serupa yang pernah saya kerjakan, saya harus bisa menunjukkan kinerja yang optimal, bahkan harus bisa melebihi pencapaian saya pada waktu sebelumnya.

Pada masa Tahun Baru 2009 kemaren, saya mendapatkan sms yang isinya sangat menarik dan puitis;

Time runs so fast
The year of 2008 has gone but made us strong.
The path was very long, but we walked with a song.
There were fears and tears, but we also had reasons for cheers.
God doesn’t require us to “be the best”, HE just wants us to “do the best”.
and HE will take care of the rest.
The New Year has come.
Let’s start this year with hope, faith, truth, honesty and hard work.

Pengalaman saya pada pekerjaan, pendidikan dan kehidupan pada masa-masa sebelumnya telah mewarnai hidup saya, dan semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran untuk melangkah menjadi lebih baik di pekerjaan dan kehidupan pribadi saya di masa yang akan datang. Saya telah banyak belajar bagaimana menyikapi situasi dalam kehidupan pribadi dan keluarga serta pergaulan saya dengan orang lain. Kejujuran dan kebersihan hati dalam menyikapi dan menerima apapun yang terjadi pada diri kita telah menjadi suatu kunci bagi pribadi untuk dapat menikmati kehidupan ini dengan apa adanya.

Banyak sekali kemaslahatan yang dapat kita raih apabila kita mampu menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap positif dalam menghadapi setiap permasalahan yang terjadi pada diri kita. Dengan kelapangan hati dan bersikap positif, serta optimis tentunya, banyak harapan-harapan yang kita buka dan mudah kita raih. Kita boleh berharap untuk "be the best", namun seringkali kita menemui kenyataan yang membuat kita kecewa apabila harapan itu tidak terwujud. Yang lebih penting ternyata adalah selalu berusaha untuk "do the best", karena akan dapat membawa kepuasan bathin yang sesungguhnya.

Mudah-mudahan pada pekerjaan dan posisi saya yang baru ini, saya tetap mampu untuk "do the best". Apabila akhirnya mampu untuk "be the best", maka itu adalah hasil dari kerja keras. Tetapi apabila tidak, minimal saya memiliki kepuasan bathin karena sudah "do the best" untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi lingkungan dan keluarga saya sendiri.

Sakit Pinggang

2008-12-31T00:25:00.000-08:00

Liburan panjang dalam rangka Natal 2008 dan Tahun Baru 2009 mau tidak mau cukup membawa kesan bagi semua orang. Bagaimana tidak, liburan Natal bersambung dengan weekend (Sabtu-Minggu) dan liburan 1 Muharram (Senin) sehingga jumlah hari liburnya menjadi 5 hari. Cukup panjang walaupun di tengah-tengah krisis finansial global dan "tanggal tua".

Setelah itu masuk kerja lagi hari Selasa dan Rabu sudah masuk Tahun Baru 2009 (Kamis), kemudian hari Jumat libur bersama disambung lagi dengan weekend (Sabtu-Minggu), masuk-masuk hari Senin udah tanggal 5 Januari 2009. Liburan yang cukup panjang bersamaan dengan liburan anak sekolah. Bagi yang duitnya banyak, pasti memanfaatkan waktu untuk mengajak keluarganya mengunjungi sanak family di kampung halaman atau berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ada di sekitar tempat tinggalnya.

Kebetulan saya termasuk orang yang saat liburan terkena dampak krisis finansial global dan belum bisa ngambil gaji karena gajiannya tanggal 5 Januari. Akhirnya untuk menghilangkan kejenuhan terus menerus berada di rumah, waktu liburan saya manfaatkan untuk berolah raga tennis. Namun sayang, lutut sayapun juga sedang cedera sehingga tidak bisa benar-benar menikmati olah raga saya.

Akhirnya saya putuskan untuk mencoba olahraga baru yang "menurut saya" tidak memerlukan kesiapan fisik terlalu berlebihan, yaitu Golf. Dimulai dari driving di driving range dekat rumah, saya mencoba belajar menggunakan stick golf. Sekali coba memukul, rasanya ringan kemudian berulang-ulang dengan pukulan yang masih melenceng kanan-kiri, dan kadang-kadang tidak kena bola. Ketika sudah mengayunkan stick untuk memukul kira-kira 100 bola, otot tangan mulai terasa ada yang pegal-pegal, tapi karena lagi asyik belajar, maka saya terus melanjutkan memukul bola hingga kira-kira mencapai 200 bola.

Karena sudah cukup lama berada di driving range, dan masih belum sanggup memukul dengan benar, maka latihan hari itu berhenti, kemudian pulang ke rumah. Sampai rumah masih agak siang, dan karena terasa pegel2 akhirnya diputuskan untuk tidur siang dulu. Kira2 satu jam kemudian terbangun dan masalah mulai datang. Bangun dari tidur, pinggang terasa kaku, tapi saya pikir cuma pegel2 biasa, terus kemudian mandi. Ternyata setelah mandipun pinggang saya masih pegel2 kemudian saya ambil obat gosok dan di gosokkan di sekitar pinggang yang pegel.

Semakin malam, pinggang saya rasanya semakin sakit dan mulai sulit untuk bergerak bebas sampai-sampai tidurpun nggak bisa nyenyak, dan itu berlangsung semalaman. Ketika bangun pagi keesokan harinya, rasa sakit semakin terasa dan akhirnya cari obat generik pengurang rasa sakit.

Ternyata apa yang saya bayangkan tentang bermain Golf sangat berbeda dengan kenyataannya. Memang tidak terlalu sulit untuk menyesuaikan, karena kebetulan saya punya hobi olahraga. Tetapi bayangan saya bahwa golf adalah olahraga yang tidak memerlukan stamina prima, ternyata keliru besar. Untuk memukul awal (tee off) saja sudah membutuhkan kesiapan otot tubuh, apalagi bila sudah bermain dan berjalan dari satu hole ke hole yang lain, tentunya membutuhkan stamina yang prima. Belum lagi kecermatan, kematangan perhitungan dan lain-lainnya

Siapa yang salah?

2008-12-23T20:08:00.000-08:00

Dalam 3 hari terakhir ini, stasiun-stasiun TV ramai memberitakan dan membahas tindak kekerasan yang dilakukan oleh 6 orang murid SMP 3 Cimahi terhadap seorang temannya, yang kebetulan tempatnya hanya 100 meter dari rumah kontrakan saya dan bersebelahan dengan SD tempat anak saya sekolah.

Peristiwa tersebut memiliki kesamaan dengan berbagai peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh siswa-siswa berbagai sekolah baik kedinasan maupun swasta, serta tawuran antar sekolah, antar fakultas di perguruan tinggi dan lain-lain. Intinya bahwa tindak kekerasan sudah menjadi bagian dari kehidupan anak sekolah (remaja) di Indonesia dan berada pada tingkat yang memprihatinkan. Sama memprihatinkannya dengan perilaku sosial remaja yang menyimpang dari etika sosial “ketimuran” dengan bukti banyaknya perilaku seks bebas yang beredar melalui video telepon selular.

Siapa yang patut dipersalahkan? Apakah si anak, orang tua, pendidik di sekolah atau lingkungannya?

Menyalahkan si anak menurut saya kurang pas, karena pada dasarnya seorang manusia dilahirkan dengan jiwa dan pribadi yang bersih. Hitam atau putihnya akan sangat tergantung oleh siapa, bagaimana dan dengan apa diolahnya. Sehingga peran orang tua, pendidik dan lingkungan jauh lebih besar dalam membentuk karakter si anak.

Seringkali di jalan saya lihat remaja perempuan dengan pakaian minim, naik sepeda motor tanpa helm dan bergaya urakan bersama dengan teman-temannya. Saya yakin bahwa anak tersebut keluar dari rumahnya sudah dengan kondisi seperti itu, sehingga orang tuanya lah yang kurang memberikan perhatian dan pendidikan moral etika kepada anak.

Kembali ke perilaku kekerasan di sekolah. Pendidik yang baik mestinya peka terhadap perilaku anak didiknya yang cenderung menyimpang, sehingga hal-hal seperti contoh diatas mestinya dapat dicegah. Kalau itu masih terus menerus terjadi, dimana peran pendidik dalam membentuk karakter anak-anak bangsa ini?

Lingkunganpun juga turut andil dalam memperparah kondisi mental anak-anak remaja. Semakin langka masyarakat kita yang mau peduli terhadap tingkah laku remaja di lingkungannya.

Jadi siapa yang paling patut disalahkan?

Darimana harus merubah?

2008-12-23T18:09:00.000-08:00

Tulisan ini adalah tulisan pertama saya di blog yang sederhana ini, dan hanya merupakan sebuah ungkapan hati melihat kondisi lingkungan sosial yang masih diwarnai oleh berbagai "kekeliruan" yang mestinya dapat diperbaiki.

Pernah sekali waktu pada saat hari Sabtu, kantor libur, saya mengantar anak saya yang pertama ke sekolah sekalian pengin lihat-lihat suasana belajar di sekolah itu. Anak saya masih duduk di kelas 3 SD tersebut.

Ada suatu hal yang menarik perhatian sekaligus keprihatinan saya di sekolah tersebut, dan saya yakin banyak terjadi juga di sekolah-sekolah atau tempat yang lain. Ketika itu ada semacam tes bagi murid-murid kelas 3 dimana anak saya berada, dan banyak diantara murid-murid tersebut yang diantar ibunya atau pengasuhnya, kebetulan pas hari Sabtu. Yang menarik perhatian sekaligus keprihatinan saya adalah ketika tes sedang berlangsung, banyak ibu-ibu dan pengasuh murid yang ”ngintip” persoalan dari kaca jendela kemudian mencarikan jawaban dan memberikannya kepada anak-anak mereka agar nilainya bisa bagus. Bahkan ada diantara ibu-ibu yang nyelonong masuk ke dalam kelas dan membantu anaknya untuk menjawab persoalan, padahal si anak sedang mendapatkan tes dari gurunya. Dan yang aneh gurunya pun tidak bereaksi melihat hal tersebut.

Kenapa hal tersebut membuat saya prihatin?

Kehidupan sosial masyarakat kita masih diwarnai dengan krisis kepercayaan diri, krisis kemampuan daya saing global, maraknya KKN dan berbagai bentuk penyimpangan sosial lainnya. Dari gambaran situasi di sekolah anak saya tersebut, saya dapat mengambil kesimpulan – walaupun tidak bisa dijadikan sebagai generalisasi – bahwa berbagai bentuk penyimpangan tersebut dimulai sejak usia dini, bahkan ”diajarkan dan diwariskan” oleh orang-orang tua kepada anak-anaknya.

Ketika pada masa kanak-kanak, seorang anak sudah diajari dan dibiasakan untuk berbuat curang, menipu diri sendiri dan orang lain, mencuri kesempatan dan sebagainya, bisa kita bayangkan jadinya apabila anak tersebut kelak sudah dewasa dan menjadi pejabat (yang mungkin juga ditempuh dengan cara-cara tidak baik). Tentu kebiasaan-kebiasaan buruk yang diperoleh sejak usia dini tersebut akan terbawa dan mendarah daging dan menjadi kebiasaan yang akhirnya ”dianggap benar”.

Lalu bagaimana norma-norma sosial kemasyarakatan kita dapat dirubah?

Rasanya sulit. Mestinya perubahan itu dapat dimulai dengan mengajarkan perilaku yang benar kepada anak-anak usia dini, tetapi ternyata orang tua, pengasuh dan guru yang seharusnya mengajarkan hal tersebut justru memberikan contoh sebaliknya. Apabila itu yang terjadi, maka perubahan itu sangat sulit untuk dilakukan.

Berarti harus dirubah dari perilaku orang tua?

Sulit juga. Orang-orang tua sudah terlanjut menganggap penyimpangan-penyimpangan tersebut menjadi hal yang biasa dan dibenarkan. Hati dan kepalanya sudah terlanjur mengeras, sulit untuk dirubah. Celakanya lagi, lebih banyak orang tua yang bangga apabila anaknya dapat meraih sesuatu walaupun dengan cara-cara yang curang.

Lalu bagaimana harus merubahnya?